Ditemukan 152 dokumen yang sesuai dengan query
As a government souvrenities of the people base to the law and to handle the state government base on constitution, therefore the management of state finance system should be appropriate with main regulation which stated in constitution 1945. The government budget and expenses (APBN), also the local government...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Siahaan, Maruarar, author
Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008
342.02 SIA u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
William Aditya Sarana, author
ABSTRAK
Indonesia is an Archipelagic State which consists of small islands as well as large ones and sea area larger than the land area. As an Archipelagic State, Indonesia has a big potential in the field of maritime. It is situatedbetween two oceans: The Indian Ocean and the Pacific...
Jakarta: Universitas Indonesia, 2016
340 UI-JURIS 6:1 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yulia Kusuma, author
ABSTRAK
Skripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer di
Thailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,
digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yang
dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruh
terhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasal
yang ada dan...
2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Mahkamah Agung Republik Indonesia memegang kekuasaan Judikatif. Ini membawa konsekuensi bahwa mahkamah agung sebagai satu dari tiga pilar kekuasaan berwenang melakukan kontrol terhadap kedua lembaga kekuasaan lainnya. Fungsi kontrol mahkamah agung terhadap lembaga Eksekutif dan Legsilatif dapat terlihat dari bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan . Dalam...
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mahkamah Agung Republik Indonesia memegang kekuasaan Judikatif. Ini membawa konsekuensi bahwa mahkamah agung sebagai satu dari tiga pilar kekuasaan berwenang melakukan kontrol terhadap kedua lembaga kekuasaan lainnya. Fungsi kontrol mahkamah agung terhadap lembaga Eksekutif dan Legsilatif dapat terlihat dari bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan . Dalam...
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mahkamah Agung Republik Indonesia memegang kekuasaan Judikatif. Ini membawa konsekuensi bahwa mahkamah agung sebagai satu dari tiga pilar kekuasaan berwenang melakukan kontrol terhadap kedua lembaga kekuasaan lainnya. Fungsi kontrol mahkamah agung terhadap lembaga Eksekutif dan Legsilatif dapat terlihat dari bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan . Dalam...
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nadiyah Dinillah, author
ABSTRAK
Jurnal ini membahas tentang perbedaan Konstitusi Arab Saudi dan Maroko meliputi bentuk batang dan tubuh konstitusi secara umum, penggunaan istilah yang digunakan, jumlah bab dan pasal dalam konstitusi, serta hierarki tata urutan perundangan-undangan dalam sistem pemerintahan negara. Jurnal ini berjudul ldquo;Diferensiasi Konstitusi Arab Saudi dan Maroko rdquo;. Penulis menggunakan metode...
Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Vincent Suriadinata, author
ABSTRAK
Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai...
2019
T53114
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mokalu, Piter J., author
Pada awal masa reformasi yaitu tahun 1999 yang merupakan
tonggak awal mengembalikan citra demokrasi di Indonesia, maka
terhadap beberapa bagian dari UUD 1945 telah diubah oleh MPR
sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian dapatlah
dikatakan bahwa di dalam negara demokrasi, apa, mengapa, dan
bagaimana konstitusinya sangat ditentukan oleh kehendak dan pikiran
rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam...
Universitas Indonesia, 2001
T10969
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
