Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama pemberlakuannya, beberapa kendala dialami BPSK, seperti lemahnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan dana operasional kegiatan, hingga kelemahan lain dalam UUPK sendiri, Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BPSK dapat dibuktikan dengan cukup banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki BPSK di daerahnya masing-masing. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, langkah yang penulis lakukan ialah dengan menganalisis jurnal-jurnal terkait serta membandingkan peran dari BPSK dan BPKN itu sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak konsumen. Kemudian untuk menjawab kedua rumusan masalah pada penulisan ini, penulis menggunakan metode wawancara. BPKN dan BPSK ini tidak memiliki garis putus-putus atau tidak memiliki garis koordinasi, sehingga BPSK dalam menjalankan tugasnya sendiri dan tidak dapat diintervensi oleh BPKN. Penggabungan BPKN dan BPSK merupakan langkah yang tepat untuk optimalisasi hak konsumen dalam mendapatkan hak penyelesaian sengketa yang patut, karena banyaknya permasalahan pada BPKN dan BPSK menyebabkan ketidakoptimalan BPKN dan BPSK dalam memenuhi hak konsumen khususnya pada penyelesaian sengketa konsumen. Bentuk dari rekonstruksi penggabungan BPKN dan BPSK ini adalah dengan menggabungkan BPKN dan BPSK dibawah satu nama BP2SK (Badan Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan formasi baru yang nantinya memiliki penguatan pada BPKN.......During its implementation, BPSK experienced several obstacles, such as weak human resources, limited facilities and infrastructure, lack of public trust, limited operational funds for activities, and other weaknesses in the UUPK itself. The lack of attention and support from regional governments for the existence of BPSK can be sufficiently proven. Many regions in Indonesia do not yet have BPSK in their respective regions. To answer the first problem formulation, the step the author took was to analyze related journals and compare the roles of BPSK and BPKN themselves in carrying out their duties to protect consumer rights. Then, to answer the two problem formulations in this writing, the author used the interview method. BPKN and BPSK do not have a dotted line or no line of coordination, so that BPSK carries out its own duties and cannot be intervened by BPKN. The merger of BPKN and BPSK is the right step to optimize consumer rights in obtaining appropriate dispute resolution rights, because the many problems with BPKN and BPSK cause BPKN and BPSK to be suboptimal in fulfilling consumer rights, especially in resolving consumer disputes. The form of reconstruction of the merger of BPKN and BPSK is by combining BPKN and BPSK under one name BP2SK (Consumer Protection and Dispute Resolution Agency), with a new formation which will later have strengthening of BPKN."

"Penyampaian informasi dalam bidang ilmu pemasaran, dikenal sebagai kegiatan komunikasi/promosi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, menyakinkan pasar, dan akhirnya membujuk untuk melakukan transaksi. Salah satu cara yang banyak dilakukan pemasar adalah menyampaikan informasi melalui short message service (sms) yang dikirimkan melalui telpon genggam. SMS dapat dikirimkan dengan ijin penerima (permission message) ataupun SMS yang menggunakan push-based strategy dimana pada stategi ini pesan lebih banyak didorong/ disampaikan kepada calon konsumen tanpa izin atau interaksi dari konsumen.Aplikasi SMS LBA (Short Message Service-Location Based Advertising) merupakan suatu metode untuk mengirimkan pesan secara langsung kepada calon konsumen melalui sms, tanpa membutuhkan nomor telpon yang dituju, tetapi membutuhkan lokasi keberadaan perangkat mobile seorang konsumen. Dalam praktek LBA, calon konsumen menerima sms tanpa keinginannya sendiri karena tidak adanya perjanjian antara penerima dan pengirim pesan, dan hal ini tidak menimbulkan konsekuensi biaya bagi penerima pesan, serta calon konsumen tidak dapat menolak pengiriman sms yang diterima di perangkat mobile yang dimiliki.Tesis ini membahas mengenai hak-hak konsumen terkait aplikasi SMS LBA (Short Message Service-Location Based Advertising) serta permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan praktek mengirim SMS LBA. Metode pengiriman SMS LBA (Location Based Advertising), adalah suatu metode pengiriman pesan dalam bentuk teks, gambar atau video yang memanfaatkan infomasi lokasi keberadaan telpon genggam sesuai area BTS provider, tanpa perlu mengetahui nomornya. Dengan menggunakan data mengenai lokasi/keberadaan seseorang, yang diperoleh dari perangkat telpon genggam, pemasar/pengiklan dapat mengirimkan pesan yang berbeda kepada setiap penerima tergantung keberadaan mereka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai praktek SMS LBA serta perlindungan hukum bagi penerima SMS LBA tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian normative.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek sms push LBA melanggar privasi konsumen, serta belum jelasnya kewajiban dan larangan terkait akses informasi elektronik oleh para pihak yang terlibat dalam implementasi LBA. Hal ini membutuhkan ketentuan baru dan penyempurnaan peraturan yang telah ada terkait dengan perlindungan konsumen sebagai target penerima pesan oleh teknologi geofenching.......Information transmission in the field of marketing, known as communication activities/promotions has aim to deliver information, to convince the market, and finally persuaded the customers to make transactions. One way that many marketers do is to transmit the information through short message service (sms) that sent to mobile phones. SMS can be sent with the permission of the recipient (permissions message) or by push-based strategy. In this strategy, message was transmitted to prospective customers without permission or interaction with the them.LBA SMS (Short Message Service-Location Based Advertising) applications is a method to send messages directly to the potential customers via SMS, without telephone number, but needs the location information of mobile devices. In LBA, potential customers will receive sms without his agreement and permission, and it does not have cost consequences, as well as the prospective customers can not resist from sending sms to their mobile phone.This thesis discusses about customer rights related to applications of LBA SMS (Short Message Service-Location Based Advertising) as well as the legal issues associated with the practice of sending SMS LBA. This method of sending SMS LBA (Location Based Advertising), can be transmitted in the form of text, image or video that utilizes location information corresponding area where mobile phone base stations provider, without the need to know the number of mobile phone. Using data of location/presence of someone, which is obtained from mobile phone devices, marketers/advertisers may send a different message to each recipient depend on their existence. This study was conducted to determine how the regulations concerning the practice of SMS LBA and legal protection for SMS receiving.This study was normative research, and the result conclude that the practice of push sms LBA violate the privacy of customers, as well as the unclear obligations and restrictions regarding access to electronic information by the parties involved in the implementation of LBA. It requires a new provision and improvement of the existing regulations related to the protection of consumers as a target recipient of the message by geofenching technology."