Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Gultom, Lodewijk, author

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya)

ABSTRAK
ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.

Salah satu penambahan materi muatan...

2003

D1115

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Gultom, Lodewijk, author

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya)

ABSTRAK
Kehidupan ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.

Salah satu penambahan materi...

2003

D703

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Maria Farida Indrati, author

Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari Gessetzgebungswissenschaft)

Depok: UI-Press, 2019

PGB 0629

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Melacak Pergulatan perebutan kemenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah di bidang mineral dan Batubara.

Regulasi Pengololahan ( dalam segala aspeknya ) bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan urusan dari pemerintah pusat, kecuali sekedar penentuna kebijakan umum . Yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang berwenang terhadap pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 dan UU nomor...

348 JHUSR 8:1 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mayang Devi Azhara, author

Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the Presidentâs Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009

Kewenangan Presiden dalam hal menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan haknya dalam kekuasaan legislasi. Kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh Konstitusi dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa. Adanya kewenangan tersebut ditakutkan melampaui kewenangan Lembaga Legislatif sebagai lembaga utama yang memiliki kekuasaan legislasi. Mengenai hal tersebut, diperlukan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Brant, Irving

Storm over the constitution / Irving Brant

New York: Charter Books, 1963

342.73 BRA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Konsep persamaan hak menurut Konsep Negara Hukum dikaitkan dengan Pasak, 27 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 sebagai Hukum Perencanaan Negara

sebuah organisasi apapun bentuknya perlu suatu pengorganisasian yang tertib teratur dan sistematis. Permasalahan yang perlu saya kemukakan sebagai berikutv : apakah makna dari hukum perencanaan dan perencanaan hukum , dan apakah makna konsep persamaan hak yang dimaksud oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan suatu perencanaan negara...

348 JHUSR 8:1 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Bhaktiarsa Bagus Syaifullah, author

Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan (kajian mengenai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstructural oleh perancang peraturan perundang-undangan) = The Authority of The Minister of Law and Human Rights in Harmonizing The Draft Legislation / Bhaktiarsa Bagus Syaifullah

ABSTRACT
Penelitian ini ditulis untuk menjawab beberapa masalah, seperti kewenangan membuat UU dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi The Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Pemerintah Non-Menteri Institusi, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-struktural oleh Legislasi Drafter berdasarkan prinsip dasar regulasi. Tesis ini didasarkan pada normatif studi...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bhatara Ibnu Reza, author

The Total peoples defense and security system: problems of the state-sponsored militia In Indonesia

ABSTRAK
The establishment of state-sponsored militia has raised concerns of human rights violations in non-international armed conflict in Indonesia. Most of the state-sponsored militia have been formed and tacitly supported by the Indonesian National Defense Forces (Tentara Nasional Indonesia) mostly based on the implementation of a concept called the Total Peoples...

Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2017

340 UI-ILR 7:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian