Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah diberlakukan sejak Mei 2000 dan disusul dengan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 sebagai pendampingnya, dimana keduanya berlaku sebagai dasar hukum untuk industri jasa konstruksi di Indonesia. Undang-uindang itu sendiri menjanjikan adanya suatu kemitraan dan kesetaraan kedudukan antara Pemberi Tugas dan Kontraktor, namun sampai sekarang belum ada suatu standar kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang mengacu pada kedua dokumen tersebut diatas. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meneliti kemungkinan diberlakukannya dokumen FIDIC (1999), Conditions of Contract for Construction, sebagai standar kontrak untuk Indonesia itu, karena dokumen-dokumen terbitan FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, telah sejak lama dipakai secara luas dalam bidang industri konstruksi internasional dan sudah terkenal dalam menerbitkan dokumen-dokumen persyaratan kontrak yang menganut asas "balanced risk sharing" antara kedua pihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokumen FIDIC tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan Indonesia, pemakaiannya bersifat umum sehingga cukup fleksibel dan dapat dipakai sebagai dasar dari standar kontrak kerja konstruksi untuk Indonesia.

---

The Indonesian Construction Law No 18, 1999, has been effective since May 2000, followed soon thereafter by the government regulation, PP No 29, 2000, both documents provide the legal base for the construction industry. They promise a relation based on partnership and equality between the Employer and the Contractor, unfortunately however there is no standard construction contract based on those regulations in existence in Indonesia at this moment.

The purpose of this thesis is to reseach the possibility of applying the FIDIC (1999). Conditions of Contract for Construction, document as the standard construction contract for Indonesia as FIDIC, the International Federation of Consulting Engineers, publications have long been in widespread use in the international construction industry and is well known for their various publications on contract conditions, which are based on balanced risk sharing principles between both parties.

The result of the research has proven that the FIDIC document is in accordance with the Indonesian laws and regulations, is of a general nature and is flexible to be used as a base for the Indonesian standard form of construction contracts."

"Penyelenggaraan dan produk yang dihasilkan dari jasa konstruksi di Indonesia, untuk menumbuhkan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bentuk produk yang dipergunakan serta yang dihasilkan beraneka ragam, demikian pula pihak yang terlibat, dan sistem peneyelenggaraannya. Kegagalan bangunan mungkin saja dapat terjadi, sementara jenis kegagalanpun bermacam-macam. Karena pihak yang terlibat lebih dari dua pihak maka dalam menentukan subyek yang bertanggung jawab serta penyelesaiannya selain membutuhkan penelitian yang cermat serta evaluasi lebih dari seorang ahli, juga diperlukan tahapan yang panjang dan waktu yang lama. Permasalahan akan timbul bila pihak yang bertanggung jawab tersebut tidak lagi memenuhi kapasitasnya selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atau akibat hukum dan juga apabila penyebabnya pihak-pihak yang tidak terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang telah berlaku diharapkan dapat menertibkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang ada, menghindari kegagalan bangunan serta menyelesaikan semua sengketa yang terjadi khususnya dalam menentukan subyek yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Satu dan lain hal untuk melindungi konsumen pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemborong dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dalam hal terjadi penurunan nilai uang akibat krisis, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan perjanjian pemborongan yang termuat dalam KUHPerdata mengatur bahwa setelah terjadi persetujuan kontrak pemborongan, pemborong tidak diperbolehkan untuk meminta kenaikan harga atas alasan apapun. Hal ini memberatkan pihak pemborong dalam hal-hal tertentu contohnya penurunan nilai uang secara drastis akibat suatu krisis. Skripsi ini membahas perlindungan hukum apakah yang melindungi pemborong dalam keadaan seperti demikian. Hukum perdata internasional mengenal prinsip hardship disamping prinsip force majeure, sedangkan di Indonesia tidak, namun ada satu asas umum perjanjian yang sangat berkaitan dengan prinsip tersebut dan akan dibahas dalam skripsi ini.

---

This thesis discusses the legal protection for the contractor in the execution of chartering agreements in case of impairment of money due to the crisis, with the shape of the normative juridical research, literature study method, and using secondary data. Basically chartering agreement regulations contained in the Civil Code stipulates that after the approval of the contract works, the contractor is not allowed to ask for a price increase for any reason. It is burdensome to the contractor in certain cases for example, drastically declining value of money as a result of a crisis. This thesis discusses whether the legal protection that protects the contractor in such a case. International law recognized the principle of hardship in addition to the principle of force majeure, while in Indonesia, but there is a general principle of the treaties relating to these principles and will be discussed in this thesis."

