Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang: Total Fertility Rate (TFR) di perdesaan masih di atas TFR nasional yaitu 2.8 berbanding 2.6. Wanita perdesaan memiliki ketergantungan tinggi terhadap layanan kesehatan umum untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Total kebutuhan pelayanan kontrasepsi di wilayah perdesaan Indonesia adalah 72.5%. Wanita perdesaan perlu mendapat perhatian khusus karena 50.2% penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Metode: Penelitian menggunakan data SDKI 2012 dengan besar sampel 15.416 orang. Uji statistik yang digunakan adalah regresi logistik binomial, dengan subjek penelitian wanita berstatus kawin yang tinggal di daerah perdesaan, sedangkan wanita yang tidak dapat hamil atau sedang hamil saat survei dilakukan tidak diikutsertakan. Hasil: Wanita di perdesaan yang belum menggunakan kontrasepsi sebanyak 36%. Ada hubungan antara usia, status pekerjaan suami, riwayat anak meninggal, paritas, usia menikah pertama, kunjungan petugas KB, aksesibilitas ke fasilitas kesehatan, keinginan memiliki anak, interaksi antara akses biaya dan akses jarak terhadap status penggunaan kontrasepsi oleh wanita berstatus kawin di perdesaan. Faktor yang paling dominan adalah status pekerjaan suami (OR=3.471, CI 95% 2.671-4.510), usia menikah pertama (OR1=3.277 CI 95% 1.705-6.296; OR2=2.774, CI 95% 1.444-5.328), dan akses biaya (OR=2.623, CI 95% 1.822-3.776). Kesimpulan: Fokus sasaran peningkatan prevalensi pengguna kontrasepsi di perdesaan adalah wanita menikah di bawah usia 21 tahun, memiliki suami yang tidak bekerja, memiliki riwayat anak meninggal, dan paritas dua anak. Determinan penggunaan KB di perdesaan adalah aksesibilitas (jarak, biaya, informasi) dan keinginan memiliki anak. Rekomendasi kebijakan dan program: melibatkan praktek bidan swasta dalam sistem jaminan kesehatan, bimbingan KB bagi pasangan menikah di bawah usia 21, pemetaan segmentasi sasaran pelayanan KB perdesaan, dan pemberdayaan petugas KB sebagai ?marketing sales? alat kontrasepsi.

---

Background: Total Fertility Rate ( TFR ) in rural areas is still above the national TFR is 2.8 compared to 2.6. Rural women is highly dependent on public health institutions in acquiring family planning services. Total need of contraceptive services in rural areas of Indonesia is 72.5%. Rural women need special attention because they constitute 50.2% of Indonesian women. Method: This research used data from IDHS 2012 with a sample size of 15,416 subjects. Statistical test used was binomial logistic regression. Married women who lived in rural areas are included in the study while infertile women or pregnant women are excluded. Results: 36% of women in rural areas have never used any contraceptive method. Age, husband's working status, history of deceased offspring, parity, age at first marriage, visit by family planning officer, accessibility to health facility, desire for more children, interaction between mobility and financial accessibility are associated with usage of contraception by married women in rural areas. The most dominant factors are husband's working status (OR=3.471, CI 95% 2.671-4.510), age at first marriage (OR1=3.277 CI 95% 1.705-6.296; OR2=2.774, CI 95% 1.444-5.328), and financial accessibility (OR=2.623, CI 95% 1.822-3.776). Conclusion: The focus of efforts to increase the prevalence of contraception user in rural areas are married woman who is below 21 years old at first marriage, has an unemployed husband, has a history of deceased children, and has delivered children twice. Determinants of conrraception usage in rural areas are accessibility (financial, mobility, and information) and desire for more children. Program and policy recommendation: inclusion of private practice midwives in health insurance system, compulsory family planning counseling for married pair below 21 years old, mapping of family planning target segmentation in rural area, and empowerment of family planning workers as "salesman" for contraception.

Abstrak :
Preferensi jumlah anak ideal dan preferensi kontrasepsi remaja saat ini dapat mempengaruhi fertilitas dan pemakaian kontrasepsi dimasa yang akan datang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan preferensi jumlah anak ideal dan preferensi pemakaian kontrasepsi pada remaja usia 15-24 tahun, belum menikah di Indonesia tahun 2017 dengan menggunakan analisis data SDKI-KRR tahun 2017. Penelitian menggunakan desain cross sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi jumlah anak ideal yaitu sebanyak 69,9% dan preferensi pemakaian kontrasepsi yaitu sebanyak 82,5%. Berdasarkan model multivariat preferensi jumlah anak ideal pada remaja dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, status ekonomi, akses intenet dan diskusi dengan teman sebaya. Pada preferensi pemakaian kontrasepsi pada remaja dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, status ekonomi, akses internet dan diskusi dengan tokoh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kepada pemerintah dalam pelaksanaan program remaja dapat difokuskan pada faktor-faktor tersebut. ......The ideal number of child preferences and current adolescents contraceptive preferences can affect fertility and contraceptive use in the future. The purpose of this study was to determine the determination of the number of child preferences and preferences for contraceptive use in adolescents aged 15-24 years, unmarried in Indonesia in 2017, using data analysis of SDKI-KRR in 2017. The design of this study was cross sectional. The results of this study indicate that the ideal number of children preference is 69.9% and the preference for contraception use is 82.5%. Based on the multivariate model, the ideal number of children preference in adolescents is influenced by age, gender, education, knowledge about reproductive health, economic status, internet access and discussions with peers. The preference for contraception among adolescents is influenced by age, sex, education, knowledge about reproductive health, economic status, internet access and discussions with community leaders. Thus, it is expected that the government in creating and implementing youth programs can refer to these factors.

Abstrak :
Permasalahan yang ditakutkan akan memiliki dampak besar pada keberhasilan program KB dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia adalah kejadian putus pakai kontrasepsi. Data SDKI 2017 melaporkan sekitar 29% perempuan dengan bermacam metode kontrasepsi memutuskan untuk menyudahi penggunaan alat kontrasepsi setelah 12 bulan pemakaian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat perbedaan determinan kejadian putus pakai kontrasepsi pada wanita usia subur (15-49 tahun) antara Wilayah Barat Indonesia (Sumatera) dan Wilayah Timur Indonesia (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). Penelitian ini menggunakan data Survei Demografi Kesehatan Indonesi tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur (15-49 tahun). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu putus pakai kontrasepsi, sedangkan variabel independent penelitian ini adalah umur, paritas, preferensi fertilitas, tingkat pendidikan, status pekerjaan, daerah tempat tinggal, indeks kekayaan, metode kontrasepsi yang dihentikan, penggunaan internet, dan kepemilikan ponsel. Regresi logistic multivariable digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang paling berhubungan dengan putus pakai kontrasepsi di kedua wilayah tersebut. Tingkat putus pakai kontrasepsi di Wilayah Sumatera mencapai 45,7% dan di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua mencapai 41,2%. Alasan paling umum untuk seorang wanita putus pakai kontrasepsi di Wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara, Maluku, Papua adalah karena efek samping/masalah kesehatan. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (OR 2,63) merupakan determinan terbesar terhadap putus pakai konrasepsi di Wilayah Sumatera diikuti oleh daerah tempat tinggal (OR 1,13). Sedangkan determinan terbesar terhadap putus pakai kontrasepsi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua adalah daerah tempat tinggal (OR 1,42). Konseling dan edukasi terkait metode kontrasepsi dan efek samping/masalah kesehatan yang mungkin muncul perlu digencarkan terutama pada kelompok tingkat pendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan. ......The problem that is feared will have a major impact on the success of the family planning program in controlling the population in Indonesia is the incidence of discontinuation of contraceptive use. The 2017 IDHS data reported that around 29% of women with various contraceptive methods decided to stop using contraceptives after 12 months of use. This study aim to describe the comparison of determinants of contraceptive discontinuation between the Western Region of Indonesia (Sumatera) and the Eastern Region of Indonesia (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). This study uses Indonesia Demography Health Survey (IDHS) 2017. The population for this study is a women of childbearing age 15-49 years old. The dependent variable in this study is the contraceptive discontinuation, while the independent variable of this study are age, parity, fertility preferences, level of education, occupation, area of residence, wealth index, discontinued contraceptive method, internet use, and mobile phone ownership. Multivariable logistic regression was used to identify the predictors of contraceptive discontinuation. The proportion of respondent who discontinue using contraceptive was 45,7% (Sumatera) and 41,2% (Nusa Tenggara, Maluku and Papua). The most common reason for discontinuation in Sumatra and Nusa Tenggara, Maluku, Papua is because of side effects/health problems. The results of the multivariate analysis showed that the variable level of education (OR 2,63) was the largest determinant of contraceptive discontinuation in Sumatra, followed by area of residence (OR 1,13). Meanwhile, the biggest determinant of discontinuation of contraceptive use in Nusa Tenggara, Maluku, Papua is the area of residence (OR 1,42). Counseling and education related to contraceptive methods and side effects/health problems that may arise need to be intensified, especially in the group with higher education levels and living in urban areas.

