Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, sosial, politik serta pertahanan keamanan yang tinggi serta sebagai perekat kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang demikian menyebabkan bidang pertanahan menjadi hal yang sudah sepatutnya untuk berada dibawah penguasaan negara, Hak menguasai negara sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dilekatkan atas tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetap dianut dan dijadikan dasar legitimasi bagi berbagai unjuk kekuasaan dalam pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian untuk mendapatkan gambaran atau data teliti tentang Kewenangan Pemerintah DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sub kewenangan pemrintahan daerah kota/kabupaten, diantaranya: (i) Bidang Izin Lokasi, (ii) Sub Bidang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, (iii) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, (iv) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, (v) Penetapan Subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah, (vi) Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, (vii) Penetapan tanah Ulayat, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, (viii) Izin Membuka Tanah, (ix) Perencanaan Penggunaan Tanah wilayah Kabupaten/ Kota. Dari 9 (Sembilan) sub bidang tersebut, 8 (delapan) sub bidang merupakan urusan otonomi daerah dan 1 sub bidang tugas pembantuan.

---

Land is the one of natural resources that has high economic value, social value, politic value, and defense value as the part of unity of the nation symbols. Those values of land made land were under of state of the country. State country has a right to controlled land, water and any other resources that contained in the states must be adopted and become the basic of legitimate for institutional power in order to do procurement at infrastructure projects developments. According on problems statement and research objectives, this research are attributed to served descriptive analysis, which mean to get detail description and data about the authority of government of special capital distric of Jakarta in order to finishing the compensation problem and grant program in order to development of public service facilities. This research used normative juridical approach methods. Local government has sub authorities, consist of: (i) sub-field of location permit; (ii) sub-field of land procurement for public facilities development; (iii) conflict management in arable land; (iv) compensation program and grant program for development; (v) justification of subject and object land retribution and losses; (vi) maximum excess and absentee land; (vii) decree of communal land, utilization and completion conflict in idle land; (viii) land clearing permit; (ix) land utilization on regencies and district area planning. About 8 sub-fields is concern from local government authority and 1 of sub-field are development task."

"ABSTRAKHukum adalah rangkaian peraturan-peraturan yang raengafurtingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarkat yang ber -tujuan untuk mengadakan keseimbangan antara berbagai kepen . rtingandari seluruh anggota masyarkat, sehingga keadilan danketertibanakan menciptakan ketentraman dalam kehidupan raasya.-rakat.Demikian pula bahwa perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukanoleh orang-orang untuk dapat'mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dari seluruh anggota masyarakat. yangmempunyai hubungan timbal balik satu sama lainny'a,. walaupun -mempunyai kepentingan yang berbeda.Apabila orang perorangan melakukan hubungan tirnbal balikdan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, sudahtentu diantara raereka tidak terjadi kegoncangan, akan tetapiapabila salah satu pihak tidak mentaati peraturan perundangundangantimbul kegoncangan yang salah satu aspeknya adalahmasalahGanti Rugi.Selain orang perorangan, Badan Hukum dan Negara dapatpula melakukan perbuatan raelanggar hukum dan perbuatan itudapat pula dituntut ganti ruginya, yang sesuai dengan perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukannya.

---

"

"Kejahatan seksual akhir-akhir ini semakin meningkat. Pelaku kejahatan seks terdiri dari kalangan pelajar pendidik bahkan ada yang dilakukan oleh oknum polisi. Korban dari Kejahatan seks sangat dirugikan secara moril maupun materil. Di dalam KUHP terdapat 15 buah pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual jika diperinci lebih lanjut sebagian besar mengatur tentang hubungan seks antara laki-laki dengan wanita Dalam masyarakat Indonesia bahwa hubungan seks baru diperbolehkan apabila telah ada hubungan perkawinan yang sah. Perbuatan hubungan seks diluar perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Korban dari perbuatan hubungan seks diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, walaupun si pelaku telah dituntut secara pidana. Dasar hukum pengajuan tuntutan ganti rugi adalah pasal 1365 KUH Perdata Untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur yang disyaratkan. Unsur yang disyaratkan tersebut adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugan yang timbul. Apabila seluruh unsur yang disyaratkan terpenuhi, maka perbuatan terseout dapat dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa atas dasar suka sama suka tentunya tidak akan ada tuntutan ganti rugi, karena kedua pelaku hubungan seks tersebut melakukannya untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka dan tentunya dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Perbuatan hubungan seks yang dilakukan laki-laki dewasa terhadap wanita dewasa yang sebelum terjadinya hubungan seks si laki-laki ada mencetuskan janji akan menikahi dipandang sebagai perbuatan hubungan seks yang dilakukan bukan atas dasar suka sama suka, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata oleh si wanita"

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat ganti rugi yang berhasil diberikan secara langsung, namun terdapat pula yang dititipkan di pengadilan negeri.

---

This thesis provides an overview of the implementation of compensation granting and consignment in land procurement for public purpose development. Compensation must be given to the rights holders of land, buildings, plants and other items which rights are taken in the land procurement, and is a form of respect for the people who had been carrying out their obligation to release the land to be used for the public purpose. This research is a qualitative descriptive analytic design.

The result showed that practically, there are some successful compensations granting which are succeed to be given directly to the right holders, while some of them are deposited in the district court."

"Skripsi ini disusun dan membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap ganti kerugian sebagai akibat dari adanya Bilyet Giro kosong. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan disini untuk menjawab pembahasan mengenai suatu Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis kasus terhadap Putusan No. 120/PDT.G/2010/PN.YK Yogyakarta Propinsi D.I.Yogyakarta yang dikemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah penulis jelaskan dalam setiap bab. Selain itu, penulis juga menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut terhadap teori-teori yang telah dijelaskan. Analisis terhadap pertimbangan Hakim, oleh penulis diberikan beberapa tanggapan terhadap beberapa pertimbangan Hakim yang menurut penulis kurang tepat dalam pengaplikasiannya.

---

This thesis is prepared and addressed the issue of Unlawful Acts against compensation as a result of the Bilyet Giro is empty/blank. This study conducted a juridical-normative research to do library research. The research method that I use here to answer the discussion of, Unlawful acts, in accordance with the Compensation set forth in Civil Law in Indonesia. In conducting this study, the authors analyzed the cases against Verdict No.. 120/PDT.G/2010/PN.YK DIYogyakarta Yogyakarta province which later was associated with the theories that had been the authors explain in each chapter. In addition, the authors also analyzed the consideration of the decision of the judge in the theories that have been described. Analysis on Judge considerations, the authors administered a few responses to some consideration by the judge that the author is right in the application."