Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis dengan judul Kebebasan Berekspresi Dalam Musik: Studi Kasus Eminem ini diajukan oleh Mudie Khalia Fitriana untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Magister Sains dalam program pascasarjana bidang studi Kajian Wilayah Amerika yang telah ditempuh sejak tahun 2000. Tesis ini dibuat sembilan puluh delapan halaman dan terdapat dalam lima bab yang disusun secara berkesinambungan, mulai dari latar belakang kasus yang menarik perhatian penulis untuk menguji dalam kasus ini berkenaan dengan kebebasan berekspresi individu dalam lingkungan sosialnya. Kasus Eminem ini dijadikan bahan studi untuk menguji kebebasan individu dalam masyarakat yang juga menginginkan hak-haknya sebagai manusia diperjuangkan oleh badan hukum yang bertugas untuk melindungi dan menjamin hak-hak individu sebagai warga negara. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teori kebudayaan, dimana nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya dijadikan pedoman hidup warga negara Amerika yang berazaskan demokrasi. Karena kebudayaan adalah merupakan bagian dari kehidupan yang dijalankan oleh manusia sehari-hari dan dari kebudayaan tersebut berkembanglah industri-industri yang mengkonsentrasikan diri di dunia hiburan yang tentunya dapat memberikan nilai tambah baik bagi individu yang bersangkutan maupun individu lainnya. Penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis dan data-data tersebut diperoleh dari tulisan-tulisan di jurnal, surat kabar, buku-buku literature yang dipertukan dan juga data-data dari situs-situs di internet. Kesimpulan akhir dibuat setelah penulis mengkaji dan memahami kasus kebebasan individu yang berkembang di Amerika. Dengan adanya demokrasi yang menjadi pedoman setiap warga negara, menjadikan posisi setiap individu kuat tanpa adanya campurtangan dan pengaruh individu atau badan yang akan merampas hak dan kebebasannya sebagai individu yang bebas. Pemerintah menjamin kebebasan masing-masing individu, tetapi masing-masing individu tersebut sebagai warga negara mempunyai kewajiban yang sama yang harus dijalankan sama halnya dengan hak yang mereka dapatkan. Tanggungjawab moral juga merupakan bagian terpenting yang harus diterapkan dalam kehidupan bersama sebagai individu yang menghargai individu lainnya tanpa melihat perbedaan yang ada sebagai makhluk sosial.

---

The thesis with a topic Kebebasan Berekspresi dalam Musik: Studi Kasus Eminem proposed by Mudie Khalia Fitriana in order to meet the requirement of master's degree in American studies program that has been taken by the writer since the year 2000. This thesis consist of ninety-eight pages, divided into five chapter that begin by background which the writer is interested and willing to examine the case that focused to the freedom of expression for individual reason in social life. Eminem has been chosen as a case subject for to examine the freedom of individual in society, where the individual wants their right can be adopted in their real life, not only written on the Amendment and justified by law. Not just because the law have a duty to protect and guarantee individuals rights as a citizen. For examine the case, writer used the theory of culture because culture values included on that theory can be used as a guide for living by American citizen based on democracy. Culture is a part of human life and technology rise functions of culture, where culture develops some of industry which one of them concentrate on entertainment that would give so much gain for individual itself and other people as consumer. In order to collect data that needed for this thesis, writer used the library methods with qualitative approach. All data were attracted from journals, newspapers, literature and websites on internet. The conclusion of this thesis made after writer examines and understands the case about the freedom of individuals in America. Democracy as a guide for the citizen, make every individual position strong without any interference and influence from other people or organization which can take or encroach the right and freedom. Government promises to guarantee the freedom of individual, but each individual as a citizen have the same duty as same as a rights that they have it. Responsibility is the important things that should be lived on in their social life as individual whose respect other individual without seeing the different as a social creature.

Abstrak :
Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi, terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup (the rights to life), hak atas intregrasi jasmani (the rights to personal integrity), hak akan kebebasan (the rights to liberty), hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the rights of movement and to residence), serta hak milik (the rights to property). Pemerintah atas desakan internasional akhirnya mengadakan persidangan terhadap pelaku melalui Pengadilan HAM Ad Hoc TIMTIM di Jakarta. Seperti yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi kekecewaan dalam vonis pengadilan tersebut. Hal ini sudah terlihat dari kerancuan definisi-definisi mengenai pelaku pelanggar HAM, tindakan pidana dan tanggung jawab komando dalam pasal-pasal di UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta ketidakmampuan para penegak hukum dalam membuktikan dakwaan yang dimaksudkan. Dunia Internasional kecewa terhadap vonis yang telah dikeluarkan dan melalui Komisi Ahli PBB direkomendasikan agar dilakukan pengadilan ulang atau dilakukan pengadilan tribunal. Untuk itu Indonesia harus menyikapi secara serius hal-hal tersebut dan sesegera mungkin mengubah cara pandang pespektif HAM sesuai dengan Hukum Internasional dan melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap perundangundangannya sehingga tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang serupa. Dan hendaknya di kawasan Asia Tenggara di bentuk Pengadilan HAM agar HAM dapat ditegakkan, karena pada hakekatnya Penegakan HAM adalah tugas negara dan jika negara gagal melakukannya maka negara yang harus diadili sebagai bentuk tanggung jawab di dunia internasional melalui pengadilan yang tidak dibentuk oleh negara yang bersangkutan tapi merupakan pengadilan yang sesuai dengan standar internasional.

