Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi Indonesia, saat ini mempunyai beban ganda dalam pembangunan di bidang kesehatandiantaranya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sangat sulit untukmemberantas penyakit menular karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah.Imunisasi adalah salah satu tindakan yang dapat mencegah penyebaran penyakit ke wilayahlain dan terbukti sangat efektif dalam hal biaya, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahdalam bentuk Permenkes No.12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Penelitian inibertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perencanaan program imunisasi berdasarkanpencapaian target Universal Child Immunization di Puskesmas Kabupaten Bandung denganmembandingkan antara Puskesmas UCI dengan Puskesmas non UCI dalam satu kecamatanyang sama. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi deskriptif dengan analisis kualitatifmelalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa komponen perencanaan yang mempengaruhi tercapainya target UCI pada PuskesmasUCI dan Puskesmas non UCI adalah perencanaan SDM jumlah pegawai, motivasi, dankepemimpinan dan lingkungan. Saran yang diajukan untuk Dinas Kesehatan yaitu menambahjumlah pegawai di Puskesmas non UCI agar tidak ada alasan lagi mengenai keluhan bebankerja dan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan tercapainya target UCI. Sedangkan saranbagi Puskesmas, khususnya Puskesmas non UCI dapat meningkatkan motivasi pegawai,meningkatkan sweeping dan mengatasi masalah lingkungan lainnya sehingga dapatmeningkatkan cakupan imunisasi dan mencapai target UCI di wilayah kerjanya.

---

ABSTRACTIn Indonesia, currently has a double burden in the health sector development such ascommunicable diseases and non communicable diseases. It is very difficult to eradicateinfectious diseases because their distribution does not recognize borders. Immunization is oneof the measures that can prevent the spread of the disease to other areas and is proven to bevery cost effective, as regulated by the government in the form of Regulation of HealthMinister number 12 of 2017 about immunization. This study aims to explore more deeply aboutImmunization program planning based on the achievement of Universal Child Immunizationtargets at Public Health Center in Bandung District by comparing the Public Health Center ofUCI and the Public Health Center of non UCI in the same sub district. The research method isdescriptive study with qualitative analysis through in depth interview, observation anddocument review. The results of the study concluded that the planning components that affectthe achievement of UCI target at UCI Public Health Center and Non UCI Public Health Centerare human resource planning number of employees, motivation, and leadership andenvironment. Suggestions submitted to Public Health Office are to increase the number ofemployees at the non UCI Public Health Center to avoid any excuses regarding workloadcomplaints and to increase immunization coverage and achievement of UCI targets. Whilesuggestions for Public Health Center, especially non UCI Public Health Center are to increaseemployee motivation, increase sweeping and overcome other environmental problems so as toincrease immunization coverage and achieve UCI target in its working area."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Indonesia dan Washington menerapkan kebijakan AMDAL dan Persetujuan Lingkungan untuk mencegah Wabah dari laboratorium BSL 3. Tulisan ini disusun denganmenggunakan metode penelitian doktrinal. Pembangunan laboratorium BSL 3 dapat menimbulkan dampak signifikan seperti limbah B3 dan risiko penyebaran agen infeksius yang berakhir pada KLB/Wabah. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pembuat kebijakan sehingga penting untuk diterapkan suatu instrumen hukum yang efektif dalam upaya pencegahannya, salah satunya adalah melalui AMDAL. AMDAL tidak hanya berfokus pada pencemaran lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dengan kajian mengenai pengelolaan limbah, baku mutu air dan udara, serta dampak terhadap kapasitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, AMDAL dapat mencegah potensi KLB/Wabah yang disebabkan agen infeksius yang menjadi objek penelitian pada laboratorium BSL 3. Saat ini Indonesia belum menerapkan kebijakan AMDAL untuk laboratorium BSL 3, hanya UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan. Tulisan ini akan membandingkan dengan Washington yang telah menerapkan EIS bagi pendirian dan operasi laboratorium BSL 3 sebab sudah diakui risiko lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan. EIS di Washington memastikan bahwa kegiatan laboratorium BSL 3 mematuhi peraturan lingkungan dan standar keselamatan yang relevan. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola potensi risiko yang terkait dengan penanganan patogen berbahaya sehingga mendukung kesehatan masyarakat.

---

This paper analyzes how Indonesia and Washington have implemented the EIA and Environmental Approval policies to prevent outbreaks from BSL 3 laboratories. This paper is prepared using the doctrinal research method. The construction of BSL 3 laboratories can have significant impacts such as hazardous waste and the risk of spreading infectious agents that can end in an outbreak. This requires attention from the government and policy makers, so it it is important for an effective legal instrument to prevent it, one of which is through EIA. EIA does not only focus on environmental pollution the environment, but also on public health with studies on waste management, water and air quality standards, and impacts on health service capacity. Thus, EIA can prevent potential outbreaks caused by infectious agents that are the object of research on BSL 3 laboratory. Currently, Indonesia has not implemented an EIA policy for BSL 3 laboratories, only UKL-UPL for activities that do not have an important impact on the environment. This paper will compare with Washington, which has implemented an EIS policy for the establishment and operation of BSL 3 laboratories because of the recognized environmental and social risks. The EIS in Washington ensures that BSL 3 laboratory activities comply with relevant environmental regulations and safety standards. This promotes transparency and accountability in managing potential risks associated with handling dangerous pathogens, thereby supporting public health."