Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.

Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529. ...... The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.

This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.

The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529.

Abstrak :
Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil menjadikan wilayah pesisir sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi yang paling produktif ditinjau dari sumber daya alamnya baik hayati maupun non hayati. Kebijakan pemerintah sangat positif dengan adanya keseimbangan dari pembangunan yang semata berbasis daratan menjadi lebih berorientasi pada pembangunan berbasis kelautan. Ini terbukti dengan dikeluarkannya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai berbagai definisi ruang lingkup pengelolaan, berbagai macam sumber daya pesisir, definisi, pencemaran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan kondisi alamiah yang bersifat deskriptif analisis dengan studi literatur didapat dari berbagai sumber dan juga tinjauan langsung di lapangan. Dari hasil penelitian bahwa masih belum maksimalnya pemberdayaan pulau-pulau ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana padahal pulau-pulau kecil tersebut letaknya sangat strategis secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Pulau-pulau kecil yang menjadi objek penelitian merupakan pulau-pulau kecil dan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan ketahanan wilayah yaitu kesejahteraan dan keamanan demi tetap utuhnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa masih banyak permasalahan yang terdapat di pulau-pulau kecil tersebut. Kerawanan terhadap tindak kejahatan, pelanggaran hukum, maupun aktivitas illegal terjadi di pulau-pulau kecil dan perairannya, khususnya pulau-pulau kecil di sekitar wilayah Banten yaitu ALKI I Selat Sunda antara Pulau Sangiang sampai ke Pulau Panaitan. Selain itu, pulau-pulau kecil rawan hilang akibat abrasi air laut dan efek dari pemanasan global. Penelitian ini tidak terlepas dari bagaimana untuk memberdayaakan ruang yang ada di wilayahnya yang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, dan juga kekayaan alam yang terdapat di wilayah penelitian. Dalam pemberdayaan pulau-pulau kecil yang merupakan ruang wilayah juga didukung dengan bagaimana partisipasi masyarakat, peran lembaga, pembangunan berkelanjutan, untuk memberdayakan pulau-pulau tersebut.

---

As Island Countries that have more than 17 thousand large and small islands make the coastal region as a center of economic activity of the most productive in terms of natural resources both biological and non-biological. Government policy is very positive with a balance of land-based development only became more oriented marine-based development. This is evidenced by the issuance of Law no. 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands which has provided a clear and firm limits on the various definitions of the scope of management, a wide range of coastal resources, definitions, pollution. This research is a qualitative study that attempted to describe the natural condition of a descriptive analysis of the literature obtained from various sources and also a review on the ground. From the research that is still not the maximum empowerment of these islands seen from the lack of facilities and infrastructure while small islands are located very strategically and economically to improve the welfare and security. Small islands are the object of study is a small island and has a strategic role in increasing the resilience of the welfare and security of the region to keep intact the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia. However, given the fact that there are still many problems in these small islands. Vulnerability to crime, lawlessness, and the illegal activity occurs on small islands and waters, especially small islands around the area of ​​Banten is ALKI I Sunda Strait between the islands to the Sangiang and Panaitan Islands. In addition, small islands vulnerable to sea water lost due to abrasion and the effects of global warming. This study can not be separated from how to empowering the existing space in the area which is unity container covering land space, sea space and air space, and natural resources contained in the research area. In the empowerment of small islands which are also supported by the spatial how community participation, the role of institutions, sustainable development, to empower these islands.

Abstrak :
Penelitian Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) terhadap potensi tumpahan minyak di pesisir utara Teluk Tolo difokuskan kepada evaluasi model-model IKL yang banyak digunakan oleh berbagai pihak. Model yang dijadikan bahan evaluasi adalah model yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), model dari Det Norske Veritas (DNV), dan model dengan Metode Penjumlahan. Komponen-komponen penyusun IKL diperoleh dari analisis citra ALOS AVNIR dan PRISM tahun 2009 dan 2010. Hasil analisis citra diperoleh 16 komponen penyusun IKL yang kemudian dilakukan skoring untuk dimasukan ke dalam setiap model IKL. Setiap model ternyata memberikan hasil yang bervariasi dalam memberikan informasi wilayah kelas IKL. Variasi tersebut terutama terjadi pada wilayah daratan dengan ketinggian lebih dari 5 meter dan jarak dari garis pantai lebih 1 km ke arah darat. Kondisi ini dijumpai hampir di sepanjang garis pantai. Uji dengan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95 % menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga model tersebut. Uji lanjutan dilakukan dengan menghitung indeks sensitivitas model untuk menentukan model terbaik dalam memberikan informasi IKL. Berdasarkan indeks tersebut diperoleh hasil bahwa Model Penjumlahan mempunyai nilai rata-rata (mean) terbesar yang berarti model tersebut adalah model terbaik untuk memberikan informasi spasial IKL. ...... Study on Environmental Sensitivity Index (ESI) related to potential of oil spill was conducted in the northern coast of the Tolo Bay, Central Sulawesi. This study focused on the comparative evaluation of ESI models widely used by various parties. The models included in this study are those developed by the Centre for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University (IPBPKSPL), used by Det Norske Veritas (DNV), and a model using Summation Method. The ESI components are obtained from image analysis done by ALOS AVNIR and PRISM 2009 and 2010. Upon the production of 16 ESI components, scoring is performed into each ESI model. It turns out that spatially each model give various results in providing the information on ESI-class areas. Variations occurred mainly on inland areas with altitude of more than 5 meters and those with distance over 1 km landward from the shoreline. These conditions are found almost along the shoreline of study areas. ANOVA Test (with 95% confidence interval) suggested a difference is occured between the three given models. Further tests were performed by calculating the sensitivity index models to determine the best model. Based on these calculations, the Summation Model produced the highest mean, which suggest it is the best model to provide an ESI spatial information.

Abstrak :
Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. ......The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities.

Abstrak :
Kota Balikpapan adalah kota yang berada di sepanjang pantai timur Pulau Kalimantan. Kota dari Balikpapan berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Masalah yang dihadapi Balikpapan Kota adalah fungsi tanah, yaitu reklamasi pembangunan belanja pusat-pusat yang menghasilkan perubahan bentuk pantai sehingga berpotensi mengalami abrasi. Di kota Balikpapan selama 6 tahun terakhir telah ada abrasi 40 meter yang menghasilkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (BANTALAN). Penelitian tentang kerentanan pantai timur Kota Balikpapan terhadap perubahan dalam garis pantai pada tahun 2005 dan 2018 difokuskan pada perhitungan kerentanan sosial dan perubahan garis pantai dianalisis menggunakan tab silang. Penelitian ini membagi area berdasarkan bentuk pantai, yaitu pantai pasir halus, pantai pasir kasar, dan pantai tebal. Berdasarkan hasil analisis ada tiga tingkat kerentanan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Daerah dengan tingkat kerentanan tinggi ditemukan di pasir kasar segmen. Tingkat kerentanan di sepanjang segmen pantai pasir halus dan tingkat rendah kerentanan di sepanjang segmen pantai.

---

Balikpapan City is a city located along the east coast of Kalimantan Island. The city of Balikpapan is directly adjacent to the Makassar Strait. The problem that occurs in the City of Balikpapan is the function of the land, namely the construction of shopping centers that produce changes in the shape of the beach that is supported by abrasion improvements. In the city of Balikpapan for the past 6 years there have been 40 meters abrasion which results in a decrease in Regional Original Income (PADS). Research on respecting the east coast of Balikpapan for changes in coastlines in 2005 and 2018 was agreed on the calculation of social agreement and shoreline changes were analyzed using cross tabs. This study divides the area based on the shape of the beach, namely fine sand beaches, coarse sand beaches, and thick beaches. Based on the results of the analysis, there are three levels of achievement, namely low, medium and high. Areas with high discovery rates are found in the coarse sand segment. Response rates along the fine beach segment and low levels are considered along the beach segment.

