Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi menciptakan ketatnya persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Persaingan melahirkan kebutuhkan untuk terus berinovasi demi menarik hati konsumen dan memenangkan pasar. Inovasi pun terus dihadirkan, salah satunya melalui dunia periklanan. Salah satu bentuk periklanan yang lazim dilakukan adalah dengan memperjanjian Naming Rights Hak Penamaan pada bangunan atau sebuah kegiatan sebagai media periklanan. Namun dorongan untuk selalu menghadirkan keunikan dan menarik perhatian melahirkan ide untuk memperjanjikan Naming Rights pada manusia. Ide ini menimbulkan polemik terutama dari sisi hukum mengenai keabsahan perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian Naming Rights Hak Penamaan pada manusia sebagai media periklanan. Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan keabsahan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, dengan meneliti syarat sahnya perjanjian, serta kesesuaian perjanjian ini dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian Sewa Menyewa Naming Rights Hak Penamaan Pada Manusia Sebagai Media Periklanan dapat dilakukan di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat mengenai keabsahan pelaksanaan perjanjian ini, demi memberi kepastian hukum bagi masyarakat, dan memberikan gambaran serta masukan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa hak penamaan pada manusia ini, khususnya kepada para pelaku usaha dan masyarakat yang berkecimpung di dunia periklanan. ......The development of technology creates a solid competition among business actors. This competition naturally creates the need to be the most innovative player in order to attract customers then winning the market. Innovation continues to be presented, one of them through the world of advertising. One of the most popular advertising form nowadays is naming a building or an event with a brand or logo. Then comes the Naming Rights leasing in humans in United States. This idea led to a polemic, especially from the legal side of the validity of the agreement. Therefore, this study discusses the implementation of Naming Rights agreement in humans as an advertising medium. This research study about the validity of the implementation of the agreement itself, by examining the terms of the validity of an agreement, and the conformity of this agreement with the regulations in Indonesia. The research method is the normative juridical with literature study. The result of this study is a strong legal basis on the validity of the implementation of this agreement in order to provide a legal certainty for the community and provide an overview and input on the implementation of this agreement, especially to business actors and people engaged in the advertising world.

Abstrak :
Musik merupakan suatu karya cipta yang membutuhkan imajinasi, tenaga, ketrampilan, waktu dan biaya untuk menciptakannya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah memungkinkan para pelaku tindak pidana di bidang hak cipta untuk melakukan tindakan pidana, khususnya di bidang perekaman. Hasil rekaman yang berupa karya audio visual dijual secara bebas dan dengan harga yang murah. Tindakan seperti itu telah merugikan para pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran dalam suatu pertunjukan musik. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum membawa dampak positif terhadap perlindungan hak cipta karena terbukti bahwa tingkat pembajakan terhadap karya audio visual yang berupa DVD dan VCD musik bajakan semakin menigkat setiap tahunnya. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan yang mengatur secara tegas mengenai hal ini. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya diadakan penyuluhan hukum mengenai hak cipta kepada masyarakat, termasuk juga aparat penegak hukumnya; agar karya hak cipta audio visual tidak mudah dibajak, maka setiap keping yang akan diedarkan ataupun dipasarkan, harus ditempelkan sticker PPN dari Direktorat Pajak, yang sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari ASIRI. Pemberian rekomendasi ini harus diperketat; diperlukan juga adanya kerja sama yang terkoordinasi lebih baik antara sesama aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta, khususnya sesama penyidik. ......Music is copyrighted work which requires imagination, energy, skill, time and cost. With the progress of science and technology have enabled the perpetrators of criminal offenses in the field of copyright for commiting a crime, especially in the field of recording. The results were videotaped in the form of audio visual works and sold freely at a cheap price. That action have been detrimental the actors, producers of phonograms and broadcasting organizations in musical performance. Indonesian copyright law has not brought positive impact yet on copyright protection because it proves that the level of piracy of audio visual works, such as music DVD and VCD, is increasing every year. Therefore needed protection expressly set against copyright infringement. This research is normative juridical. The researcher suggest that should be held the information on the law concerning to the community, including the officers; for audio visual copyrighted works are not easily hijacked, then each piece to be distributed, should pasted VAT (Value Added Tax) stickers from the Directorate Tax, which previously had to get recommendation from ASIRI. The provision of this recommendation should be thightened; this also requires the presence of better coordinated cooperation among the law enforcement officers in dealing with copyright violations, especially for fellow investigators.