Abstrak :
Penyidikan sebagai proses awal hukum dalam penegakkan hukum materiil melalui hukum formil yang memungkinkan adanya upaya paksa yang notabene membatasi kemerdekaan dari tersangka pelaku tindak pidana. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka pelaku tindak pidana maka akan menimbulkan asosiasi di kalangan masyarakat dan menghubungkan dengan perbuatan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana yang tercela oleh masyarakat. Proses labeling sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana seketika disandang tersangka begitu penyidik menetapkan penahanan atas dirinya sebagai pelaku tindak pidana. Proses kehidupan sebagai tahananpun dimulai. Sebagai seorang tahanan tentunya hak asasi tersangka yaitu kemerdekaan atau kebebasannya terampas. Hak-haknya sebagai tersangka yang ditahan seketika rentan dari berbagai tindakan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenanga dari aparat penegak hukum. Baik pada saat ditahan maupun pada saat menjalani masa tahanan. Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan terhadap hak-hak asasinya dari tindakan penahanan yang tidak disertai surat perintah penahanan maka pembuat undang-undang membuat suatu rumusan ketentuan-ketentuan hukum secara limitatif dan terperinci yang membatas penggunaan kewenangan menahan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Akan tetapi walaupun secara normatif sudah dibatasi penggunaan wewenang untuk menahan tersangka namun, dalam pelaksanaannya masih ditemuinya adanya pelanggaran atau pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena tindakan penahanan selalu merupakan tindakan yang menimbulkan persoalan baru bagi tersangka/keluarganya dan persoalan tersebut timbul karena pelaksanaan penahanan memiliki wilayah yang abu-abu (grey area)dan sangat kompleks jika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai hak yang diakui secara universal. Hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara proporsional tanpa mengorbankan hak masyarakat demi membela hak-hak individu yang berlebihan. Pemeriksaan perkara pidana diawali dengan kegiatan penyidikan, penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penahanan berdasarkan norma-norma hukum yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 31 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hasil penyidikan inilah yang akan menjadi dasar untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana oleh majelis hakim sehingga diperoleh putusan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hasil penyidikan yang tidak baik akan menghasilkan putusan pemidanaan yang tidak balk. Jangan sampai orang yang tidak bersalah yang dijatuhi hukuman. Hasil penelitian menunjukkan dominasi alasan yuridis subjektif atas alasan yuridis objektif dari penahanan, sehingga urgensi penahanan hanya sekedar menjalankan perintah undang-undang dan merupakan bagian dari menjalankan tugas negara. Jadi terbukti atau tidak bersalahnya tersangka yang ditahan tersebut itu urusan pengadilan. Penderitaan tersangka yang ditahan atas penahanan yang tidak sah bukanlah menjadi tanggung jawab penyidik dan itu hanya dipandang sebagai pelanggaran kode etika profesi. Berdasarkan latar belakang kewenangan dan tujuan penahanan maka penulis mengkaji apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk memutuskan menahan atau tidak menahan seseorang pelaku tindak pidana dan bagaimana batasan normatif dapat menjamin perlindungan hak asasi tersangka yang di tahan dari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Doktrin Citizen Lawsuit di pengadilan oleh kumpulan orang atau masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan mengatasnamakan kepentingan umum dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dan juga data primer dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Indonesia, meskipun Doktrin Citizen Lawsuit diterapkan pertama kalinya dalam perkara perdata, namun dalam prakteknya doktrin ini juga diterapkan dalam aspek hukum lainnya seperti aspek hukum pidana dan kemungkinan pula pada hukum konstitusi. Dengan adanya pengakuan terhadap doktrin ini, masyarakat mempunyai akses yang lebih dalam memperjuangkan kepentingannya melalui jalur pengadilan.

---

This thesis discusses about the implementation of the Citizen Lawsuit Doctrine in court by the group of persons or society as the third parties concerned in the name of the public interest to defend their rights. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively and also primary data from interviews. Results of this research showed that in Indonesia, although Citizen Lawsuit doctrine implemented the first time in the civil case, but in practice this doctrine can be applied also in other aspects such as legal aspects of criminal law and possibility on constitutional law. With the recognition of the existence of this doctrine, people have more access to join into the fight for their interests through the courts.