Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kartika Tri Handayani
"ABSTRAK
Kebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

ABSTRACT
Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rianawati Raharyani
"ABSTRAK
Program intervensi ini benujuan untuk mcmbcrdayakan masyamkat kampung Lio
RW 20 dengan memberikan sebuah solusi altematifpengobatan yang relatifmurah.
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa ketidakberdayaan (lzekzlessness) warga
kampung tersebut terutama dalam hal kesehatan. Tujuan utama dari intervensi ini adalah
untuk menanamkan kesadaran dan pengertian mengcnai tanaman obat keluarga (TOGA)
sebagai ahcmalifpengobatan yang relatifmurah. Pemberdayaan warga ini mcnggunakan
teori Learned Hegnlessness yang dikemukakan oleh Seligman (1975) dan The Health
BcliefMode1(Roscnstock, 1974). Tcknik intervensi menggunakan Comrmmig'
Empowerment (Dalton, 2001) dan Erperiential Leamizzg (David A. Kolb, 1996).
Penduduk kampung ini tergolong kategori squatter; pcnghuni liar, dimana mayoritas
penduduknya ad alah pendatang dan berpendidikan rendah, serta tempat tinggal mereka
scbagian bcsar tidak memenuhi standar rumah yang sehat. Permasalahan utama mereka
adalah ketidakmampuan dalam segi ckonomi, sehingga mcreka sangat terbebani oleh
binya pengobatan masa kini. Metode pendekatan dalam mengembangkan program
interensi ini dilakukan melalui metode kualitatiil dan pcngembangan agen perubahan
diperlukan pada intervensi ini un tuk mengawali program pemberdayaan masyamkat
kampung Lio dalam budidaya TOGA. Pelaksanaan program intervensi ini dilakukan
dengan kunjungan fonnal dan informal, pcrtemuan tatap muka lzmgsung dan komunikasi
yang intensif dan tcrcncana, dan fokus pada pengembangan kapasitas warga kampung
sebagai upaya menumbuhkan kemampuan dan kctemmpilan warga sehingga mcrcka
lebih berclaya dan mandiri. Tahap awal dari program intervensi ini dilakukan selama 8
bulan (November 2006-Juli 2007) dan berhasil dcngan terbentuknya agen perubahan
yang bertimgsi dengan baik dan adanya lahan khusus untuk diiadikan pusat TOGA dari
kampung Lio RW 20. Agcn pcmbahan ini telah berhasil menumbuhkan kcsadaran dan
pengertian kepada warga untuk bcrpartisipasi aktifdalam budidaya TOGA ini sebagai
upaya untuk mencari altematifpcngobatan yang murah sehingga dapat mengumngi bcban
mere]-ca. lntervensi tahap lanjut masih perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan
harapan bersama warga kampung Lio RW 20 ini bisa tercapai, yaitu peningkatan
kemampuan dan keterampilan hidup schat.

ABSTRACT
The objective of this intervention program tk to empower the population of
Kanioung Lio RW 20 by providing a relativehf inexpensive medication alternatifsolution
This program also aims on reducing the lteblessness ofthe population particularht on
health issues. The main objective ofthts intervention is to gain the populations
awareness and understanding about TOGA cultivation as a relativehr inexpensive
mediation alternative. This community awareness 119 based on Learned Helolessness
theory by .Se ligman (1975) and The Health Belief Model by Rosenstock (1974). The
intervention technique ts based on Community Empowerment (Dalton, 2001) and
Experiential Learning (David A. Kolb, 1996)
The population of this village is categorized as squatter, untamed population,
where the majority ofthe population are migrants (outsidens) with low education level,
who most of them are occupying below health standard houses. Economical weakness is
the main issue of this population which burdens them of today 's medication _/ee. The
approaching method in developing this intervention program done through qualitative
method and the expansion of change agent needed in this intervention to began this
community empowerment in TOGA cultivation. The implementation of this intervention
program conducted with_R>rmal and in_RJrmalvt1sits, direct meeting and intensive and
planned communication which jbcus on the capacity building ofthe community as an
ejort to increase the ability and skills ofthe population which enable them to be more
independent and capable.
The first stage ty' this intervention program was conducted _/br 6' months
(November 2006-July 2007) and nas successhtl by the _Rrrmation of change agent that
well functioning and there a speci/ic area provided for TOGA center from Kampung Lia
RW 20. This agent of change has ejectively escalate the awareness and understanding of
the population medication alternative to reduce their economical burden. Thejbllow up
of this first stage still need to be innzlemented to fuyill the objective and expectation of
the community of Karnpung Lio RW 20, the escalation of skills and ability to wards
healthy life.

"
2007
T34087
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isbandi Rukminto Adi
Depok: Rajawali Press, 2024
361 ISB p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Agil Octiadi
"Artikel ini membahas tentang analisa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Program Dana Pembangunan Desa DPD di Pemerintah Desa Margalaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Margalaksana terutama dalam Program Dana Pembangunan Desa DPD lebih banyak difokuskan kepada pembangunan fisik, padahal pembangunan sumber daya masyarakat lebih penting dilaksanakan mengingat masyarakat Desa Margalaksana memiliki sumber daya masyarakat yang rendah.
Melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD belum dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desa di Desa Margalaksana karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menunjang kebutuhan masyarakat antara lain tidak tersedianya pelayanan dasar, tidak tersedianya infrastruktur, tidak tersedianya aksesbilitas, pelayanan umum belum baik dan penyelnggaraan pemerintahan yang belum baik.

This article discusses the analysis of the implementation of the Rural Community Empowerment Through the Implementation Rural Development Funds Village Programme DPD in the village government Margalaksana. This research is a qualitative descriptive approach. These results indicate that the empowerment held in the village of Margalaksana especially in the Village Development Funds Village Programme DPD more focused on physical development, but development is more important community resources carried out considering the villagers Margalaksana have low public resources.
Through the Village Development Fund DPD it can be seen that the empowerment of communities through the Rural Development Funds Village Programme DPD has not been able to contribute to improving the quality of rural village Margalaksana because it is caused by activities carried out have not been able to support the needs of the community, among others, the unavailability of basic services , lack of infrastructure, lack of accessibility, public service is not good and not good governance.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library