Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada KPK. Aduan masyarakat sangat penting bagi KPK dalam mengungkap kasus Korupsi. Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor apa yang berkorelasi dengan intensi masyarat untuk melapor adalah penting. Untuk menampung aduan masyarakat, KPK membentuk whistleblower system. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui korelasi antara penanganan korupsi yang dilakukan KPK dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi kepada KPK di level Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Penanganan kasus diproksikan dengan jumlah kasus yang sedang disidik KPK berbanding jumlah aduan yang diterima oleh KPK. Dengan menggunakan regresi panel system dynamic model GMM, hasil penelitian menemukan bahwa rasio penanganan kasus lag 1, rata-rata indeks demokrasi, tingkat pendidikan dan jumlah aduan lag 1 berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat. Hanya variabel rasio korupsi lag 1 yang tidak berkorelasi signifikan terhadap aduan masyarakat.

---

Eradication of corruption in Indonesia requires public participation to be more effective and efficient. One form of community involvement in eradicating corruption is to report suspected criminal acts of corruption to law enforcement officials, including the KPK. Public complaints are very important for the KPK in uncovering corruption cases. Therefore, knowing what factors are correlated with the community's intention to report is important. To accommodate public complaints, the KPK established a whistleblower system. This study aims to determine the correlation between the handling of corruption by the KPK and the number of public complaints related to corruption to the KPK at the City and Regency level throughout Indonesia. Case handling is proxied by the number of cases being investigated by the KPK compared to the number of complaints received by the KPK. By using the panel system dynamic regression model GMM, the results of the study found that the ratio of handling cases of lag 1, the average democracy index, education level and number of public complaints lag 1 were significantly correlated with the number of public complaints. Only the lag 1 corruption ratio variable is not significantly correlated with public complaints."

"

Pasca diterapkannya LAPOR sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), setiap institusi pemerintah pusat maupun daerah harus mengintegrasikan sistem pengaduannya dengan LAPOR. KLHK RI sebagai salah satu institusi yang ternyata mengalami hambatan dalam proses integrasi tersebut karena memiliki banyak sistem pengaduan internal. Proses integrasi telah dilakukan sejak tahun 2016. Namun, proses integrasi belum berhasil mencapai tujuannya hingga saat ini. Salah satu penyebab yang ditemui adalah adanya gejala mentalitas silo dalam proses integrasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor penyebab mentalitas silo dalam integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di KLHK. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab mentalitas silo dalam integrasi sistem pengaduan di KLHK. Dua faktor tersebut adalah minimnya pendistribusian visi dan misi dan tidak adanya kejelasan peran dan tanggung jawab aktor terkait integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di KLHK. Sedangkan karakteristik yang dominan adalah perilaku mengutamakan keamanan dan kenyamanan unitnya sendiri dan menganggap unit lain memberikan beban tambahan. Analisis faktor dan karakteristik tersebut menggunakan teori Elemen Budaya Schein (2010) yang dikombinasikan dengan teori Faktor Penyebab Silo Schutz dan Bloch (2006).

---

LAPOR as a general application of National Public Service Complaint Management System (SP4N), makes every central and regional government institution must integrate its complaints management system with LAPOR. But apparently, one of the institutions that experienced obstacles in its integration process was the Ministry of Environment and Forestry, which has many complaints systems. The integration process has been tried since 2016. However, the integration process has not been fully successful yet in achieving its objectives. One of the causes encountered was symptoms of the silo mentality in the integration process. Therefore, this study aims to determine the characteristics and causative factors of silo mentality in the integration of the complaints management system in the Ministry of Environment and Forestry. This research is conducted using a post-positivist approach. The data are collected from in-depth interviews, observations, and literature studies. The results of the research showed that there were two main factors that led to the silo mentality in the integration of the complaints system in the Ministry of Environment and Forestry. These two factors are a lack of distribution of vision and mission and a lack of clarity on the roles and responsibilities of actors related to the integration of public service complaints systems in the Ministry of Environment and Forestry. While the dominant characteristic that shows the silo mentality is that each unit still prioritizes the safety and comfort of its unit and considers other units to provide additional burdens. Analysis of these factors and characteristics uses the theory of Schein's Cultural Elements (2010) which is combined with the theory of the Causes of Silo Schutz and Bloch (2006).

 

"

"Data pengaduan tahun 2016 yang didapat dari Bidang Pengaduan dan Komunikasi masyarakat DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 ada banyak jumlah pengaduan yang masuk, dengan persentase jenis pengaduan terbanyak berasal dari perizinan bidang penataan ruang, dan kategori pengaduan terbanyak mengenai durasi penerbitan izin, prilaku, peraturan, dan pungutan liar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang paling mempengaruhi mutu pelayanan DPMPTSP, dan apakah mutu pelayanan DPMPTSP saat ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat, serta strategi/inovasi apa yang harus diterapkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan perizinan di DPMPTSP. Metode penelitian ini menggunakan metode servqual. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 14 indikator yang paling berpengaruh dalam penilaian mutu pelayanan, dan 5 indikator yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

---

The complaint data obtained from the Complaints and Communications Section of the DPMPTSP of DKI Jakarta Province shows that throughout 2016 there were many complaints coming in, with the highest percentage of complaints coming from the spatial planning permit, and the most complaints category regarding the duration of the issuance of permits,Regulations and illegal fees. Therefore, this study aims to determine what factors affect the quality of DPMPTSP service, and whether the quality of DPMPTSP service is now in accordance with the expectations of the community, and what strategies innovations should be applied in order to improve the quality of licensing services in DPMPTSP. This research method using servqual method. The results of this study indicate that there are 14 most influential indicators in the assessment of service quality, and 5 indicators that have not been in accordance with community expectations."

