Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada masa pemerintahan Bill Clinton II, AS melakukan dua kebijakan yaitu kebijakan politik yang di rebut dengan kebijakan strategic ambiguity dan kebijakan militer yang disebut dengan kebijakan dual deuerence. Kebijakan dual detterence itu terdiri dari tiga aspek yaitu kernitrnen AS terhadap pertahanan Taiwan. penjualan persenjataan AS ke Taiwan dan transfer teknologi militer AS ke RRC. Setelah krisis 1995-1996 kebijakan dual detterence telah membuat instabilitas di kawasan Selat Taiwan yaitu dengan kebijakan AS mengirimkan dua kapal induk untuk merespon ujicoba peluru kendali yang dilakukan oleh RRC di daerah dekat pantai Taiwan. Dalam tesis ini penulis ingin membahas alasan Clinton melakukan kebijakan dual detterence dan implikasi kebijakan dual deterrence terhadap konflik RRC-Taiwan. Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep security dilemma.Dunia internasional yang anarki dan saling ketidak percayaan, membuat negara-negara berada dalam security dilemma. Merasa terkepung oleh musuh dari berbagai penjuru. suatu negara berusaha meningkatkan kekuatan militernya. Tujuan utamanya adalah untuk bertahan. Namun oleh negara-negara lain mungkin saja upaya seperti itu justru di anggap sebagai persiapan perang, sekurang-¬kurangnya sebagai ancaman. Negara-negara itu juga meningkatkan kekuatan militernya. yang terjadi kemudian adalah meningkatkan kekuatan militer antara pihak yang saling tidak percaya satu dengan lain. Upaya yang pada mulanya di maksud untuk memperkuat diri ternyata justru menjadikan suasana lebih genting. AS masih mempertahankan kebijakan dual detterence, karena AS melihat bahwa militer RRC lebih superioritas di banding Taiwan akan memudahkan RRC memaksa Taiwan untuk melakukan negosiasi unifikasi. AS melakukan kebijakan ini juga supaya isu Taiwan dapat diselesaikan dengan jalan damai. Dengan melakukan kebijakan dual detterence AS mengharapkan terjadinya military balance antara RRC dan Taiwan. Implikasi kebijakan dual detterence AS pada masa pemerintahan Bill Clinton lI (1996-2000) terhadap konflik RRC-Taiwan adalah memperkuat security dilemma dan perlombaan senjata antara RRC dan Taiwan. RRC dan Taiwan melanjutkan modernisasi strategi dan sistem utama persenjataan konvensional, tetapi semua kapabilitas sedikit berubah sejak krisis 1996. Sejak krisis 1996 baik RRC maupun Taiwan memodernisasi persenjataan bukan lagi berdasarkan kuantitas tetapi pada level kualitas, yang mana angkatan bersenjata yang kecil akan tetapi efektif dan berteknologi canggih. RRC tahu bahwa secara kualitas tertinggal dari Taiwan, oleh sebab itu RRC terus melakukan perubahan secara signifikan terhadap kekuatan angkatan darat, laut dan udara. Taiwan juga merespon hal yang sama dengan memodernisasi kekuatan angkatan darat, laut dan udaranya.

Abstrak :
ABSTRAK
Conflicts between corporations and local communities in mining industries become phenomenal after political reformation took place in 1998. Based on an analytical framework, which are developed from previous field research, the pattern of corporate-local community conflicts can be formulated into three different dimensions, those are dynamics of conflict, causes of conflict and state's roles. The dynamic dimension consist of seven variables: escalation and form of conflict, fluctuation of conflict, intensity of conflict, the roles of actors and institution and local characters. in the dynamics of conflict, the magnitude of conflicts is set by the intensity of conflicts, that is the conflicts violence. the causes of conflict dimension consist of political changes, inequality, domination, exploitation, empowerment and economic distress, and demographical variables; with inequality as the most important variables; the role of state extends within the dynamics and causes dimensions, that is how the role of state (i.e. the government) in the causes and the dynamics of conflict. deductively, based on the above mentioned analytical framework, the purpose of this study is to analyze the corporate-local communities conflicts that taking place in the geothermal industry in pangalengan, West Java. The method of data collection is qualitative with in-depth interviewing as the primary instrument used in the study. The findings show that the problem lies within the three sectors mentioned above (corporate, local communities and the government) with different substance and weight for each sector. However, the improvement should begin from the government or state sector.

