Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang reaksi sosial non-formal masyarakat Pulau Pari terhadap kejahatan korporasi yang difasilitasi oleh negara state-facilitated corporate crime. State-facilitated corporate crime yang dibahas dalam penelitian ini yaitu adanya klaim atas kepemilikan Pulau Pari dan diterbitkannya sertifikat yang melegalkan status kepemilikan dan hak pengelolaan Pulau Pari oleh BPN secara bertahap sejak 2014 sampai 2017. Dalam menganalisis reaksi sosial non-formal masyarakat, studi reaksi ini menggunakan kerangka pikir dalam konteks advokasi advocating, mobilisasi mobilizing, dan pengorganisasian komunitas community organizing. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer wawancara dan observasi serta pengumpulan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kejahatan yang difasilitasi oleh negara dan bentuk-bentuk reaksi sosial non-formal yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pari. Studi ini memaparkan adanya tiga bentuk reaksi sosial masyarakat melalui advokasi baik advokasi sosial maupun advokasi politik melalui penerbitan petisi, collaborative networking yang dilakukan oleh organisasi non-profit dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari, aksi komunitas di sejumlah instansi pemerintah, dialog dengan para elit dan kampanye di media sosial. Berikutnya, reaksi sosial non-formal juga diwujudkan dalam memobilisasi sumber daya manusia, dana, hingga publikasi. Bagian ketiga dari analisis reaksi sosial non-formal masyarakat Pulau Pari membahas mengenai pengorganisasian komunitas. Dalam studi ini, Peneliti menyimpulkan jika pengorganisasian masyarakat yang diinisiasi oleh organisasi non profit masih dalam tahap awal pengorganisasian yakni identifikasi masalah dan meningkatkan kesadaran komunitas akan pentingnya melakukan reaksi sosial non-formal secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. ......This thesis discusses the non formal social reaction of the community of Pari Island against state facilitated corporate crime. The state facilitated corporate crime which discussed in this research is the claim of ownership of Pari Island and the issuance of the certificate which legalize the ownership status and management rights of Pari Island by National Land Agency gradually from 2014 until 2017. In analyzing the study of the non formal social reaction, this case uses a frame of mind in the context of advocating, mobilizing, and community organizing. By using primary data collection techniques primary interviews and observations and secondary data collection, this research is expected to provide a comprehensive view of state facilitated corporate crime and forms of the non formal social reaction conducted by the community of Pari Island. This study describes three forms of the non formal social reaction of crime through advocating by means of social or political advocacy through the issuance of a petition, collaborative networking conducted by non profit organizations in Koalisi Selamatkan Pulau Pari Coalition to Save Pari Island, community actions to some government agencies, dialog with the elites and social media campaigns. Next, the non formal social reaction is also manifested in mobilizing human resources, funds, and publications. The third part of the analysis of the non formal social reaction of the community of Pari Island discussed above is community organizing. In this study, the researcher concluded that community organizing which initiated by non profit organizations is still in the early stages of community organizing that is problems identification and raising community awareness of the importance of undertaking non formal social reactions together to achieve common goals.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan proses pengembangan modal sosial Komunitas Anak Kali Ciliwung (KAKC), dan juga mendeskripsikan mengenai manfaat modal sosial bagi KAKC dalam aktifitas penataan kampung. Latar Belakang dari penelitian ini berupa maraknya fenomena relokasi pemukiman di DKI Jakarta yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan relokasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai dalih seperti kepentingan umum, kebersihan lingkungan, hingga sampai legalitas bermukim. Salah satu contoh kebijakan relokasi itu tertuang dalam bentuk kebijakan normalisasi Sungai Ciliwung, dimana terdapat kehidupan kampung kota dibawah naungan KAKC. Penelitian Kualitatif ini menunjukan adanya proses pengembangan modal sosial yang diawali dari implementasi kebijakan normalisasi sungai yang mengancam eksistensi KAKC dalam bermukim di bantaran sungai, hingga akhirnya timbul respon berupa pelaksanaan aktifitas penataan kampung bersama. Selain itu, ditunjukkan pula mengenai manfaat modal sosial yang diperoleh KAKC berupa meningkatnya akses relasi, informasi dan keterampilan, kesadaran akan kebersihan  lingkungan, serta kepercayaan dari pemerintah.

---

This study aims to explain the formation of social capital of the Komunitas Anak Kali Ciliwung (KAKC), and also describe the benefits of social capital for KAKC in village structuring activities. The background of this study is the rampant phenomenon of relocation of settlements in DKI Jakarta carried out by the government. The relocation policy brought by government with various concern such as public interest, environmental cleanliness, and also the housing legality . One example of the relocation policy is contained in the normalization policy of the Ciliwung River, where there is Urban Kampong life under the auspices of the KAKC. This Qualitative Research shows that there is a process of forming social capital which starts from the implementation of river normalization policies that threaten the existence of KAKC in settling on the banks of the river, until finally a response occurs in the form of joint village arrangement activities. In addition, it also shows the benefits of social capital obtained by KAKC in the form of increased access to relations, information and skills, awareness of environmental cleanliness, and trust from the government.