Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RINGKASAN EKSEKUTIFSejak peluncuran paket Juni 1993 dan Mei 1995 mengenaideregulasi otomotif, harga otomotif yang semula diharapkan turunternyata tidak terjadi seperti yang diharapkan. Memang setelahpaket Mei 1995 terjadi penurunan harga pada banyak merk mobil,akan tetapi penurunan yang terjadi tidak begitu berarti.Pasar industri kendaraan bermotor, khususnya mobil diIndonesi a terrnasuk suatu fenomena yang unik. Situasiperekonomian bukan merupakan satu-satunya faktor yang rnutlakyang menentukan pola pembelian mobil. Banyak faktor yang turutmempengaruhi. Sering terjadi permintaan mobil meningkat di kalatrend perekonomian menurun. Pasaran industri otomotif tampaknyaakan semakin semarak dengan keluarnya Inpres No. 02/1 996 tanggal19 Pebruari 1996 yang antara lain melahirkan hak pembuatan mobilnasional kepada PT Timor Putra Nasional. Pernbuatan mobilnasional ini diperkirakan akan rnenurunkan harga mobil, terutamauntuk sedan kelas 1600 cc ( dirnana sedan Timor berada). Denganadanya penurunan harga ini maka dapat diproyeksikan bahwapermintaan akan mobil, terutarna untuk jenis sedan akan rneningkatpada masa-rnasa mendatang. Dengan k ondisi ini, maka peluangdalam bisnis otomotif tetap menjanjikan tingkat keuntungan yangbaik. Untuk lebih meningkatkan keuntungan, pengusaha otomotif diIndonesia umumnya menguasai usaha dari hulu (pabrik komponen danperakitannya), hingga kegiatan distribusinya.Tingginya permintaan akan kendaraan bermotor diatas,mendorong salah satu perusahaan karoseri di Jawa Tengah, yaituPT Mekar Armada Jaya, untuk mendirikan sebuah perusahaan yangbergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor (KKB).Selain alasan tersebut, maka rencana pendirian mi merupakankelanjutan dan kegiatan Divisi Kredit perusahaan yang selamaini dalam skala kecil telah melayani pembelian kendaraan dengan kredit dari dealer-dealer perusahaan di daerah Magelang dan sekitarnya, yang mana kegiatan tersebut menunjukkan peningkatan.Lonjakan kegiatan dari Divisi Kredit tersebut, mendorongperusahaan untuk mendirikan secara terpisah suatu perusahaanpembiayaan konsumen dengan badan hukum sendiri, yaitu PT Armada Finance. Mengingat cukup tingginya investasi yang diperlukan, maka PT Armada Finance mengadakan kerjasama pembiayaan dengan bank untuk mendanai sebagian kebutuhan dananya. Prinsip kerjasama yang akan dijalankan oleh PT Armada Finance dan bank adalah dengan joint financing, dimana total pembiayaan kendaraan setelah dikurangi dengan pembayaran uang muka konsumen akan dibagi dalam prosentase tertentu antara PT Armada Finance dan bank. Bank utarna yang direncanakan untuk kerjasama tersebut adalah salah satu bank pemerintah.Selain permasalahan pendanaan proyek, maka hal lain yangharus diperhatikan oleh perusahaan adalah ketatnya peraturanpemerintah dalam mengawasi kegiatan industri pembiayaan. Hal ini dikarenakan industri pembiayaan ikut mempengaruhi stabilitas moneter. Pada tahun 1995 telah keluar kebijakan yang antara lain menghentikan izin baru bagi perusahaan yang akan bergerak dilembaga pembiayaan. Ketentuan lain yang penting adalah mengenai permodalan, dimana jumlah modal yang disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib Perusahaan Pembiayaan adalah sebesara. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);b. Perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);c. Koperasi sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000 (lima rnilyarrupiah);yang harus dipenuhi dalam waktu 3 tahun sejak berlakunya putusan tersebut atau sejak mendapatkan izin.PT Armada Finance memperoleh izin usaha pada akhir tahun1994. Dengan modal disetor awal sebesar Rp 2.000,0 juta, makaperusahaan merencanakan pada tahun I operasionalnya dapatmerealisjr sekitar 913 perjanjian kredit, dengan totalpembiayaan sebesar Rp 21.500,0 juta. Dari jumlah mi sebesar20,0% atau Rp 4.300,0 juta akan dibiayai dengan uang muka dankonsumen, 70,0% atau Rp 15.050,0 juta akan dibiayai dari kredit modal kerja bank, dan sisanya sebesar 10,0% atau Rp 2.150,0 juta dibiayai dari modal sendini perusahaan.Dari proyeksi keuangan, maka tenlihat bahwa pada tahun Ioperasional perusahaan bisa mendapatkan laba sebelum pajaksebesar Rp 102,6 juta, tahun II sebesar Rp 1.274,3 juta, tahunIII sebesar Rp 2.077,4 juta, tahun IV sebesar Rp 2.409,5 jutadan tahun V sebesar Rp 2.565,2 juta. Dari internal fundgenerated tersebut dan ditambah dengan setoran modal yangdilakukan oleh perusahaan, maka pada akhir tahun ketigaoperasional perusahaan sudah bisa mengakumulasikan modalsejumlah Rp 10.403,6 juta. Dari analisa keuangan dan didukungoleh analisa SWOT, maka diperkirakan perusahaan akan mampu masuk dalam posisi 20 besar perusahaan pembiayaan swasta nasional di Indonesia yang membiayai KKB.Lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadapindustri pembiayaan yang dimasuki perusahaan adalah lingkunganremote dan operasional. Dukungan penuh dari group perusahaanyang sudah lama bergerak dalam bidang industri karoseni,diharapkan akan dapat membantu kelancaran operasionalperusahaan, baik dalam mengantisipasi persaingan maupunkebijakan pemenintah yang begitu ketat mengatur industni mi.Selain arialisa keuangan diatas, maka hasil analisalingkungan usaha dengan mempertirnbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, menunjukkan bahwa rencana investasi proyek mi layak untuk dibiayai. Pendirian perusahaan ini juga mempunyai dampak sosial yaitu berupa penciptaan lapangan kerja dan memberikan tambahan pendapatan bagi negara berupa pajak.Untuk pengembangan perusahaan, maka hendaknya pengurusperusahaan mengkonsentrasikan secara penuh dalam pengelolaanbisnisnya tanpa harus menjalankan perusahaan-perusahan lain dan group perusahaan. Hal mi untuk mejnbangun suatu company image yang kuat. Mengingat usaha KKE merupakan usaha jasa, maka hendaknya perusahaan menanamkan suatu service excellent dalam diri setiap pegawai perusahaan. Selain itu kegiatan pemasaran sangat perlu digalakkan. Untuk tahap pertama, mungkin perusahaan harus banyak melakukan pendekatan langsung kepada sebanyak mungkin dealer kendaraan bermotor.Dalam pengembangan perusahaan, maka strategi yang dapatdigunakan oleh perusahaan adalah strategi integrasi. Untuk itumaka akumulasi dana yang dihasilkan sebaiknya digunakan untukmemperbanyak dealer perusahaan. Dalam rangka bersaing, makastrategi yang bisa digunakan adalah strategi cost leadership.Strategi mi ditempuh dengan mencari sumber dana yang semurahmurahnya, sehingga perusahaan bisa mengambil spread yang tinggi dari konsumen atau membebankan tingkat bunga yang lebih rendah dari saingan. Untuk itu perlu dijaga hubungan baik dengan kreditur dalam rangka mendapatkan credit line."

"Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah mengubah beberapa ketentuan perpajakan, salah satu pokok materi perubahan pada UU HPP adalah disesuaikan kembalinya beberapa kebijakan PPN, diantaranya meliputi perluasan basis PPN melalui refocusing atau pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan. Salah satu jenis barang dan jasa yang mengalami pengaturan kembali ialah jasa keuangan yang didalam UU HPP dikeluarkan dari jasa yang dikecualikan PPN, jasa keuangan ini meliputi beberapa jasa salah satunya jasa pembiayaan, sehingga atas jasa tersebut menjadi objek PPN atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini menuai banyak komentar karena dianggap menambah pekerjaan administrasi bagi para pelaku jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan, padahal perlakuan PPN baik sebelum diberikan fasilitas dibebaskan maupun sesudah diberikan fasilitas dibebaskan sama saja yaitu tidak dipungut PPN. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan PPN atas jasa keuangan sudah memenuhi salah satu asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian berdasarkan tujuannya sebagai penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa atas  kebijakan PPN atas jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan ini belum memenuhi asas efficiency dan simplicity hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari munculnya kewajiban pemenuhan administrasi akibat perubahan status dari non JKP menjadi JKP yang dibebaskan, sehingga memunculkan pertambahan baik dari segi biaya maupun waktu dan menambah pekerjaan rumah baru bagi wajib pajak.