Abstrak :
Penelitian ini mengevaluasi keamanan lalu lintas dari area penggabungan di jalan bebas hambatan berdasarkan teknik konflik lalu lintas dalam kondisi lalu lintas yang sedang berjalan, sebagai tindakan keselamatan lalu lintas non-kecelakaan. Objek penelitian ini, menggabungkan area di Jalan Tol Kota Sidoarjo. Menggunakan Drone untuk mengambil video untuk teknik pemrosesan data. Waktu untuk tabrakan (TTC) ditentukan dengan mengevaluasi konflik lalu lintas menggunakan aplikasi pelacak. Kemudian, ambang batas keparahan TTC ditentukan. Ambang konflik serius dan perubahan jalur umum terletak antara 0–2,9 detik dan 2,9-5,8 detik, masing-masing; ambang konflik serius dan umum ujung-belakang terletak antara 0-0,73 detik dan 0,73-3,33 detik, masing-masing. panjang rata-rata jalur percepatan, persen kendaraan berat yang melintas dijalur ramp, persen kendaraan berat di lajur 1 jalur utama, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas dilajur 1 jalur utama yang dibutuhkan untuk berpindah lajur yang secara positif mempengaruhi indeks resiko kecelakaan perjam (HCRI), Pengukuran TTC dalam makalah ini dapat menawarkan cakupan komprehensif dengan skala yang disempurnakan, menambah pemahaman pemodelan konflik lalu lintas di area penggabungan. ......This research evaluate the traffic safety of the merging area on freeway based on traffic conflict techniques in the running traffic conditions, as a non-accident traffic safety measure. The object of this research, merging areas on Sidoarjo City Freeway. Using Drone to take video for data  processing techniques. The time for a collision (TTC) is determined by evaluating the traffic conflict using the tracker application. Then, the severity threshold of TTC is determined. The threshold of serious and general lane-change conflicts lies between 0–2.9 s and 2.9- 5.8 s,respectively; the threshold of serious and general rear-end conflicts lies between 0–0.73 s and 0.73–3.33 s, respectively. average length of acceleration lane, percent of heavy vehicles crossing the ramp, percent of heavy vehicles in lane 1 main lane, average speed of vehicles crossing lane 1 main lane needed to move lanes which positively affects the hourly accident risk index (HCRI ),The TTC measurement in this paper can offer comprehensive coverage with refined scales, adding to the understanding of traffic conflict modeling in merging areas.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses peredaan ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan dalam kurun waktu 2000-2002. Proses peredaan ketegangan terjadi diwarnai oleh berbagai macam aktifitas kedua negara, baik yang bersifat resistensi maupun diplomatis. Kedua negara dapat dikatakan memiliki niat untuk melakukan rekonsiliasi dan berupaya menciptakan reunifikasi diantara keduanya. Terbukti dengan kemauan dua negara yang telah lama bertikai tersebut untuk memikirkan masa depan mereka melalui berbagai macam pertemuan. Dengan menempatkan pola dari perspektif konstruktivis, penelitian ini berhasil memunculkan agen, struktur, identity, interest dan behavior sebagai bagian-bagian penting dalam penerapan konstruktivis pada studi kasus konflik antara dua negara saudara yang bertikai dan terpisah oleh tirai ideologi. Pada penelitian ini juga digunakan metode case study dengan melihat konflik Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea sebagai obyek penelitian. Selain itu, penggunaan Historical Perspective-Research juga digunakan untuk membantu melakukan analisa dan kritik serta menyatukan urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan.

