Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"

Mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir, sementara dosen pada jabatan tertentu diharuskan melakukan publikasi karya ilmiah. Kesulitan yang dihadapi ini menjadikan beberapa pihak untuk menggunakan jasa penyusunan karya ilmiah. Berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis penerapan jasa penyusunan karya ilmiah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia serta menganalisis penerapan akad wakalah bil ujroh dalam kegiatan jasa penyusunan karya ilmiah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Menggunakan jasa penyusunan karya ilmiah khususnya untuk membuat karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik yaitu kepengarangan yang tidak sah, sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Peraturan tersebut sejalan dengan Hukum Islam berdasarkan teori Mashlahah Mursalah, sehingga mengikuti hukum yang dibuat pemerintah. Praktek jasa pembuatan karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah tidak memenuhi syarat wakalah bil ujrah, yaitu syarat objek wakalah merupakan kegiatan yang dibolehkan menurut Hukum Islam karena menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, hal tersebut tidak dibenarkan dan termasuk kepengarangan yang tidak sah. Dengan demikian menggunakan jasa pembuatan karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah adalah kegiatan yang tidak sah serta merupakan bentuk tolong-menolong dalam keburukan.

---

Students are required to complete final assignments, while lecturers in certain positions are required to publish scientific papers. The difficulties faced have led several parties to use scientific work preparation services. Based on this, research needs to be carried out to analyze the application of scientific work preparation services according to the regulations in force in Indonesia and to analyze the application of the wakalah bil ujrah agreement in scientific work preparation service activities in Indonesia. This research uses doctrinal research methods. Using scientific work preparation services, especially to create scientific work where the idea comes from a scientific work creation service provider, is a form of violation of academic integrity, namely unauthorized authorship, in accordance with the PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. This regulation is in line with Islamic law based on the Mashlahah Mursalah theory, so it only follows the laws made by the government. The practice of scientific work creation services whose ideas are provided by the scientific work creation service provider does not meet the requirements of wakalah bil ujrah, namely the requirements for wakalah objects are permitted activities according to Islamic law because according to the regulations in Indonesia, this is not permitted and includes invalid authorship. Therefore, using scientific work creation services whose idea is from the scientific work creation service provider is an illegal activity and is a form of helping in a bad way."

"ABSTRAKTesis ini membahas tawarruq yang muncul dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.Tawarruq merupakan model jual beli yang belum diatur dalam nash, sehinggaterbuka pintu ijtihad. Tawarruq merupakan akad kontroversial yang diaplikasikandalam praktik keuangan syariah modern. Di abad modern, muncul dua jenistawarruq, yaitu organised tawarruq atau tawarruq munazhzham dan classicaltawarruq atau tawarruq ghairu munazhzham. Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana kedudukan tawarruq dalam hukum Islam,bagaimana analisis ketentuan fikih untuk tawarruq, fatwa DSN-MUI danperaturan Bank Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah, dan bagaimanatawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangmenggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Studi inimenemukan bahwa tawarruq merupakan produk ijtihad yang terbuka kepadaperbedaan pendapat. Tawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturanBank Indonesia, namun tidak diatur ketentuan hukumnya. Dengan pendekatanteori maqashid syariah, terbukti bahwa tawarruq tidak memenuhi aspekkemaslahatan yang merupakan tujuan syariat.

---

ABSTRACTThis thesis examines tawarruq which appears in fatwa of National Board ofSharia (DSN) the Council of Indonesian Ulama (MUI) No. 82/DSNMUI/VIII/2011 on Sharia Commodity Trading. Tawarruq is an innovationtransaction on sale which has not been regulated by nash, so it is available to dosome individual interpretation or ijtihad. Tawarruq is a controversial product usedin contemporary Islamic finance practice. In the modern era, there are two typesof tawarruq, organised tawarruq or tawarruq munazhzham dan classical tawarruqatau tawarruq ghairu munazhzham. The research questions in this thesis are howdid Islamic law regulate tawarruq, how to analyse tawarruq on Islamic law, DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation with maqashid syariah approach,dan how can tawarruq appear in DSN-MUI’s fatwa and Bank Indonesia’sregulation. The research uses normative legal research which uses secondaryresources analysed by qualitative method. The study found that tawarruq is ijtihadproduct which is open end to different arguments. Tawarruq appears in DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation without any regulation about it.Used maqashid syariah approach, it was proved that tawarruq doesn’t complywith maslahah which is the aim of sharia."

"Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah membuat banyak bank yang menjalankan usaha berdasarkan bunga, terpuruk dan tidak bisa menjalankan fungsinya lagi dengan baik untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah keterpurukan yang di alami bank-bank yang ada di Indonesia hanya bank syariah yang dapat bertahan karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli dalam penghimpunan dan penyaluran dana. BTN Syariah yang sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Tabungan Negara (BTN) menyediakan pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) bagi nasabahnya yang dilakukan dengan prinsip juak-beli atau murabahah. Salah satu elemen penting untuk dapat terlaksananya pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) ini adalah akad yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah tinjauan Hukum Perikatan Islam mengenai akad pembiayaan murabahah, menguraikan kendala yang ada serta menganalisis akad pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) pada BTN Syariah. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam akad pembiayaan murabahah ini harusnya sesuai dengan Hukum Perikatan Islam yang berlandaskan pada syariat Islam. Namun pada kenyataannya ada beberapa klausul dalam akad tersebut yang kurang sesuai dengan syariat Islam, antara lain klausul mengenai penagihan seketika, denda tunggakan, dan juga klausul mengenai asuransi. Klausul-klausul tersebut kurang memihak nasabah dan mengandung unsur ketidaksetaraan dan keadilan karena lebih memihak kepada pihak bank, seperti misalnya penagihan seketika tanpa klarifikasi oleh bank dan pembayaran klaim yang diterima bank. Kendala-kendala dalam akad pembiayaan ini juga tidak dapat dipandang sebelah mata, diantara kendala tersebut salah satunya adalah pengawasan yang kurang maksimal dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk itu dibutuhkan solusi-solusi dari kendala-kendala tersebut agar akad tersebut sehingga dapat sesuai dengan Hukum Perikatan Islam."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja tindakan yang diterapkan oleh PTXYZ unit syariah dalam mencapai Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? dandalam meningkatkan dana perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,yakni PMK No.11/PMK.010/2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan studikasus. Metode penelitian bersifat analisis deskriptif yaitu penelitian yangdimaksudkan untuk mendapatkan gambaran analisis tindakan untuk peningkatankesehatan keuangan asuransi kerugian unit syariah PT XYZ yang meliputi analisistindakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai Risk Based Capital (RBC)dana tabarru? dan untuk meningkatkan dana perusahaan. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa melalui tindakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransikerugian unit syariah PT XYZ, perusahaan dapat mencapai atau bahkan melebihibatas minimum Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? yang diatur dalam PMKNo.11/PMK.010/2011. Selain itu, perusahaan juga mampu meningkatkan danaperusahaan sehingga dapat memenuhi kewajibannya dalam hal menyediakankekayaan yang tersedia untuk qardh dan menjaga solvabilitas sesuai yang diaturdalam PMK No. 11/PMK.010/2011. Namun, terdapat perbedaan yang sangatsignifikan antara proyeksi perencanaan tindakan dengan aktual

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze what are the actions applied by sharia unit PTXYZ in achieving the Risk Based Capital (RBC) of tabarru? funds and in increasingcompany's funds to comply with applicable regulation, namely PMK No.11/PMK.010/2011. This study uses a case study approach. The research method isdescriptive analysis is research that is intended to get an overview of the analysis ofactions for improving the financial health of insurance sharia unit PT XYZ whichincludes analysis of the actions applied by the company to achieve the Risk BasedCapital (RBC) tabarru? funds and to improve the company's funds. The results of thisstudy indicate that through the strategy applied by the insurance company sharia unitXYZ, the company can reach or even exceed the minimum limit of Risk BasedCapital (RBC) tabarru? funds regulated in PMK No.11/PMK.010/2011. Moreover,the company are also able to raise company's funds so that the company can meet itsresponsibility in terms of providing for qardh asset available and maintain thesolvency in accordance regulated in PMK No. 11/PMK.010/2011. However, there isa very significant difference between the planning projection with actual"

"A very accessible and concise guide to Islamic finance Contracts and Deals in Islamic Finance provides a clear breakdown of Islamic financial contracts and deal structures for beginners. The embedded requirements within selected Islamic financial contracts, such as risk weightage, capital structures, creations of cash flows, and balance sheets, are explained fully to provide a solid understanding of the backbone of the industry. Aimed primarily at beginners and those with a background in conventional banking, this book guides readers through the major contracts, how they're applied, and how to."

"ABSTRAKPengelolaan dana haji oleh BPKH masih belum optimal. BPKH baru menempatkan dana haji dalam bentuk produk perbankan dan surat berharga. Padahal Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji juga mengamanatkan penempatan dana haji dalam bentuk investasi langsung. Di sisi lain, wakaf produktif merupakan tulang punggung perekonomian negara karena dapat menipiskan kesenjangan sosial. Akan tetapi, pengelola harta wakaf (nazhir) kesulitan dalam mencari dana untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf. Padahal UndangUndang Wakaf mengamanatkan pengelolaan harta wakaf untuk mensejahterakan umat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pengaturan wakaf produktif dengan dana haji bisa disinergikan melalui pengaturan akad syariah. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait wakaf produktif dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia. Hasil dari penelitian adalah penempatan dana haji melalui wakaf produktif dapat dilakukan secara hukum. Selain itu, pengelolaan dana haji dengan pengembangan wakaf adalah perpaduan yang sinergis karena memiliki kesamaan karakteristik, prinsip, dan tujuan pengelolaan. Metode investasi yang dapat digunakan yaitu dengan metode investasi harta wakaf secara langsung, metode investasi wakaf uang secara langsung, metode investasi melalui pembiayaan, metode akad kerja sama bagi hasil dan metode pembelian saham atau sukuk wakaf. Dengan demikian, BPKH disarankan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga wakaf agar optimalisasi dana haji dapat dimaksimalkan dan memberikan kemashlahatan pada umat Islam dan Jemaah haji.