---

The Harmonization Tax Regulations (UU HPP) stipulated by the government changed several tax provisions, one of the main material changes in the HPP Law was the adjustment of several VAT policies, including expanding the VAT base through refocusing or rearranging exempt goods and services. One type of goods and services that has been re-arranged is financial services which in the HPP Law are excluded from VAT-exempt services, these financial services include several services, one of which is financing services, so that these services become objects of VAT or Taxable Services (JKP). This has attracted many comments because it is considered to add to administrative work for financial service actors which includes financing services, even though the treatment of VAT both before being granted exemption facilities and after being granted exemption facilities is the same, namely not collecting VAT. For this reason, this study seeks to determine whether the VAT policy on financial services has fulfilled one of the principles of tax collection, namely ease of administration. The research method used is a post positivist approach with this type of research based on its purpose as descriptive research. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques, namely library research and field studies with in-depth interviews. The results of this study conclude that the VAT policy on financial services, which includes financing services, has not met the principles of efficiency and simplicity, this is a consequence of the emergence of administrative compliance obligations due to the change in status from non-JKP to JKP which is exempted, resulting in a good increase in terms of cost and time and add new homework for taxpayers."

"ABSTRAKPerusahaan Pembiayaan Konsumen menggunakan perjanjian baku dalam kegiatan perusahaannya. Pada perjanjian baku perusahaan pembiayaan tersebut pada pasal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa menentukan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui pengadilan negeri. Hal ini menghilangkan hak konsumen dalam memilih forum penyelesaian sengketa konsumen karena pada dasarnya hukum sudah mengembangkan pilihan forum penyelesaian sengketa agar kasus sengketa tidak menumpuk di pengadilan negeri. Penulis melakukan peninjauan perjanjian baku tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat ditinjau melalui keadaan pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa saat ini. Kemudian setelah melakukan peninjauan tersebut, dapat dipahami bahwa pembakuan pilihan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri tidak dilarang ataupun dibatasi secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan namun hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa Konsumen dapat menggunakan dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan negeri dan di luar pengadilan negeri. Maka dari itu seharusnya para pelaku usaha dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak membakukan pilihan penyelesaian sengketa melainkan membuat ketentuan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan sesuai kondisi kedua belah pihak.

---

ABSTRAKThe Consumer Finance Company nowadays has been using a standardized contract in their financing business. The standardized contract in the clause which declare that a dispute resolution can only through the court, has been eliminating the consumer rsquo s rights for choosing the dispute resolution forum that the law can offer and eliminating the chance to decentralize law cases for piling up in the court. The writer will review the standardized contract by reviewing Indonesia rsquo s consumer protection act and other review that delineate the court rsquo s and the alternative dispute resolution rsquo s circumstances. After reviewing the standardized contract, shows that the constitution has not yet forbidding or limiting explicitly for standardizing a dispute resolution options. However, standardizing a dispute resolution options is not in accordance with the consumer protection act which declare that consumer has two options in resolving a dispute and those are dispute resolution through the court or the alternative dispute resolution. Therefore, The Consumer Finance Company should not standardize a dispute resolution option, instead they rather stating a clause that leave the choice wide open for both the consumer and The Consumer Finance Company themselves to choose the best dispute resolution based on both of their condition."