Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
BAPEK merupakan lembaga banding administratif yang kehadirannya diharapkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS dan sebagai sarana pengawasan administratif terhadap perilaku Pejabat TUN. Dalam peiaksanaan fungsinya diduga belum efektif. Penelitian ini diawali dengan studi, kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian empirik melalul pengamatan partisipatif dun wawancara terstruktur terhadap sejumlah key informan. Pengukuran efektivitas BAPEK dilakukan melalui empat Cara yakni. (1) menghitung output yang dihasilkan, (2) menghitung jangka waktu pengiriman berkas keberatan hingga adanya keputusan BAPEK, (3) ratio antara jenis keputusan yang dipertimbangkan dan (4) ratio antara keputusan BAPEK yang diajukan gugatan ke Pejabat TUN dengan yang tidak diajukan gugatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa fungsi BAPEK sebagai lembaga banding administratif kurang efektif, oleh karena derajat pencapaian sasaran kuantitatif yaitu keputusan BAPEK per tahun masih dibawah 50 % dari 4umlah keberatan yang ada, hanya 38,46 % keberatan PNS yang memenuhi batas waktu penyampaian keberatan oleh Termohon, sehingga dapat dengan segera disidangkan untuk pengambilan keputusan BAPEK. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan administratif sebanyak 17,95 % dapat meluruskan dan memperbaiki keputusan Pejabat yang berwenang. Sampai dengan akhir tahun 1998, gugatan Pemohon ke PT.TUN masih sedikit yakni sebanyak 65 gugatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi BAPEK adalah : (1), kurangnya komitmen pada tugas, (2) kurangnya kemampuan dan integritas, (3) prosedur pemeriksaan dan keberatan ke BAPEK belum dilaksanakan dengan baik dan (4) kurangnya koordinasi. Adapun strategi untuk meningkatkan kinerja BAPEK dilakukan dengan menetapkan visi, mengembangkan personal mastery, dan mendukung pemberdayaan pegawai (empowerment). Beranjak dari kesimpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yakni : (1) perlunya ditantukan standar untuk melaksanakan fungsi BAPEK dalam bentuk Pola Upaya Banding Administratif, (2) dalam upaya optimalisasi fungsi BAPEK perlunya peningkatan kemampuan SAM aparatur, dan (3) perlunya peningkatan peranan BAPEK menjadi peradilan kepegawaian yang berwenang menangani segala jenis sengketa kepegawaian.

Abstrak :
Manajemen sebagai pusat pertanggungjawaban membentuk suatu pengendalian intern atas pelaksanaan pengadaan barangjasa dari penyusunan perencanaan, metoda pemilihan penyedia barang/jasa sampai serah terima hasil pekerijaan. Dalam hal ini, selain pejabat struktural yang ada, Bentuklah Tim dan Panitia untuk membantu manajemen dalam melaku pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh hasil yang optimal, akuntabel, efisien, dan efektif......Management responsibility as a central control intern to the implementation of the procurement of goods/scrvices from the preparation of planning, the selection method of the provider of goods / scrvices up to receive. The results of the work. In this case, other than the officials who have structural, team and management committee to assist in the control tasks to the implementation of the procurement of goods/ services so that the optimal results, accountable, effective, and efficient

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengawasan terhadap kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada salah satu pengguna fasilitas Kawasan Berikat, yaitu PT. XYZ. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengawasan yang diterapkan pada PT. XYZ dan kendala-kendala yang terjadi sehubungan dengan pengawasan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. XYZ sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terjadi kendala yang bersifat internal, seperti kurangnya koordinasi antar bagian di PT. XYZ, maupun kendala yang sifatnya eksternal, seperti kurangnya jumlah SDM yang dimiliki pihak Bea dan Cukai, kurangnya integritas petugas Bea dan Cukai dan belum dibangunnya sistem teknologi dan informasi yang terpusat. (Skripsi ini dibimbing oleh Ali Purwito M, S. H, M. M.) ......The focus of this study is the supervision toward bonded zone policy to the one of bonded zone user, i.e. PT. XYZ. The objectives of this study are to describe the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ and identified problems maybe arise. This research is a qualitative research. From this research can assumed that the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ is run in accordance with the legislation in force. Constraints that occurred in the implementation divided into internal and external. Such as the lack of coordination amongst related section in PT. XYZ and the lack of integrity of customs and excise official on their duties. (This thesis was guided by Ali Purwito M, S. H, M. M)

Abstrak :
Management control system can only be understood effectively by understanding its interactions with control environment. current literatures of management control system tend to view the system in isolation or, at best, as a rational system that support the implementationof organisational strategy to cope with the dynamics of external factors. This paper attempt to openup the possibilities of exploiting sociology's new institutional theory (NIT) in outlining various paths in the development of MCS's theoretical framework. More specifically, the NIT enables researcher to identify various environmental factors that interact with the MCS, i.e: technical effeiciency within organisational context. On the other hand, institutional factors are those related with the creation of legitimation of the MCS implementation. Organisational isomorphism is required to respond effectively to the needs of obtaining technical efficiency and legitimaton simultaneousloy.

