Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."

"Kajian Pengelolaan Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Berbasis Masyarakat Setempat di Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dilakukan memperhatikan sumberdaya alam kawasan konservasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat setempat yang tinggal di dalam kawasan, namun realitasnya masyarakat setempat sering tidak dapat memanfaatkan dan bahkan senantiasa selalu hidup dalam kemiskinan. Kawasan Taman Nasional pada aspek manajemen kawasan dibagi menjadi tiga zona, yakni 1 zona inti, zona rimba, dan zona penyangga/pemanfaatan.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana dapat melibatkan masyarakat setempat dalam dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik Participatory Research Appraisal (PRA) meliputi : analisis data sekunder, profil sejarah, pemetaan sosial, Diskusi Kelompok Terarah, Observasi, dan diagram venn. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam secara perorangan. Analisis data dilakukan metalui reduksi data (unitasi data/informasi, kategorisasi data, analisis & interpretasi, analis lintasan), penyajian data, dan penyajian laporan.Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga TNGH dimungkinkan sesuai kebijakan pemerintah melalui sistem sociat forestry, yakni menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan kawasan penyangga dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumbemya. Kegiatan yang di lakukan berupa jasa ekowisata, budidaya flora & fauna, industri rumah tangga, usaha pertanian non kayu dan pelstarian Iingkungan. Realitas kegiatan yang dilaksanakn oleh masyarakat setempat sampai saat ini adalah pembinaan budidaya flora & fauna. Kegiatan dalam social forestry merupakan alternatif sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang kekurangan Iahan perlanian dan modal. Kegiatan ini merupakan insentif agar masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dan sekaligus berupaya melesfarikan ekosistem kawasan.Peran institusi pemberdayaan masyarakat terhadap kemampuan individu dan kelompok masyarakat sangat besar, hal ini terjadi karena adanya pembinaan pengetahuan dan ketrampilan serta bantuan pennodalan dari institusi pemberdaya. Balai TNGH memiliki kedudukan tertinggi dalam pengelolaan kawasan TNGH, sementara Pemda berperan dalam pengaturan masyarakat. LSM berperan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Jaringan sosiai yang merupakan jalinan hubungan antara kelompok sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari institusi sosial yang terlibat didalamnya. Jaringan sosial bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial masyarakat.Program Perencanaan Sosial yang direkomendasikan meliputi tiga strategi : 1) Strategi kemitraan 2) Pengembangan kapasitas individu dan kelompok 3) Sistem keterjaminan sosial. Strategi kemiiraan dilakukan mengingan kawasan Taman Nasional berpotensi menjadi wilayah konilik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kapasitas perlu dilaksanakan mengingat taraf pendidikan masyarakat dan ketrampilan yang rendah serta pelaksana pemberdayaan perlu senantiasa dibekali ilmu dan pengetahuan yang memadai mengingt kondisi masyarakat yang seialu berubah. Sistem Keterjaminan Sosial direkomendasikan untuk mengatur permodalan kegiatan usaha masyarakat agar mandiri dan berdaya."