---

ABSTRACTThe management of the Hajj fund by BPKH is still not optimal. The BPKH only invested the Hajj funds in the form of banking products and securities. Even though the Hajj Financial Management Act also mandates the placement of Hajj funds in the form of direct investment. On the other hand, productive waqf is the backbone of the countrys economy because it can reduce social inequality. However, the waqf organizers (nazhir) have difficulty in finding funds to increase the utilization of waqf assets. Even though the Waqf Law mandates the management of waqf assetsfor the welfare of the people. Therefore, the authors conducted a study to examine how the regulation of productive waqf with Hajj funds can be synergized through the arrangement of Islamic contracts. The research was conducted by juridicalnormative method, namely by reviewing the concepts of Islamic law and the provisions of legislation related to productive waqf and financial management of Hajj. In addition, the author also conducted interviews with an interviewee from the Indonesian Waqf Board (BWI). The results of the study are that the placement of Hajj funds through productive waqf can be done legally. In addition, the management of the Hajj fund with the development of waqf is a combination that is synergistic because it has the same characteristics, principles and management objectives. The investment methods that can be used are direct waqf investment method, direct cash waqf investment method, investment through financing method, contract of profit-sharing method and method of buying shares or sukuk waqf. Thus, BPKH is advised to collaborate with waqf institutions so that the optimization of hajj funds can be maximized and provide benefits to Muslims and Hajj pilgrims."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan akad pada sistem afiliasi pemasaran produk merek pakaian Rabbani serta tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan sistem afiliasi pemasaran Rabbani tersebut. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Afiliasi pemasaran merupakan metode baru dalam pemasaran yang memanfaatkan kerja sama antara perusahaan dengan afiliator untuk memasarkan produk terutama secara digital. Dalam Islam, metode baru dalam muamalah perlu ditinjau keberlakuannya agar tidak melanggar syariah seperti ditinjau dari maqashid syariah. Merek pakaian Rabbani sebagai perusahaan syariah menjalankan program afiliasi pemasaran, namun program tersebut memiliki ketidakjelasan sehingga perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam praktiknya afiliasi pemasaran produk merek pakaian rabbani menggunakan akad samsarah dimana rabbani sebagai penjual dan afiliator sebagai simsar atau perantara. Secara maqashid syariah afiliasi pemasaran rabbani telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad samsarah. Selain itu, ditinjau dari sisi zalim, gharar, dan riba, afiliasi pemasaran rabbani tidak mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan tersebut terletak pada keuntungan. Gharar dalam keuntungan tidak diharamkan. Dalam hal riba, afiliasi pemasaran rabbani juga tidak mengandung unsur riba. Berbeda dengan zalim, afiliasi pemasaran rabbani dalam aturannya mengandung unsur zalim karena adanya penahanan komisi bagi para afiliator. Oleh karena itu ditemukan bahwa afiliasi pemasaran produk merek pakaian rabbani belum mencapai maqashid syariah.

---

This paper analyzes how the application of the contract in the affiliate marketing system of Rabbani clothing brand products and the maqashid sharia review of the implementation of the Rabbani affiliate marketing system. This paper is prepared using doctrinal research methods. Affiliate marketing is a new method of marketing that utilizes cooperation between companies and affiliates to market products, especially digitally. In Islam, new methods in muamalah need to be reviewed so that they do not violate sharia, such as in terms of maqashid sharia. Rabbani clothing brand as a sharia company runs an affiliate marketing program, but the program has uncertainty so that it needs to be reviewed from an Islamic legal perspective. In practice, affiliate marketing of rabbani clothing brand products uses a samsarah contract where rabbani is the seller and the affiliator is the simsar or intermediary. In terms of maqashid sharia, rabbani affiliate marketing has fulfilled the pillars and conditions in the samsarah contract. In addition, in terms of zalim, gharar, and riba, rabbani affiliate marketing does not contain the element of gharar because the uncertainty lies in the profit. Gharar in profit is not forbidden. In terms of usury, rabbani affiliate marketing also does not contain usury. In contrast to zalim, rabbani affiliate marketing in its rules contains elements of zalim because of the withholding of commissions for affiliates. Therefore, it is found that rabbani affiliate marketing has not achieved maqashid sharia."