Abstrak :
The objective research and analysis influence controlling and empowering to employees behavior in service permit in board of industry and trade to Board of industry and Trade Medan City. The grand theory controlling testing writer by Robbins and Coulter (2005), empowering testing writer by clutterbuck and kernaghan (2003) and theory employees behavior testing writer by Mar'at (1981).

Abstrak :
Kunjungan rumah yang merupakan bentuk pelayanan keperawatan yang dilakukan di rumah lansia, berfungsi untuk mengendalikan faktor risiko hipertensi pada agregat lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengendalian faktor risiko hipertensi pada agregat lansia yang sudah dan belum mendapatkan kunjungan rumah di sebuah Kelurahan di Depok. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif komparatif dengan pendekatan cross sectional. Melalui teknik cluster random sampling diperoleh 176 lansia yang terbagi dalam kelompok yang mendapatkan kunjungan rumah dan yang tidak. Data dianalisis dengan chi square, independent t-test dan Mann Withney test. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaturan diet, pembatasan perilaku merokok, manajemen stres, pengendalian tekanan darah, pengaturan perilaku berolahraga dan status gizi lansia yang mendapatkan kunjungan rumah lebih baik dibandingkan lansia yang tidak. Tingkat stress, tekanan darah sistolik dan diastolik pada agregat lansia dengan hipertensi yang belum mendapatkan kunjungan rumah lebih tinggi dibandingkan lansia yang mendapatkan kunjungan rumah. Upaya promotif dan preventif yang dilakukan perawat komunitas melalui kunjungan rumah dapat mengendalikan faktor risiko hipertensi pada agregat lansia.

Control of Hypertension Risk Factors among High Risk Elderly People through Home Visits. Home visit is a home health nursing service that might reduce the incidence of hypertension among the elderly aggregate. The aims of this study was to determine differences in risk factors for hypertension control in the elderly aggregate who have and have not received home visits at a Village in Depok. This research employed a descriptive comparative design with cross-sectional approach. Total sample of 176 elderly were randomized into 2 groups; among others were 88 elderly people who have been visited and 88 elderly people who have not been visited. Data were analyzed using a statistical test chi square, independent t-test and Mann Withney test. The results showed that diet, restriction of smoking behavior, stress management, blood pressure control, and arrangement of exercise behavior and nutritional status of elderly who have received a home visit was better than the elderly who have not received home visits. The stress level, and the systolic and diastolic blood pressure in the elderly aggregate with hypertension who have not received a home visit was higher than the elderly who have received home visits. Promotive and preventive efforts undertaken by the community nurses through home visits could control the risk factors of hypertension among the elderly aggregate.

Abstrak :
ABSTRAK Penulisan tesis ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang apa yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Utang Luar Negeri (ULN), tugas pokok dan fungsinya serta kedudukannya dalam pemerintahan khususnya yang terkait dengan audit utang luar negeri, termasuk pula peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya utang luar negeri menjadi hal yang krusial dalam rezim keuangan negara. Hal ini mengingat pembuatan utang luar negeri berbeda dengan pembuatan perjanjian lainnya, negara memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana memperlakukan utang luar negeri. Secara historis, utang Indonesia telah ada sejak Soekarno-Hatta dan Republik Indonesia yang masih muda belia secara hukum dan politik terpaksa harus mewarisi utang-utang negara jajahan Hindia Belanda pada 1945 yang kemudian diwariskan kepada Soeharto pada 1967. Walaupun begitu, Utang warisan Soekarno akhir tahun 1960an telah berhasil dihapus akibat politik Perang dingin dan diplomasi ekonomi Prof. Widjojo nitisastro. Di era krisis Tahun 1998, ULN yang melonjak akibat penarikan utang oleh pemerintah Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) berdampak pada terkurasnya APBN karena terdapat konsekuensi pembayaran ULN tersebut. Penulis memaparkan pula tentang bagaimana pengelolaan utang luar negeri di era reformasi hingga saat ini.

---

ABSTRACT This thesis uses methods of juridical-normative. Because this research is normative, that will describe and analyze what is meant by the Supreme Audit Agency (BPK), duties and functions as well as its position in the government, particularly in relation to the audit of the foreign debt, including the legislation that became the foundation law. The problem is how real foreign debt becomes crucial in the country's financial regime. This is because the making of foreign debt different from making any other agreement, the state has a very important role to determine how to treat foreign debt. Historically, Indonesia's debt has been around since the Soekarno-Hatta and the Republic of Indonesia which was very young too legally and politically forced to inherit the debts of the Dutch East Indies colony in 1945 which later passed on to Suharto in 1967. Nevertheless, the late Sukarno legacy debt 1960 has been successfully removed due to the cold war political and economic diplomacy Prof. Widjojo Nitisastro. In the era of the crisis of 1998, external debt increased due to the withdrawal of Indonesian government debt by the International Monetary Fund (IMF) have an impact on the depletion of the budget because there are consequences of the external debt payments. The author also describes how external debt management in the reform era to the present.

Abstrak :
Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

---

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably.