Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pangan adalah kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Terdapat tidak kurang dari 3000 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk pangannya. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 100 jenis saja yang sekarang dibudidayakan secara luas. Penciutan jumlah jenis ini antara lain akibat dari hasil pemilihan yang didasarkan pada selera dan budaya manusia. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian telah mampu melakukan pencangkokan tanaman dari satu gen ke gen lain, yang disebut rekayasa genetika, untuk menghasilkan benih unggul. Para ahli bioteknologi pertanian meyakini bahwa kegiatan rekayasa genetika bisa mengatasi masalah pangan yang Iaju pertumbuhannya tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan penduduk dunia, jika dilakukan dalam pertanian secara konvensiona. Disamping berbagai keuntungan yang bisa dihasilkan, temyata kegiatan rekayasa genetika dikhawatirkan pula bisa menyebabkan timbulnya dampak negatif pada lingkungan hidup, kesehatan manusia dan berdampak pula pada kondisi sosial-ekonomi-budaya manusia. Dengan adanya dampak negatif produk pangan hasil rekayasa genetika, khususnya pada kesehatan manusia, maka diperlukan adanya aturan untuk melindungi manusia sebagai konsumen dari produk hasil rekayasa genetika. Indonesia telah memiliki setidaknya enam peraturan yang berkaitan dengan produk pangan hasil rekayasa genetika. Saat ini yang masih dinanti adalah dilaksanakannya peraturan-peraturan tersebut agar konsumen Indonesia terlindungi, terutama berkaitan dengan pelabelan produk pangan hasil rekayasa genetika yang saat ini sudah beredar di pasaran. Dengan pelabelan ini berarti konsumen memiliki hak untuk memilih dan mendapat infonnasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsinya."

"Asuransi adalah suatu bentuk usaha jasa dalam bidang perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau terjadinya kerugian. Mekanismenya adalah pihak yang ingin mendapatkan perlindungan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyediakan perlindungan. Asuransi - jiwa bertujuan memperkecil resiko kematian, hari tua, cacat badan dan sebagainya. Konsumen merasakan manfaat yaitu pihak keluarga konsumen yang ditunjuk namanya dalam polis akan menerima uang pertanggungan, jika tertanggung mengalami kerugian akibat kecelakaan sakit atau bahkan kematian, yang bertujuan meringankan beban. Berbagai polis asuransi jiwa ditawarkan kepada konsumen salah satunya adalah polis asuransi jiwa unit linked. Produk unit linked ini rnerupakan kombinasi antara perlindungan (proteksi) yang diberikan asuransi jiwa biasa dengan bentuk investasi, dengan kata lain pada produk unit linked terdapat 2 (dua) manfaat yang diberikan kepada konsumen yaitu manfaat proteksi jiwa dan hasil investasi.Walaupun terdapat pro dan kontra mengenai legalitas dari produksi dan pemasaran unit linked, secara yuridis normatif, keberadaan polis asuransi jiwa unit linked memiliki landasan hulcum di Indonesia. Landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian pasal 3 huruf a dan pasal 4 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian pasal 18 ayat 1 s/d 3 jo. KMK Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 11. Disamping itu, Putusan Majelis Hakim untuk gugatan nomor perkara 64/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. dan nomor perkara 65/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, walaupun belum bersifat in krachr van gewisjde, untuk sementara dapat juga dijadikan dasar hukum untuk pemasaian produk unit linked, karena putusan tersebut menyatakan bahwa produksi dan pemasaran produk asuransi jiwa unit linked tidak melanggar hukum.Keterkaitan hubungan konsumen (tertanggung/pemegang polis unit linked) dengan pihak perusahaan asuransi jiwa (penanggung/penerbit polis unit linked) muncul sejak adanya kata sepakat dari pihak konsumen kepada perusahaan asuransi. Secara umum inilah yang disebut sebagai perjanjian konsensual. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa unit linked. Seringkali dengan terbitnya polis ini berarti secara langsung konsumen tunduk pada ketentuan dalam polis yang dibuat secara sepihak (one-sided) oleh perusahaan asuransi. Asas itikad baik hams diutamakan dalam pelaksanaan peijanjian asuransi unit linked. Dalam Polis Asuransi Jiwa unit linked, konsumen asuransi belum mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku di Indoensia secara khusus yang terkait dengan bidang perlindungan konsumen dan asuransi."

"Kedudukan Halal Haram sangat penting dalam Islam. Ia merupakan bagian dari kerangka dasar ajaran agama Islam yang meliputi aspek Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Ia juga mencakup aspek dunia dan akhirat serta mencakup aspek perdata dan publik. Kepentingannya tidak hanya untuk penganut Agama Islam, tetapi juga untuk semua manusia. Fakta yang ditemukan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan pedoman yang diajarkan Islam, karena belum optimalnya kesungguhan dari Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen untuk menjalankan ketentuan Tersebut. Padahal, akibat dari menggunakan produk yang haram tidak hanya merugikan individu tetapi juga merugikan masyarakat dan Negara. Selain itu, hukumannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah sewajarnya jika Pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar terlindung dari produk yang tidak halal. Karena dasar dan alasan pemberian jaminan produk tersebut sangat kokoh, yaitu alasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis, Ilmiah, nilai-nilai universal, fakta di lapangan, serta kegunaan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis dan kasus, serta bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai kedudukan Halal Haram dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beragam Islam serta dasar pemberian hak kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik bagi Umat Islam di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan konsumen, baik ditinjau dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun prinsip Syariah berdasarkan hukum Islam.Halal Haram very important position in Islam. He is part of the basic framework of Islamic teachings which include aspects of Aqeedah (Aqidah), Sharia (Syariah), and Morals (Akhlaq). He also covers aspects of the world and the hereafter and includes aspects of civil and public. Importance not only to followers of Islam, but also for all mankind. Facts discovered in the field was not in accordance with the guidelines taught by Islam, because it is not optimal seriousness of the Government, Business, and Consumers to run Such provisions. In fact, as a result of the unlawful use of products not only harm individuals but also detrimental to society and the State. In addition, the punishment is not only the world but also in the hereafter. As the State is predominantly Muslim, it is inevitable if the government provide protection for Muslim consumers, to protect them from products that are not kosher (halal). Since the basis and reasons for granting guarantees that product is very sturdy, which is the reason Philosophical, Legal, Sociological, Scientific, universal values, facts on the ground, as well as practical usefulness. This study is a normative study with the use of library research and analytical approach and cases, as well as descriptive. The results of this form of analysis and advice regarding the status of the Halal Haram in Islam that must be implemented by every Muslim as well as the diverse basic rights of halal food products, beverages, pharmaceuticals, and cosmetics for Muslims in Indonesia, as a form of consumer protection, both reviewed in the existing regulations in Indonesia as well as the principles of Islamic Sharia law."

"Listrik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Permasalah timbul apabila terjadi pemadaman listrik yang berlangsung sering. Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dibahas pula upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif, hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif.

---

Electricity is very important in the daily life of the community. Problems arise when a blackout that lasted frequently. This thesis discusses consumer protection against power outages according to the Consumer Protection Act and the Electricity Act. Also discussed the efforts of consumer law that can be done when a blackout. In this study,the method of juridical-normative research, which prefers the approach to the legal norms that already exist, the data obtained is then processed and analyzed qualitatively."