Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan PT. Mitra Bara Jaya di kawasan tersebut diakibatkan karena pemerintah tidak campur tangan dalam penghitungan biaya ganti investasi dan justru menyerahkan penyelesaian tersebut melalui skema business to business. Hal ini menunjukkan kelemahan manajemen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari karena telah melakukan pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut terkait penyelesaian permasalahan ganti biaya investasi antara PT. Mitra Bara Jaya dengan PT. Adindo Hutani Lestari.....The usage of forest area for development purpose besides forestry activity is accommodated based on Article 38 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. As a normative juridical study, this article discusses the overlapping areas that occur between mining businesses and forestry cultivation activities that have an impact on the obstruction of mining business activities in these areas. Permit is one form of control by the Government, so that by obtaining license, the permit recipient should be able to carry out mining activities. PT. Mitra Bara Jaya's mining activity is delayed because instead of interfere in calculating the cost of investment, the Government hands over the settlement through a Business-to-Business scheme. This shows the weakness of government management to provide legal certainty for business. Ombudsman of the Republic of Indonesia argues that there has been a maladministration by the Indonesian Minister of Environment and Forestry cq the Director General of Sustainable Production Forest Management due to the neglection of legal obligation and prolonged delay related to the resolution of the compensation on cost of investment issue between PT. Mitra Bara Jaya and PT. Adindo Hutani Lestari."

"Sumberdaya genetik merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Sumberdaya genetik itu sendiri adalah  komponen yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Indonesia, merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Sumberdaya genetik ini perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan agar tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya genetik yang dapat menghancurkan keberadaan sumberdaya genetik itu sendiri dan agar bisa sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah agar dapat dianalisis, apakah pengaturan yang ada terkait dengan sumberdaya genetik sudah sesuai atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan peraturan-peraturan yang terkait dengan sumberdaya genetik. Hasil analisis terhadap pengaturan mengenai konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik di Indonesia tidaklah sesuai dengan asas-asas pengelolaan sumberdaya alam Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dikarenakan pengaturan terkait dengan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik sudah tidak sesuai lagi, maka diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan yang ada, agar konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik di Indonesia dapat digunakan sesuai dengan manfaat yang seharusnya.

---

Genetic resources are part of biodiversity. Genetic resources themselves are components that are very important for human life. Indonesia, is one of the countries with the greatest biodiversity in the world. This genetic resources needs to be utilized to the maximum extent for the prosperity and welfare of the people. Therefore, regulations are needed to prevent activites related to genetic resources that can destroy the existence of genetic resources themselves and to be able to meet the needs of the people of Indonesia. The purpose of this research is to be able to analyze whether the existing arrangements related to genetic resources are appropriate or not This research is a normative juridical research, namely research conducted on written positive law, including researching library materials or secondary data with the aim of finding regulations related to genetic resources. The results of the analysis of regulation regarding the conservation and use of genetic resources in Indonesia are not in accordance with the principles of management of Indonesias natural resources according to the Constitution of the Republic of Indonesia. Because regulation related to conservation and use of genetic resources are no longer appropriate, adjustments to existing arrangements are needed, so that conservation and use of genetic resources in Indonesia can be used in accordance with the intended benefits."

"The Research Handbook on International Law and Natural Resources provides a systematic and comprehensive analysis of the role of international law in regulating the exploration and exploitation of natural resources. The book covers overarching and sectoral, as well as traditional and emerging, legal issues in natural resource development. The book illuminates interactions and tensions between international environmental law, human rights and economic law, as well as the law of the sea, tracing their evolution and identifying critical areas for further investigation. It also discusses the relevance of soft law and international dispute settlement, as well as of various unilateral, bilateral, regional and transnational initiatives in the governance of natural resources. Analysis of historical and current policy debates, including the incipient negotiations of a new international legally binding instrument on marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction and the adoption of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on climate change, are included. While the Handbook is accessible to those approaching the subject for the first time, it identifies pressing areas for further investigation that will be of interest to advanced researchers and practitioners of international environmental, economic and human rights law. "