Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terapi konversi merupakan rangkaian praktik yang diklaim mampu mengubah orientasi seksual atau identitas gender individu. Orang-orang homoseksual dan kelompok gender minoritas menjadi sasarannya. Praktik itu berakar dari pandangan bahwa mereka memiliki kelainan yang perlu ‘disembuhkan’. Terapi konversi telah diwujudkan melalui pendekatan suntik hormon, kejutan listrik, konseling yang memaksa, dan praktik pengusiran setan. Namun, cara-cara itu ternyata mampu mengancam kesehatan mental serta fisik individu. Terapi ini telah menyebar di 68 negara, termasuk Prancis. Proposal undang-undang yang melarang terapi konversi telah diusulkan sejak Maret 2021 oleh Majelis Nasional Prancis. Pada 31 Januari 2022, Emmanuel Macron pun mengesahkan undang-undang tersebut dengan judul UU No. 2022-92. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, diharapkan tindakan yang merugikan keselamatan kelompok gender minoritas akan berkurang. Penelitian ini ingin menyingkap keberpihakan, prinsip, dan nilai pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Sumber data utama penelitian ini adalah UU No. 2022-92. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah Prancis di bawah pimpinan Macron berupaya mengamalkan prinsip kebebasan individu dan mengangkat kesetaraan melalui undang-undang tersebut, khususnya bagi kelompok gender minoritas.

---

Conversion therapy is a set of practices that claim to change an individual's sexual orientation or gender identity. Homosexual people and gender minorities are the target. The practice stems from the view that they have a disorder which needs to be 'cured'. Conversion therapy has been done through hormone injections, electric shocks, coercive counseling, and exorcism practices. However, these methods can threaten the mental as well as physical health of individuals. This therapy has spread in 68 countries, including France. A proposal for a law banning conversion therapy has been proposed since March 2021 by French National Assembly. On January 31, 2022, Emmanuel Macron passed the law under the title La Loi 2022-92. With the passage of the law, it is hoped that actions detrimental to the safety of gender minorities will be reduced. Through this research, the author aims to show the polemics that occurred after the law banning conversion therapy was passed. The main data source of this research is La Loi 2022-92. The research method used is qualitative method with Norman Fairclough's critical discourse analysis theory. The results reveal that the French government under Macron's leadership seeks to practice the principle of individual freedom through the law, especially for gender minority groups. However, La Loi 2022-92 has not really guaranteed their safety in the freedom to express their identity. With the law, Macron as one of the agents of power was able to build a discourse formation that triggered an increase in support for gender minority groups for him in the French Presidential Election 2022."

"Utang merupakan salah satu opsi untuk Perseroan yang ingin mengembangkan usahanya, tetapi memiliki keterbatasan dana. Meskipun, terkadang utang itu tidak dapat dilunasi oleh debitornya. Sehingga, memaksa kreditor menempuh upaya hukum, di antaranya adalah gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pernyataan pailit, dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masing-masing memiliki tujuan dan akibat hukum yang berbeda. Menjadi masalah ketika para kreditor menghendaki untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk melunasi utangnya serta menlanjutkan usahanya, tetapi Pengadilan justru menolak dengan alasan nilai tagihan utang terlalu kecil. Hal tersebut ditemui pada kasus Putusan No. 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst. Berdasarkan analisis hukum yang diuraikan, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh syarat PKPU dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) telah terpenuhi. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan UUK-PKPU tidak mengatur jumlah minimum tagihan, tetapi terdapat Perma No. 4 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tata cara gugatan sederhana. Sehingga, oleh karena nilai tagihan pada kasus ini di bawah Rp500.000.000,00, Majelis Hakim menolak permohonan PKPU. Atas putusan tersebut, terdapat dissenting opinion yang menyatakan pemberian PKPU Sementara beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena ini dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai upaya hukum yang tepat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, pembahasan ini menjadi suatu hal yang memiliki urgensi karena dapat menjadi preseden atas kasus serupa. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menyusun penelitian yang menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis menganalisis kedudukan Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap UUK-PKPU dan analisis penolakan PKPU yang ditinjau dari Asas Kelangsungan Usaha. Hasil dari penilitian ini adalah Perma No. 4 Tahun 2019 bukanlah peraturan pelengkap dan tidak relevan terhadap permohonan PKPU. Selain itu, pemberian PKPU merupakan implementasi dari Asas Kelangsungan Usaha yang mana dapat memberikan kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, serta melunasi utang-utangnya.

---

Debt is an option for companies that want to expand their business, but have limited funds. Although, sometimes the debt cannot be repaid by the debtor. Thus, forces creditors to take legal action, including lawsuits for default, lawsuits against the law, requests for bankruptcy statements, and requests for suspension of payment (PKPU), each of which has a different purpose and legal consequences. It becomes a problem when the creditors want to allow the debtor to pay off his debts and continue his business, but the Court refuses because the value of the debt invoice is too small. This was found in the case of Decision No. 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst. Based on the legal analysis described, the Panel of Judges stated that all PKPU requirements in Law no. 37 of 2004 (UUK-PKPU), have been fulfilled. However, the Panel of Judges rejected the request because UUK-PKPU does not regulate the minimum amount of bills, but there is Perma No. 4 of 2019 which regulates the procedures for simple lawsuits. So, because the value of the invoice, in this case, was below IDR 500,000,000.00, the Panel of Judges rejected the PKPU request. Regarding this decision, there was a dissenting opinion that stated that the temporary PKPU had legal reasons to be granted. Therefore, the author discusses this phenomenon to provide information to the public regarding appropriate legal remedies based on the objectives to be achieved. In addition, this discussion becomes a matter of urgency because it can set a precedent for similar cases. In analyzing the case, the authors compiled a study using normative juridical methods with a qualitative approach, in which the authors analyzed the position of Perma No. 4 of 2019 against UUK-PKPU and an analysis of PKPU rejection in terms of the Going Concern Principle. The result of this research is Perma No. 4 of 2019 is not a complementary regulation and is irrelevant to the PKPU application. In addition, PKPU is an implementation of the Going Concern Principle which can provide opportunities for debtors to continue their business and pay off their debts.

"