Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) diketahui bahwa desa merupakan sektor terbesar bidang terjadinya korupsi. Hal ini diperparah dengan adanya peningkatan yang signfikan tentang kasus korupsi pada sektor desa dari tahun ke tahun. Akibat dari maraknya fenomena korupsi pada sektor desa membuat negara mengalami kerugian dengan nilai yang fantastis. Korupsi pada sektor desa ini juga sangat bertentangan dengan tujuan awal disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 yakni meningkatkan pembangunan melalui pemerdayaan masyarakat desa. Maka dari itu, Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai pola asus korupsi sektor desa dengan menggunakan pola-pola kejahatan kerah putih yang ada di dalam penelitian Mustofa pada tahun 2010. Dengan mengumpulkan data secara acak dari artikel berita yang ada di internet, ditemukan 30 kasus mengenai korupsi pada sektor desa dari 2016 hingga 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola korupsi pada sektor desa dalam perspektif kriminologis. Selain itu, juga ditemukan bahwa terdapat motif ekonomi, kesempatan organisasi dan kemauan pribadi yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hasil tugas karya akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola korupsi pada sektor desa yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan korupsi.

---

Based on data from the Indonesian Corruption Watch (ICW), it is known that villages are the largest sector where corruption occurs. To make it worst, there is a significant increase in corruption cases in the village sector every year. As a result of the rapid growth of corruption in the village sector, Indonesia has suffered fantastic losses. Corruption in the village sector also contradicts the main purpose of the legalization of Law Number 6 of 2014 about Villages, which is to promote national development by empowering village communities. Therefore, this final paper will discuss the patterns of corruption in the village sector using patterns of white-collar crime by Mustofa in 2010. By collecting random data from news article on the internet, 30 cases of corruption in the village sector were found between 2016 and 2022. The results of this research show that there is a pattern of corruption in the village sector from a criminological perspective. Apart from that, it was also found that there were economic motives, organizational opportunities and personal willingness that encouraged the perpetrators to commit corruption. Hopefully, this final work can provide an overview of corruption patterns in the village sector which can be used as a reference to prevent corruption later."

"Penegakan hukum di dunia usaha, khususnya pemberantasan pungli. Ini seharusnya menjadi ekonomi biaya tinggi menyebabkan banyak individu dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk korupsi. Untuk memerangi korupsi dapat dilakukan dengan penegakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah : 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. komunitas faktor, yaitu lingkungan dimana hukum yang berlaku atau diterapkan; 5. faktor budaya, yaitu kerja, kreativitas dan rasa yang didasarkan pada niat manusia dalam kehidupan sosial. Selain faktor di atas juga pemantauan yang penting dalam penegakan hukum."