"
ABSTRAKPelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yang
ditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Propinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semua
jenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecuali
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas dan
fungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnya
wilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompeten
merupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukan
solusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksana
teknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapat
dirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat.
Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalam
masyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukum
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana
mengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuh
tentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkat
permintaan yang bervariasi.
Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktor
terhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apa
pelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada Provinsi
Jawa Barat.
ABSTRACTPublic Law service is one of the public service that provide by The
Ministry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law service
division delegate every services was given by Directorate Generals under the
Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside Directorate
General of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions.
Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as the
delegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia held
the responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rights
services. The increasing of the territory and high demand for services are some of
the constrains which has been facing nowadays.
The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service by
increasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing the
existence of technical execution unit for Public Law and Human Rights services
directorate, both in central and region. In general, society will be able to take
advantage of the services.
In order to get ideal description about The Law and Human Rights
service, the quatitative research is execute to define Law service which given by
Ministry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesent
the big picture of Law service in the province area with a larger scale and
variative demands level.
The objective aim of the research is to ensure what factors that become the
obstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal form
of services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in west
Java area."