"Penerapan kebijakan otonomi daerah meialui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan meningkalkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat belum mencapai tujuan yang diharapkan.Kualitas peiayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang tercermin dari keluhan yang disampaikan warga masyarakat. Kondisi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Sayangnya, keluhan yang disampaikan masyarakat melaiui kotak saran atau saluran Iainnya belum direspon dengan baik oleh penyelenggara peiayanan publik. Padahai keluhan ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam rangka memperbaiki kuaiitas pelayanan.Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Semarang membentuk unit penanganan pengaduan yang disebut Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Pubiik atau disingkat P5 sebagai instrumen partisipasi masyarakat daiam peiayanan publik dengan cara menampung dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Namun keberadaan P5 masih periu dibuktikan, apakah benar dapat menjadi instrumen partisipasi masyarakat yang diandalkan dan dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik.Berangkat dan latar beiakang tersebut, maka permasalahan daiam penelitian ini dirumuskan sebagai berikul: bagaimanakah proses penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh P5? Seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat terakomodasi di P5 ? Faktor-faktor apa saja yang menentukan efektivitas P5 ? Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pubiik di Kota Semarang ?Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan melaiui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi Iiteratur, wawancara dan pengamatan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Amslein dan yang dikembangkan oleh Bums, Hamblelon & Hogget.Dari hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar stakeholder memandang positif dan menilai P5 cukup efektif. Sementara itu dengan membandingkan instrumen partisipasi itu dengan teori ladder of citizen participation dari Amslein dan teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hamblelon & Hoggel dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga masyarakat belum mencapai titik ideal yaitu kontrol masyarakat.Pencapaian tingkat partisipasi dan efektivitas P5 itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, regulasi alau peraturan, kewenangan P5, peran civil sociely, informasi dan momentum partisipasi.Untuk meningkalkan efektivitas P5 sebagai instrumen partisipasi masyarat itu, diperlukan sejumlah upaya yaitu perlunya pemeliharaan kepemimpinan yang akomodatif, memperjelas kewenangan P5, penumbuhan kultur civil society, peningkatan sosialisasi dan peningkatan momentum partisipasi.

---

Local autonomy, being effective by the issuance of Act no 22/1999 on Regional Government and later by Act no 32/2004, is applied to improve service quality to people and citizen participation. However, this objective is not yet achieved.

Public service quality delivered by government does not yet meet people's needs. lt is reflected by public complaint on service they receive. lt occurs in many parts of Indonesia, including in Semarang City. Yet public complaint, sent via Suggestion Box and other means, does not receive good respond from public senrice provider. This is a undesirable situation, because public complaint is a part of citizen participation which is important for service quality improvement.

Therefore, Semarang Municipal established public complaint unit as an instrument of citizen participation. This unit is called Public Service Complaint Handling Center (P5). This unit collects and follows up public complaints. However, its existence is still in question, whether or not it serves as a reliable instrument of citizen participation and eventually, oi public service quality improvement.

From this point, this research attempted to answer these questions: how does P5 handle public complaints? How much citizen participation is accommodated by P5? What are key factors of P5 effectiveness? What can be done to improve citizen participation in public service quality improvement in Semarang?

This research used qualitative approach by applying data collection method of : literature study, interview and observation. Ladder of citizen participation theory, invented by Bums, Hambleton and Hogget, was applied in this research.

Research findings show that most stakeholders regard P5 works quite effectively. However, it P5 performance is compared with ladder of citizen participation (of Amstein) and ladder of citizen empowerment (Bums, Hambleton & Hogget) theories, it is concluded that citizen participation level has not yet reached ideal point, namely citizen control.

Success in achieving ideal participation level and P5 effectiveness is infiuenced by these factors: leadership, regulation, P5 authority, civil society role, information and participation momentum.

Improving P5 effectiveness in its rote as citizen participation instrument needs various efforts, such as: aocommodative feadership, derinite authority of P5, thriving civil society culture, disseminated information, and improved participation momentum."

"Karya akhir ini membahas tentang kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani pengaduan masyarakat. Komisi Kejaksaan hadir atas tumbuh ketidakpuasan dan banyaknya laporan dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan kejaksaan. Namun di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan mengalami banyak hambatan yang minimbulkan pertanyaan terkait kemampuan Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan Jaksa di Indonesia hingga saat ini. Peneliti menilai kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengunakan perspektif kriminologi yakni Routine Activity Theory. Melalui teori tersebut, peneliti mendapatkan hasil analisa yang menunjukan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia belum mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas ekternal Kejaksaan Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia in dealing with public complaints. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia comes on growing dissatisfaction and wide spread reports of public response in law enforcement conducted by the prosecutor's judiciary. But in the execution of their duties an authorities, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia faced many obstacles which raises questioning about the ability of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia to conduct supervision in Indonesia until now.

Researcher assessed at the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indoneisa using criminological perspective with Routine Activity Theory. Through this theory, the analysis showed that Komisi Kejaksaan until now incapable in carrying out their duties as an external guardian of Kejaksaan Agung Republik Indonesia."