Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang diadakan untuk penulisan tesis ini bertujuan mengungkapkan : mengapa pranata tradisional bisa berlaku atau tidak berlaku dalam praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan tertentu, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat komunitas, sebagaimana terlihat di daerah Sungai Bahau, pada komunitas di Long Tebulo dan Long Uli.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kontekstual. Data diperoleh dengan teknik : dokumentasi, wawancara (perorangan maupun kelompok), dan observasi (tanpa partisipasi dan dengan partisipasi). Untuk analisis digunakan struktur penjelasan kausal (structure of causal explanation) dari Sayer {1984).Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa fenomena kesesuaian antara praktik dan pranata lebih banyak terjadi dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan untuk keperluan subsistensi. Sedangkan fenomena ketidaksesuaian lebih banyak terlihat dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan komersial. Kedua fenomena tersebut ternyata berkaitan erat dengan kondisi kesalingtergantungan antar warga, pengaruh kelompok terhadap individu, transparansi kegiatan serta sifat kontrol dalam masing-masing kegiatan.Kondisi kesalingtergantungan antar warga, pengaruh kelompok terhadap individu, transparansi kegiatan serta sifat kontrol dalam masing-masing kegiatan dipengaruhi oleh mekanisme kerja sama dan pengaturan bersama dalam konteks sosial produksi, serta saling bantu dan saling bagi hasil dalam konteks sosial konsumsi hasil hutan. Adanya mekanisme tersebut dipengaruhi oleh salah satu atau kombinasi dari beberapa faktor situasional : keadaan lingkungan, karakteristik sumber daya hutan, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, organisasi social dan kepemimpinan lokal, sistem produksi (pemanfaatan sumber daya hutan yang bersangkutan), keadaan teknologi dan hubungan dengan aktor lain di luar warga komunitas, dengan porsi dan intensitas yang berbeda dalam masing-masing kegiatan."

"Kabupaten Solok Selatan mempunyai luas 357.533 Ha. Yang sebagian besar merupakan kawasan hutan seluas 235.734 ha (65,9 %), selain berfungsi sebagai kawasan lindung juga diperuntukan bagi hutan nagari dan atau hutan masyarakat. Aspek-aspek yang menjadi sorotan adalah telah terjadi kehilangan hutan di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 6,37 persen atau setara dengan 21 ribu hektar. Pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan. Penurunan tutupan hutan di Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan karena perubahan fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit. Tutupan hutan di Solok Selatan diperkirakan akan terus berkurang disebabkan karena di wilayah ini juga terdapat perusahaan yang memegang izin HPH.Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, serta observasi ditemukan bahwa benar adanya masyarakat tidak mengetahui batas kawasan hutan sehingga menyebabkan masyarakat menyerobot hutan lindung. Penyebab masyarakat merambah hutan dikarenakan kurangnya lahan budidaya. Di Kabupaten Solok Selatan jumlah lahan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat hanya sebesar 30 % sisanya 70 % merupakan kawasan hutan lindung.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penulis mengapresiasi upaya Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya melestarikan hutan melalui program-program nya. Diharapkan program-program pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan dapat menyentuh langsung masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung.

---

Southern Solok district extends 357.533 Ha. Most of that region is 235.734 Ha forest area (65,9%), as a protected area is also designed for nagari forest or community forest village.The main aspects of forest loss has occuned 6,37% or 21 Ha. In 1994 Southern Solok forest are was 146.000 Ha or 43% and in the year of 2002 has been a declined to 125.000 Ha or about 36 % from the total range of Southern Solok. The reduction of the forest in Southern Solok is the changes of function from forest in to oil palm forest cover in southern solok is continue to decrease because in this region there is a company that holds the concession license.The data collected through interview and observations,discovered that people do not know the forest boundaries that causing people grab the protected forest.In southern solok amount of land cultivated by the people only by 30 % and 70 % remaining is a protected forest area.The results of the study concluded that the outher appreciate the efforts of a local government or Dinas Kehutanan dan Perkebunan to preserve the forest through the programs.the programs are expected to coaching,mentoring and supervision as it has been drafted by Dinas Kehutanan dan Perkebunan may directly touch the people that living close in protected forest"

"ABSTRAKHutan rakyat kemitraan telah dianggap sebagai strategi baru dalam menghadapi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh model pengelolaan konvensional bersamaan dengan masalah keberlanjutan pasokan bahan baku kayu industri. Melalui kebijakan, pemerintah telah berupaya mendukung pembangunannya. Beberapa fakta menunjukan potensi kayu hutan rakyat bernilai di bawah tegakan normal mengindikasikan belum tercapainya keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan: 1 menganalisis kebijakan kemitraan hutan rakyat dari aspek kerjasama sarana prasarana produksi, pendampingan, modal usaha, dan pasar kayu beserta implementasinya, 2 menganalisis pengelolaan tegakan hutan rakyat kemitraan berdasarkan kriteria silvikultur, pendapatan petani dan pengendalian tebang butuh, dan 3 merumuskan kebijakan hutan rakyat kemitraan yang berkelanjutan. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi seluruh produk kebijakan terkait, evaluasi implementasi dianalisis menggunakan metode evaluasi formal. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan tegakan di lokasi penelitian dan Analitical Hierarchy Process AHP sebagai metode dalam merumuskan konsep kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan saat ini lebih fokus terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi sebagai aspek kerjasama. Tingkat implementasi kebijakan tergolong rendah dengan nilai capaian sebesar 16,28 sementara 43,75 hutan rakyat kemitraan di lokasi penelitian tidak berkelanjutan dilihat dari potensi tegakannya. Analisis pengelolaan tegakan menunjukan silvikultur memiliki peran dominan dengan nilai skala kriteria paling tinggi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendampingan petani menjadi kunci utama dalam mengembangkan kebijakan kemitraan hutan rakyat yang mendukung keberlanjutan.

---

ABSTRACTAs a new strategy to solve socio economic problems faced by conventional private forest management along with sustainability issue of industrial wood supply, government has issued policies to support the development of private forest partnership between forest farmers group and timber based industry. Some facts showed private forest partnership has low standing stock that indicates the private forest sustainability has not been reached yet. This research is aimed to 1 analyze private forest partnership policy and its implementation between forest farmer group and timber based industry in terms of cooperation aspects production facilities and infrastructure, fostering, financial support and timber market 2 analyze wood standing stock management based on criteria of silviculture, cutting needs behavior and farmers income and 3 formulate the sustainable private forest partnership policy. Content analysis was utilized to identify all policies related to private forestry partnerships, while the policy implementation was analyzed by the formal evaluation method. Descriptive method was implemented to analyze the standing stock management and Analytical Hierarchy Process AHP as a method to formulate the concept of sustainable private forest partnership policy. The results showed that private forest partnership policy now is more focused on production facilities and infrastructure aspect. The level of policy implementation in research location is at low grade, it was only reached 16,28 , while 43,75 of private forest partnerships in the research area are not sustainable due to the low of its standing stock. Analysis of wood standing stock management indicated that silviculture play dominant role with its highest value on scale of standing stock management criteria. This research also proved that fostering the farmers is a key factor to develop sustainable private forest partnership policy."