Abstrak :
Program KB ditetapkan sebagai program pemerintah sejak tahun 1970, awal mulanya program ini hanya fokus pada masalah kesehatan. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, tingginya angka kematian ibu dan kebutuhan kesehatan reproduksi, KB selanjutnya digunakan sebagai salah satu cara untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Namun berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, tertera bahwa cakupan KB di Indonesia baru mencapai 62,5%. Sementara metode yang dipilih oleh masyarakat Indonesia masih didominasi oleh metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) yaitu sebanyak 80%. Hal ini belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan MKJP pada wanita usia 15-49 tahun di Indonesia dengan menggunakan data SDKI tahun 2017, yang menggunakan desain studi cross-sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 10.813 dari 49.627 wanita usia subur yang memenuhi kriteria : wanita berusia 15-49 tahun, berstatus kawin, dan memakai kontrasepsi. Uji chi square digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah anak hidup, indeks kekayaan, pekerjaan, keterpaparan informasi, dan sumber pelayanan KB dengan penggunaan MKJP. Diharapkan agar BKKBN dapat menyebarkan informasi mengenai KB khususnya MKJP melalui media sosial secara lebih masif dan lebih intens ......Family Planning program (KB) in Indonesia has been stated as government’s operational plan since 1970. At the beginning of this program, the focus was only on health care purpose. However, along with the increasing number of the Indonesian populations, mother’s death, and the needs of reproduction health, this family planning program has been used as one of the way to suppress the number of population’s growth and the health of mothers and babies. Nonetheless, based on Indonesian health profile data in 2019, it is stating that this program coverage has only reached 62.5% of all the mothers in the age of productive range. Moreover, the method is chosen by the people is dominated by short-term contraception method with the number of 80%. This number has not matched yet with the number of stated target by the government. This study is aiming for the purpose of knowing all the related factors with the usage of Long Acting Reversible Contraceptive (LARC) among the women with productive ages in Indonesia using IDHS’s data in 2017, and using cross-sectional studies design. The sample of the study was 10.813 of 49.672 productive women that fulfill the criteria; in the age of 15- 49, with married status, and using contraception. This study was assisted by chi-square method to analyze the correlation of each variable. The analysis shows that there is correlation between the number of living child, wealth index, occupation, information disclosure, and the source of family planning program services using LARC. It is hoped that BKKBN could broadcast the information about this family planning program (especially LARC) through social media in more massive and intensive way

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Tien IhsaniProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Peran Pengambil Keputusan Terhadap Penggunaan MKJP diIndonesia Analisisis Data Sekunder SRPJMN 2017 Pembimbing : Dra. Caroline Endah Wuryaningsih, M.KesMetode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif dari segibiaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, namun peningkatanpenggunaan MKJP di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan sangat lambat.Pengambil keputusan ber-KB merupakan target dalam sasaran program komunikasi KB.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pengambil keputusanterhadap penggunaan MKJP. Desain penelitian adalah cross sectional. Sampelpenelitian ini adalah akseptor kontrasepsi modern yang diambil data sekunder hasilSurvei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN tahun 2017 sejumlah 20.109 orang.Data dianalisis dengan regresi logistik ganda. Pengambilan keputusan yang dilakukansecara bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secarasubstansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Hubunganpengambil keputusan dengan penggunaan MKJP berbeda menurut sumber layanansetelah dikontrol variabel umur, pendidikan, tempat tinggal, jumlah anak, rencana punyaanak, sumber layanan dan konseling KB. Pada sumber layanan pemerintah peluangpenggunaan MKJP menjadi kecil pada pengambilan keputusan yang dilakukan bersamadaripada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh akseptor sendiri. Disarankanuntuk dapat meningkatkan peran pasangan odan penyedia layanan untuk mendiskusikanpemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor.Kata kunci: Pengambil keputusan, sumber layanan, MKJP.

---

ABSTRACT
Name Tien IhsaniStudy Program Public Health ScienceTitle The Role of Decision Makers Against MKJP Use inIndonesia Advanced Data Analysis of SRPJMN 2017 Counsellor Dra. Caroline Endah Wuryaningsih, M.Sc Dr.Martya Rahmaniati, S.Si, M.SiLong Acting and Permanent Method Contraceptives are a cost effective type ofcontraception and to prevent unwanted pregnancies, but increased use of MKJP inIndonesia in recent years has been very slow. Decision makers of family planning arethe targets in the target family planning communication program. The purpose of thisstudy is to know how the role of decision makers against the use of MKJP. The studydesign was cross sectional. The sample of this research is acceptors of moderncontraception taken secondary data result of Performance Indicator Survey KKBPKRPJMN program in 2017 number 20109 people. Data were analyzed by multiplelogistic regression. Decision making jointly by acceptor with partner or with serviceprovider has substantially greater chance to use LAPM. Decision making relationshipswith the use of MKJP differ by service source after controlling by age, education,shelter, number of children, desire for more children, source of FP services and FPcounseling. At government service sources, the opportunities for MKJP use to be smallon joint decision making rather than decisions made by the acceptor themselves. It issuggested to increase the role of spouses and service providers to discuss the selectionof contraceptives with acceptors.Keywords Decision maker, FP service source, LAPM