"Bidang Jasa konstruksi adalah suatu bidang jasa yang merupakan multi-disipliner ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, termasuk di dalamnya ilmu hukum konstruksi. Salah satu perkembangan hukum konstruksi di Indonesia adalah telah diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Pengaturan Pelaksanaannya. Perkembangan dari hukum konstruksi sangat diperlukan mengingat suatu pekerjaan konstruksi selalu mempunyai resiko teknis pekerjaan yang berupa kegagalan (failure) serta dapat terjadi setiap saat. Suatu kegagalan (failure) tidak hanya dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak 'Yang terkait ataupun menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya, namun dapat pula menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya serta menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan umum. Dengan adanya resiko tersebut, maka perlu untuk mengetahui peranan hukum konstruksi dalam mengatasi dan menghadapi kegagalan (failure) tersebut. Agar dapat mengetahui peranan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan memakai metode penelitian hukum normatif. Hukum konstruksi yang bersifat interdisipliner pacta penerapannya mempunyai beberapa sumber hukum. Tiga sumber hukum terpenting adalah KUHPerdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Kontrak Kerja Konsruksi. Suatu Kontrak Kerja Konstruksi pada umumnya banyak mengacu pada kontrak yang telah dibuat oleh suatu lembaga/instansi tertentu yang telah dikenal reputasinya. Ketentuan KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian konstruksi sangat sumir, terutama mengenai kegagalan (failure). Ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi terutama mengenai hal kegagalan (failure) relatif memadai dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan umum, walaupun masih adanya kekurangan dalam menerapkannya. Agar dapat selalu menyesuaikan dengan perkembangan jasa konstruksi, maka akan lebih baik bila ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi lebih disempurnakan agar dapat mengikuti perkembangan dari perjanjian konstruksi, mudah untuk di terapkan serta sesuai dengan kemampuan para pihak."

"The new Focus on Construction Law series meets the growing need for practical books aimed at construction contract administrators on the understanding and application of contractual terms. Written by acknowledged experts in their field, this series looks in depth at the various principles that underpin British construction contracts."

"Dispute Avoidance is a practical management primer for construction professionals based on over forty years hard-won commercial construction contract experience around the world."

"Perizinan bangunan merupakan salah satu indikator untuk mengukur bisnis suatu negara. Kemudahan perizinan berkaitan dengan minat investor untuk mendorong tingkat investasi terutama investasi asing. Perkembangan perizinan bangunan digital online meningkatkan tingkat kemudahan berbisnis, namun seiring waktu kinerja waktu perizinan memerlukan peningkatan agar dapat terus bersaing dengan negara lain dalam kemudahan berbisnis dan meningkatkan tingkat investasi asing. Penelitian ini bertujuan mengembangkan perizinan bangunan berbasis BIM untuk meningkatkan kinerja waktu perizinan dengan menganalisis fitur BIM yang signifikan untuk diterapkan pada proses perizinan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan survei, studi literatur dan studi kasus pada perizinan bangunan gedung di DKI Jakarta. Analisis data menggunakan metode Delphi dan PLS SEM. Hasil penelitian adalah empat tahap perizinan berpengaruh terhadap kinerja waktu perizinan adalah tahap konsultasi, penilaian ketataruangan, rekomendasi teknis dan penilaian tata bangunan. Fitur BIM visualisasi model 3D dan otomatisasi pemeriksaan persyaratan yang diterapkan pada proses perizinan bangunan berpengaruh signifikan meningkatkan kinerja waktu perizinan. Penerapan BIM pada perizinan bangunan terbukti dapat meningkatkan kinerja waktu perizinan.

---

Building permits are one of the indicators to measure a country's business. Ease of building permitting is related to investor interest to encourage investment levels, especially foreign investment. The development of online digital building permitting increases the level of ease of doing business. Still, the permit time performance requires improvement to continue to compete with other countries in the ease of doing business and increase the level of foreign investment. This research aims to develop BIM-based building permitting to improve permit time performance by analyzing significant BIM features to apply in the building permitting process. This research uses data collection methods with surveys, literature reviews and case studies on building permitting in DKI Jakarta. Data analysis used Delphi and PLS-SEM methods. The result shows that the four permitting stages affecting the permit time performance are the consultation stage, the zoning assessment, the technical recommendation and the building planning assessment. The BIM features of 3D model visualization and automated code checking applied to the building permitting process significantly improve the permit time performance. The application of BIM in building permits is proven to enhance permit time performance."

"

---

ABSTRACTExplaining the basics of construction law, this is a practical and authoritative overview of the subjects that are at the heart of every construction law dispute. It is based on the concept that what sets construction lawyers apart from other lawyers is not just an understanding of the principles of law which govern construction work, but also their practical understanding of the industry itself and how it works. Fundamentals of Construction Law, written by some of the best and most seasoned practitioners in the field, explains the key principles of construction law in a logical, useful format, making it a must have for any lawyer practicing in this area, particularly those new to the field. Unique among construction treatises, it explains the perspectives of the various players in a construction project - owner, designer, constructor, and surety. Chapter authors provide extensive discussion of construction contracts and explain key contract provisions. Other topics include insurance, scheduling, delivery systems, payment provisions, change orders, termination, government contracts, defects, damages, and alternative dispute resolution negotiations and techniques."