Abstrak :
Provides a comprehensive toolkit for both coastal professionals and students of coastal management, drawing on examples of coastal planning and management from around the world

Abstrak :
ABSTRAK
Wilayah pesisir Jakarta Utara terancam bencana akibat fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kedua fenomena ini sangat merugikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kerentanan wilayah pesisir dan memprediksi kerusakan lingkungan akibat kenaikan muka air laut di Jakarta Utara. Informasi kerentanan adalah hasil integrasi kondisi fisik (informasi pasang surut, gelombang, penggunaan lahan, ketinggian pantai, skenario B2 SRES IPCC, penurunan permukaan tanah) dengan sosial ekonomi (usia balita, usia lanjut, penduduk wanita, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penelitian menggunakan data QuickBird dan DEM SRTM X-C band tahun 2000 untuk menghasilkan informasi penggunaan lahan dan ketinggian pantai. Hasil integrasi menunjukkan willayah pesisir yang sangat rentan pada kenaikan muka air laut adalah Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, dan Rawabadak Utara. Prediksi total kenaikan muka air laut hingga tahun 2030 mencapai 6,45 m sehingga diprediksikan 1054 ha pemukiman, 551 ha industri, 181 ha tambak, dan 66 ha lahan sawah akan tergenang dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 277.270.766.595,00. Diketahuinya tingkat kerentanan serta prediksi kerugian akibat kenaikan muka air laut, diharapkan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir akan lebih memperhatikan hal tersebut.

---

ABSTRACT
The coastal areas in North Jakarta threatened disaster due to sea level rise and land subsidance phenomenon. The aims of this study is to analyze the coastal vulnerability due to sea level rise as part as adaptation to reduce the inundation impact in North Jakarta. Vulnerability information obtained from the integration between the physical conditions (tidal, wave, land use, coastal elevation, IPCC SRES B2 scenario, land subsidence) and socioeconomic (age of the children, elderly, female population, population density, and the poor) using Geographic Information System (GIS). This study using remote sensing information from DEM SRTM X-C band in year 2000 with spasial resolution 30 m to generate coastal elevation and QuickBird satellite data for generate land use information. The result show that the coastal areas with very high vulnerability to sea level rise is Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, and Rawabadak Utara. Besides vulnerability analysis, the study also predicted total sea level rise in 2030 which reached 6.45 m, causing a lot of damage, especially in the settlement and industrial areas. The prediction of settlement areas that stagnant is 1054 ha, industrial 551 ha, fishpond 181 ha, and field 66 ha. According to economic analyze, the extent damage will cause losses of Rp 277,270,766,595.00. Therefore, the knowledge level of vulnerability as well as losses due to sea level rise, expected development planning in coastal areas will pay more attention to it.

