Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian jaminan berupa tanah dengan Hak Tanggungan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang agar Hak Tanggungan yang diberikan menjadi sah dan mengikat semua pihak. Tahapan setelah pemberian Hak Tanggungan adalah pendaftaran Hak Tanggungan yang wajib dilaksanakan oleh PPAT dalam jangka waktu 7 tujuh hari kerja setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Namun pada praktiknya, banyak Hak Tanggungan yang didaftarkan melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dibuat berdasarkan perjanjian kredit fiktif, seperti kasus perkara perdata No. 359 PK/PDT/2013. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan hukum Hak Tanggungan yang didaftarkan melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam putusan Peninjauan Kembali No. 359 PK/PDT/2013 dan bagaimana akibat hukum Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan kredit fiktif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengumpulkan data dengan studi dokumen atas data sekunder dan menganalisis dengan metode kualitatif, maka diketahui bahwa walaupun pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Hak Tanggungan, proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan tetap dapat berjalan. Namun, sebagai perjanjian accessoir, perjanjian Hak Tanggungan selalu bergantung pada perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok. Dalam perkara ini, perjanjian kredit dibuat dengan melanggar ketentuan undang-undang sehingga batal demi hukum, yang mengakibatkan Hak Tanggungan yang diberikan juga menjadi batal.

---

ABSTRACTThe provision of land as collateral with mortgage must fulfill the procedures as determined by the laws and other regulations in order to legitimate and binding of the mortgage to parties. The process of loading mortgage is preceded by the stage the provision of Mortgage Deed by PPAT, followed by the registration of mortgage stage in land office which must be implemented in a period of 7 seven days after the Mortgage Deed signed by the parties and the witnesses. However, practically, there are many mortgages that registered exceeds a period of time which determined by Mortgage Act and created by a non performing loan agreement, like Civil Case Number 359 PK PDT 2013. This research discuses about how is the legal force of mortgage which registered over a period of time according to Law Number 4 Year 1996 on Mortgage Act in Civil Case Verdict Review Number 359 PK PDT 2013 and how is the legal impact of mortgage which created by non performing loan. Using normative juridical research methods, data collection techniques using secondary data and qualitative analysis methods, known that although registration of mortgage done over a period of time that determined by Mortgage Act, it still be continue to be processed by the land office. As an accessoir, the existence of mortgage is depends on credit agreement as principle agreement. In this case, credit agreement created by against the law it causes the void of the credit agreement and void of mortgage provision as well."

"ABSTRAKPerampasan objek jaminan fidusia oleh negara mengakibatkan kepastian atas kedudukan dari objek jaminan fidusia serta kedudukan kreditor penerima jaminan untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya menjadi tidak jelas. Hal inilah yang terjadi pada PT Astra Sedaya Finance dan PT Oto Multiartha, objek jaminan fidusia yang mereka terima dinyatakan dirampas untuk negara dalam suatu putusan pidana sehingga mereka pun akhirnya melakukan perlawanan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan penggunaan data sekunder. Jaminan fidusia mengakui adanya prinsip droit de suite yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan dianutnya prinsip droit de suite maka walaupun objek jaminan fidusia dirampas oleh negara, kreditor pemegang jaminan fidusia tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia. Kedudukan kreditor penerima fidusia tetaplah sebagai penerima fidusia yang memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia ketika pemberi fidusia cedera janji dan benda yang dirampas tersebut tetaplah berkedudukan sebagai objek jaminan yang berfungsi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan.

---

ABSTRACTDeprivation of object of fiduciary by the state lead the certainty of the position of the object as well as the position of the creditor to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations becomes unclear. It happened to PT Astra Sedaya Finance and PT Oto Multiartha, the object of fiduciary was declared deprived by the state in a criminal verdict so that they eventually took legal action. The research in this thesis uses the approach of legislation with the use of secondary data. Fiduciary acknowledges the principle of droit de suite. Although the object of fiduciary has been deprived by the state, the creditor who recipient of fiduciary still has the right to execute the object of fiduciary. The position of the creditor who is recipient of fiduciary remains a recipient who has the right to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations and the object of the fiduciary remains as collateral to secure repayment."

"Pasar sukuk terus berkembang selama dua dekade terakhir, namun penelitian tentang faktor-faktor perusahaan memilih menerbitkan sukuk daripada obligasi konvensional masih memberikan hasil yang bertentangan. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa aset berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap penerbitan sukuk padahal sukuk mewajibkan penyertaan aset untuk memfasilitasi transaksinya. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan meneliti peran jaminan aset yang diukur dengan aset berwujud dan tidak berwujud, risiko bisnis yang diukur dengan volatilitas arus kas, dan tarif pajak efektif untuk menyelidiki pemilihan penerbitan sukuk daripada obligasi konvensional. Penelitian ini menggunakan regresi logistik dan sampel penerbitan 389 sukuk dan 125 obligasi konvensional dari tahun 2016 hingga 2020 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aset tidak berwujud lebih memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena sukuk mengizinkan kombinasi aset berwujud dan tidak berwujud sebagai jaminan aset. Nilai dari volatilitas arus kas juga berpengaruh terhadap penerbitan sukuk. Selain itu, nilai tarif pajak efektif juga memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena adanya insentif pajak yang diberikan secara eksklusif kepada penerbitan sukuk yang menimbulkan penghematan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak efektif memberikan efek moderasi semu dalam pengaruh aset tidak berwujud dan volatilitas arus kas terhadap keputusan penerbitan sukuk. Hal ini menyiratkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memainkan peran penting untuk meningkatkan pasar sukuk.......Sukuk market has continued to grow over the past two decades, yet researches on determinants of sukuk over conventional bond issuance have produced mixed findings. Previous researches also leave a question why asset tangibility is insignificant to sukuk issuance although sukuk requires underlying asset to facilitate the transactions. To contribute to this debate and answer the question, this study examines the roles of asset tangibility and intangibility, cashflow volatility, and effective tax rate to investigate why firms issue Sukuk over conventional bonds. Using logistic regression and a dataset of 389 Sukuk and 125 conventional bonds issuances from 2016 to 2020 in Malaysia, the result shows that the value of intangibles asset influences more to sukuk issuance rather than tangible assets’ value, as unlike conventional bond, the instrument allows tangible and intangible assets combination. This study also finds that cashflow volatilitily significantly influences to sukuk issuance. Sukuk can be an alternative debt financing for firms with a higher cashflow volatility. Moreover, effective tax rate also significantly influences to sukuk issuance because the issuers may enjoy tax savings due to tax incentive exclusively given to sukuk issuance. This study also shows that effective tax rate serves as a quasi moderator in the roles of asset intangibility and cashflow volatility. It implies that tax incentives provided by regulators play important role to promote sukuk market."

"Menurut Pasal 19 UU Perbankan Syari'ah, salah satu bisnis bank komersial adalah memberikan kredit. Kredit bank berisiko. Salah satu risiko dalam kegiatan bisnis perbankan adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Kondisi ini disebut kredit bermasalah, istilah yang biasa digunakan dalam perbankan adalah Non-Performing Loans (NPL). Non-Performing Loans (NPL) terdiri dari pinjaman yang diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Sedangkan kredit dikatakan buruk jika dilihat dari kemampuan membayar pelanggan ada tunggakan pokok dan/atau bunga yang sudah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari. Upaya untuk menyelamatkan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui agunan yang diambil alih (AYDA). Pasal 40 UU Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa Bank Umum Syari'ah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui lelang atau di luar lelang berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kekuatan untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan di jika pelanggan debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa jaminan yang dibeli harus dicairkan sesegera mungkin. Terkait dengan skripsi ini, maka rumusan masalah pertama yang ada yaitu bagaimana peraturan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA) diatur oleh regulasi bank syari'ah, jika bank memilih untuk mengambil alih aset debitur dalam hal ini dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah, maka posisi para pihak dalam perolehan agunan (AYDA) dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah adalah bank sebagai pembeli, sedangkan pemilik jaminan adalah penjual. Berhubungan dengan salah satu aktifitas bank, maka rumusan masalah kedua yaitu bagaimana mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) oleh PT. Bank Mega Syari'ah, TBK. Dengan demikian, dengan pembayaran kembali semua hutang debitur, hubungan hukum antara debitur dan kreditor juga akan berakhir.

---

According to Article 19 of the Sharia Banking Act, one of the commercial banks' businesses is to provide credit. One of the risks in banking business activities is credit risk, which is the risk due to the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the bank. This condition is called problem loans, a term commonly used in banking is Non-Performing Loans consist of loans classified as Sub-standard, Doubtful, and Loss. Whereas a credit is said to be bad if seen from the ability to pay customers there are arrears in principal and/or interest that have exceeded 180 days. Efforts to save bad loans can be done in several ways, one of which is through collateral takeover. Article 40 of the Sharia Banking Act states that Commercial Sharia Banks can buy part or all of the collateral, either through auctions or outside of auctions based on voluntary surrender by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the debtor customer does not fulfill his obligations to banks, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible. Related to this thesis, the first research question is how is the AYDA's regulation based on Sharia Banking regulations, if the bank chooses to take over the assets of the debtor in this case in the form of ownership rights over the land, then the position of the parties in the collateral takeover in the form of ownership rights over the land is the bank as the buyer, while the collateral owner is the seller. In relation to one of the bank's activities, the second research question is how are the implementation of financing settlements through AYDA in PT. Bank Mega Sharia, Tbk, thus, with the repayment of all debtors' debts, the legal relationship between the debtor and the creditor will also end."