---

ABSTRACT
The aim of this thesis is to find out the de-escalation of tension process that occured between North and South Korea in the Korean Peninsula during the period of 2000-2002. The process was marked by a variety of activities from the two countries, including resistance and diplomacy. The two countries can be said to have intention to do the reconcil and towards reunification. This is shown by the two conflicting countries willingness to consider their future through various meetings. By placing the pattern of constructivist perspective, this research successfully brought agency, structure, identity, interest and behaviour as an important parts in the implementation of constructivism on the case study of two sibling states locked in conflict and separated by ideological curtains. This research used case study methods which oversew the phenomena, situation and condition in the Korean Peninsula. This thesis also used a Historical Perspective-Research method to give some analized the historical background and the chronology of events in both countries.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya konflik politik akibat penerapan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas selama tahun 2003-2012. Konflik politik berlangsung dalam arena judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2003 dan 2012, dan konflik politik di DPR dalam pembentukan Pansus BBM tahun 2008, serta perumusan APBN-P tahun 2012. Ada anggapan bahwa UU Migas sangat liberal, ditunggangi kepentingan asing dan bertentangan dengan UUD 1945, serta mengancam hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana karakter ideologis dari UU Migas dan pengaruhnya terhadap peran aktif negara dalam tata kelola migas? Bagaimana dinamika konflik tersebut berlangsung? Serta bagaimana konflik politik tersebut diselesaikan?.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Ideologi Seliger , Liberalisme Ekonomi Hayek , Nasionalisme Ekonomi List , Konflik dan Konsensus Politik Rauf dan Cosser , serta teori MNC Gilpin. Kesimpulan penelitian menunjukkan karakter ideologis UU Migas yang liberal telah meminimalisasi peran negara untuk mengatur harga BBM, pengelolaan langsung usaha hulu dan hilir, pemberian kewenangan monopoli pada BUMN, serta membatasi ekspansi asing di hulu dan hilir migas. Hal tersebut memicu penolakan di MK dan DPR dengan justifikasi nasionalisme ekonomi untuk mengembalikan peranan negara dalam tata kelola migas. Justifikasi ideologis bersifat operatif, baik untuk kepentingan mengamankan akses terhadap sumber daya migas maupun akses terhadap posisi kekuasaan politik. Konflik berakhir dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dan menjadi katup penyelamat bagi kepentingan bersama. Temuan penelitian menunjukkan adanya gelombang nasionalisme ekonomi yang diartikulasikan dengan mekanisme judicial review untuk menentang berbagai kebijakan yang liberal. Judicial review di MK menjadi arena konflik politik baru selain arena legislasi di DPR. Implikasi teoritis dari penelitian ini, teori liberalisme ekonomi Hayek cenderung kurang memadai untuk menjelaskan anomali adanya liberalisasi yang dipadukan dengan perencanaan pemerintah seperti kebijakan target lifting, subsidi dan cost recovery. Teori MNC Gilpin juga cenderung kurang memadai untuk menjelaskan terjadinya infesiensi MNC Migas dalam produksi migas dengan naiknya cost recovery. Sementara itu, teori ideologi Seliger relevan untuk menjelaskan terjadinya justifikasi ideologis operatif dalam relasi konflik. Begitu pula dengan teori konflik Rauf dan katup penyelamat Cosser relevan untuk menjelaskan masalah penelitian.Kata kunci :konflik migas, ideologi, liberalisme, nasionalisme, MNC dan katup penyelamat. ......The background of this dissertation is the political conflicts incited by the implementation of Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas which occurred during 2003-12012. The conflicts took several forms during this time period: a judicial review in the constitutional court 2003 and 2012 , the formation process of a special assembly on oil and gas 2008 , and the formulation of the changes in government budget. These problems are mainly caused by the perception that the act is very liberal, benefits foreign interests, contradicts the Constitution, and endangers the wellbeing of many. Based on these facts, this dissertation aims to research three matters: 1 the ideological character of the act and its effect on the state's governance on oil and gas; 2 the dynamics of the conflict; and 3 the resolve of the conflict. The methodology of this research is qualitative and uses case studies, while the data is primarily collected through literary reviews and indepth interviews. Seliger's ideology theory, Hayek's economic liberalism theory, List's economic nationalism, Rauf and Cosser's conflict and consensus theory, as well as Gilpin's MNC theory are used in this dissertation. This research reveals that the ideological character of the Oil and Gas Act, which is liberal, minimizes the state's role in setting the price, managing the businesses, giving state-owned enterprise authority to monopolize, and limiting foreign expansion in the oil and gas sector. Due to these reasons, the Constitutional Court rejected the act by using economic nationalism as a justifying argument. The purpose is to secure the state's accessibility to oil and gas resources, as well as to secure political sovereignty. The conflict ended with a settlement that is accepted by all parties and became the rescue valve of mutual interests. The principal findings of this study reveal that a wave of economic nationalism was evident, and was articulated through judicial review, which opposes various liberal policies. Aside from legislation in the People's Representative Assembly, it became the new birthplace and arena of political conflicts. The theoretical implication of this study is that Hayek's economic liberalism theory is often irrelevant, mainly because of its inability to elaborate the anomalies regarding liberalization and the government's plan, such as lifting target, subsidies, and cost recovery. Gilpin's MNC theory proves to be irrelevant because it fails to explain the production inefficiency of oil and gas MNC in relations to the increase of cost recovery. Meanwhile, Seliger's ideology theory is relevant for it explains the occurrence of operative ideological justification in relations to conflict. This also applies Rauf and Cosser's conflict theory.Keywords: oil and gas conflict, liberalism, nationalism, multinational corporations, and safety valve.

Abstrak :
ABSTRAK
Pergerakan arus lalu lintas menerus, memutar, memotong dan diperparah dengan adanya persimpangan berurutan dengan putaran balik, jalur kereta api yang sejajar dengan jalan mengakibatkan adanya potensi lokasi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pergerakan kendaraan, jenis konflik dan kompleksitas konflik lalu lintas pada persimpangan tidak bersinyal. Metode menggunakan pendekatan konflik dan data didapat dari survei lokasi. Lokasi penelitian adalah di Jalan Raya Lenteng Agung dengan konfigurasi simpang yang kompleks dengan dua simpang berurutan. Berdasarkan analisis terdapat dua tipe konflik utama yaitu konflik memotong 36% dan menyatu 35% pada lajur dua. Terdapat hubungan antara frekuensi konflik dengan volume kendaraan yang tunjukan oleh nilai R square sebesar 0,7386 dan 0,6223. Nilai kompleksitas konflik menunjukkan pada rentang 90-120 yang dapat dimasukan ke dalam kategori perlu peningkatan (need improvement). Guna mengurangi konflik perlu dilakukan manajemen lalu lintas antara lain dengan pembuatan lajur khusus putar balik.

---

ABSTRACT
The movement of traffic flow constantly, rotate, crop, and aggravated by the consecutive intersection and u-turn, railway which parallel to the road and the result there causing potential of conflict?s location. This study aims to analyze the movement of vehicles, types of conflict and traffic conflict complexity at the unsignalized intersection. This study uses the approach of conflict and the data obtained from the survey location. The location of this study is at Lenteng Agung Road with the complexity of intersection configuration and two parallel intersection. There are two major types of conflict is the conflict?s merging 36% and crossing 35% blends in lane two. There is relation between conflict frequency and traffic volume of vehicles which showed by the value of R square of 0.7386 and 0.6223. Conflict complexity?s value indicate that the range of 90-120 categorized as the category of need improvement. The traffic management is needed in order to decrease the conflict through the construction of turn around special lane.

Abstrak :
After ten years of the process of reform,the prosperity of grass root is not the case that found improvement,but even more and more declined....