Abstrak :
Kota merupakan suatu ruang bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Perkembangan kota dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu menyangkut segala perubahan sistem perkotaan secara menyeluruh. Salah satu kota di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan adalah Kota Kendari. Perkembangan yang terjadi pada Kota Kendari cenderung sporadis, yang apabila tidak diarahkan dan dikendalikan akan menimbulkan masalah baru. Salah satu potensi Kota Kendari yang mengalami dampak negatif dari perkembangan perkotaan adalah kawasan pesisir Teluk Kendari. Teluk Kendari mengalami sedimentasi yang cukup parah dari tahun 1960-2010 sehingga mengancam keberlanjutan Teluk Kendari. Teluk Kendari merupakan potensi besar Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara yang terancam berubah menjadi daratan tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini untuk melihat pola perkembangan perkotaan, struktur ruang yang dihasilkan dari dampak perkembangan kota terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir perkotaan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode deduktif kuantitatif rasionalistik. Ada beberapa variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, hingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis spasial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa teknik untuk mendapatkan informasi yang cukup, yaitu kajian kepustakaan, observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan dari tahapan persiapan hingga tahap perumusan hasil penelitian. Perkembangan Kota Kendari di mulai dari lokasi awal terbentuknya Kota Kendari, yaitu Teluk Kendari. Kawasan Teluk Kendari memiliki peranan penting dalam perkembangan Kota Kendari. Kecamatan Mandonga menjadi poros utama dalam perkembangan Kota Kendari. Seiring perkembangan waktu, struktur ruang Kota Kendari semakin baik karena pusat-pusat aktivitas dalam perkotaan didukung oleh jaringan-jaringan perkotaan meskipun beberapa jaringan masih di bawah standar pelayanan minimal. Perkembangan Kota Kendari tidak lepas dari masalah lingkungan, yaitu penurunan kualitas lingkungan Teluk Kendari. Keberlanjutan dari lingkungan Teluk Kendari cukup terancam karena tingginya sedimentasi yang terjadi pada perairan Teluk Kendari. Kenaikan nilai faktor-faktor perkembangan perkotaan berbanding lurus dengan laju sedimentasi. ...... A city is a space for people to establish their lives. The growth of the city can be interpreted as a complete change, which involves all the changes in the urban system as a whole. One of the cities in Indonesia which is experiencing growth is the city of Kendari. The growth of Kendari City tend sporadic that could cause a new peoblem if not directed and controlled. One of the potentials of Kendari City which experienced the negative impact of urban development is the coastal region of Kendari Bay. The Kendari Bay suffered severe sedimentation of the years 1960-2010 that threatening the sustainability of Kendari Bay. Kendari Bay is a great potential of Kendari, Southeast Sulawesi that threatened turn into the mainland in 2019. Therefore, this study aims to look the patterns of urban development and the spatial structure resulting of the impact of urban development on the urban coastal environmental sustainability. The study approach used is deductive quantitative rationalistic method. There are several variables that will be analyzed in this study, to generate answers to research questions set. The analysis technique used in this study is descriptive statistical analysis and spatial analysis. Data collection techniques used in this study are the study of literature, field observation, and secondary data collection. The study was conducted in several stages from the preparation stage to the stage of formulation of the research results. Kendari Bay is the initial formation of the development of Kendari City. Kendari Bay region has an important role in the development of the city of Kendari. Subdistrict Mandonga is a major hub in the development of the city of Kendari. Over the years, the spatial structure of Kendari become better because of the development of activity centers in urban supported by urban networks though some networks are still below the minimum service standards. The development of Kendari not be separated from environmental issues, namely environmental degradation of Kendari Bay. Environmental sustainability of Kendari Bay is in danger because of the high sedimentation in waters. The increasing of the urban development factors is directly proportional to the rate of sedimentation.

Abstrak :
[ABSTRAK
Interaksi antara masyarakat sistem sosial dan lingkungan ekosistem menghasilkan adaptasi yang merupakan cerminan dari respon masyarakat terhadap tekanan eksternal struktural dari luar Penelitian ini bertujuan untuk 1 menganalisis perubahan lingkungan yang dialami masyarakat pesisir khususnya masyarakat petambak garam di Desa Losarang dan Desa Pinggir Papas 2 menganalisis unsur struktur kultur dan proses sosial masyarakat pesisir Desa Losarang dan Desa Pinggir Papas yang mempunyai tipologi wilayah pesisir berbeda dan 3 merumuskan strategi adaptasi petambak garam Desa Losarang dan Desa Pinggir Papas dalam menghadapi perubahan lingkungan terkait peran unsur struktur kultur dan proses sosial Temuan utama dari penelitian ini adalah strategi adaptasi masyarakat pesisir khususnya petambak garam di Desa Losarang dan Desa Pinggir Papas ditunjukkan oleh variasi respon unsur struktur unsur kultur dan unsur proses terhadap tekanan struktural dari luar masyarakat yaitu gotong royong penjagaan tradisi dan peran pemimpin informal ;

