Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemolisian komuniti dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi (Polri), karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komuniti atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public) dimana dia bertugas. Dalam tugas pemolisian komuniti dia membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup serempat, melalui berbagai kegiatan interaksi sosial dengan warga yang dilakukan secara berkala dan tetap serta berbagai intervensi sosial dalam kehidupan komuniti setempat. Penerapan program pemolisian komuniti oleh Polri yang akan dan sedang dilakukan di Indonesia menuntut persyaratan pengetahuan yang cukup mengenal teknik- teknik komunikasi, struktur sosial dan kebudayaan yang dipunyai oleh komuniti bersangkutan yang menjadi tempatnya bertugas dan corak masyarakat Indonesia yang majemuk, serta corak masyarakat dan kebudayaan perkotaan dan pedesaan. Dengan pengetahuan yang memadai seperti tersebut diatas, petugas polisi masih harus mempunyai ketrampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindak kejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian, dan amuk massa, sehingga dia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugas pemolisian komuniti.

Abstrak :
Agaknya, Surat Keputusan Kapolri nomor 737 tahun 2005 tentang Perpolisian Masyarakat tidak bertendensi seperti itu. Namun demikian, karakter dasar CP yang longgar dan fleksibel, mau tidak mau akan terlihat pula dalam konsep Polmas tersebut. Alhasil, selalu (diupayakan) ada jawaban bagi setiap masalah. Sedemikian rupa situasinya sehingga Polmas akan juga terlihat sepcrti bisa berbuat apa saja dimana saja dan kapan saja. Dalam kaitan ltu, penulis akan mengupas 5 (lima) hal yang menjadi perhatian pribadi penulis, dan dapat diyalkini, konsep Polmas pasti juga dapat mencarikan jalan keluarnya. Bagaimana kira-kira jalan keluar tersebut?

Abstrak :
Rujukan utama yang dipergunakan adalah tulisan Kapolri serta bahan terjemahan Community Policing Consortium dan TOR yang disusun Panitia. Judul yang diminta dari sava adalah ?aspek yuridis dan implementasi penegakan hukum (khususnva dalam Sistem Peradilan Pidana - CJS).

Alih bahasa "community policing" dengan adanya buku Kapolri adalah "Perpolisian Masyarakat" disingkat "Polmas". Alih bahasa ini menunjukkan pada bentuknya sebagai suatu lembaga atau pranata (kata benda), namun dalam hal yang dimaksud adalah gaya atau aktivitas-nya.