---

ABSTRACT
Interaction between community social system and environment ecosystem develops adaptation which is reflected by community rsquo s response in facing external pressure alien structure This study aims 1 analyze the environmental changes experienced by coastal communities especially the salt farmers in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas 2 analyze the elements of the structure culture and social processes of coastal communities in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas having different typologies of coastal areas and 3 formulate adaptation strategies salt farmers Desa Losarang and Desa Pinggir Papas in the face of environmental changes related elements response of structure culture and social processes The main finding of this study reveals that coastal community adaptive capacity particularly sea salt farmers in Desa Losarang and Desa Pingir Papas were showed by the range of response variations of structural cultural and processing prowess over external structural pressures is mutual cooperation maintain of tradition and role of informal leaders ;Interaction between community social system and environment ecosystem develops adaptation which is reflected by community rsquo s response in facing external pressure alien structure This study aims 1 analyze the environmental changes experienced by coastal communities especially the salt farmers in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas 2 analyze the elements of the structure culture and social processes of coastal communities in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas having different typologies of coastal areas and 3 formulate adaptation strategies salt farmers Desa Losarang and Desa Pinggir Papas in the face of environmental changes related elements response of structure culture and social processes The main finding of this study reveals that coastal community adaptive capacity particularly sea salt farmers in Desa Losarang and Desa Pingir Papas were showed by the range of response variations of structural cultural and processing prowess over external structural pressures is mutual cooperation maintain of tradition and role of informal leaders ;Interaction between community social system and environment ecosystem develops adaptation which is reflected by community rsquo s response in facing external pressure alien structure This study aims 1 analyze the environmental changes experienced by coastal communities especially the salt farmers in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas 2 analyze the elements of the structure culture and social processes of coastal communities in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas having different typologies of coastal areas and 3 formulate adaptation strategies salt farmers Desa Losarang and Desa Pinggir Papas in the face of environmental changes related elements response of structure culture and social processes The main finding of this study reveals that coastal community adaptive capacity particularly sea salt farmers in Desa Losarang and Desa Pingir Papas were showed by the range of response variations of structural cultural and processing prowess over external structural pressures is mutual cooperation maintain of tradition and role of informal leaders ;Interaction between community social system and environment ecosystem develops adaptation which is reflected by community rsquo s response in facing external pressure alien structure This study aims 1 analyze the environmental changes experienced by coastal communities especially the salt farmers in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas 2 analyze the elements of the structure culture and social processes of coastal communities in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas having different typologies of coastal areas and 3 formulate adaptation strategies salt farmers Desa Losarang and Desa Pinggir Papas in the face of environmental changes related elements response of structure culture and social processes The main finding of this study reveals that coastal community adaptive capacity particularly sea salt farmers in Desa Losarang and Desa Pingir Papas were showed by the range of response variations of structural cultural and processing prowess over external structural pressures is mutual cooperation maintain of tradition and role of informal leaders ;Interaction between community social system and environment ecosystem develops adaptation which is reflected by community rsquo s response in facing external pressure alien structure This study aims 1 analyze the environmental changes experienced by coastal communities especially the salt farmers in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas 2 analyze the elements of the structure culture and social processes of coastal communities in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas having different typologies of coastal areas and 3 formulate adaptation strategies salt farmers Desa Losarang and Desa Pinggir Papas in the face of environmental changes related elements response of structure culture and social processes The main finding of this study reveals that coastal community adaptive capacity particularly sea salt farmers in Desa Losarang and Desa Pingir Papas were showed by the range of response variations of structural cultural and processing prowess over external structural pressures is mutual cooperation maintain of tradition and role of informal leaders , Interaction between community social system and environment ecosystem develops adaptation which is reflected by community rsquo s response in facing external pressure alien structure This study aims 1 analyze the environmental changes experienced by coastal communities especially the salt farmers in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas 2 analyze the elements of the structure culture and social processes of coastal communities in the Desa Losarang and Desa Pinggir Papas having different typologies of coastal areas and 3 formulate adaptation strategies salt farmers Desa Losarang and Desa Pinggir Papas in the face of environmental changes related elements response of structure culture and social processes The main finding of this study reveals that coastal community adaptive capacity particularly sea salt farmers in Desa Losarang and Desa Pingir Papas were showed by the range of response variations of structural cultural and processing prowess over external structural pressures is mutual cooperation maintain of tradition and role of informal leaders ]