Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara agresivitas pajak, proporsi Komisaris Independen, dan kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur BEI tahun 2008 - 2013 sengan total observasi 640 perusahaan-tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara agresivitas pajak dan hutang pada FEM pertama dan kedua. Hasil juga menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara proporsi Komisaris Independen dan hutang perusahaan. Adapun proporsi Komisaris Independen sebagai pemoderasi hubungan negatif antara agresivitas pajak dan hutang memiliki hasil yang beragam di ketiga FEM. Pada proksi pertama dan kedua terdapat moderasi memperlemah hubungan positif dan hubungan negatif secara berurutan, dan tidak ada hubungan yang signifikan pada proksi ketiga.

---

The focus of this study is the correlation between corporate tax aggressiveness, proportion of independent commissioners, and corporate debt policy with 640 firm-year observations. The result of this research is there is a negative correlation between tax aggressiveness and debt policy for two of three fixed-effect models used in this hypotheses. For the proportion independent commissioners there is no significant correlation between it and debt policy. The proportion of independent commissioners as moderating variable has various results across three proxies used for tax aggressiveness. The first and second proxy result a weakening of positive and negative correlation from independent commissioner repeatedly, and the third one does not show significant result for the moderating variable."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, tax aggressiveness, dan perubahan dalam ketentuan tarif pajak terhadap value relevance dari pajak tangguhan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Chludek (2011). Corporate governance diukur dengan efektivitas dewan komisaris dan komite audit. Tax aggressiveness diukur dengan cash effective tax rate. Perubahan dalam ketentuan tarif pajak diukur dengan variabel dummy. Pengujian hipotesis ini menggunakan teknik regresi panel, dengan sampel 36 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi pajak tangguhan memiliki value relevance. Corporate governance tidak memiliki hubungan terhadap value relevance dari aset pajak tangguhan dan tidak dapat meningkatkan value relevance dari liabilitas pajak tangguhan. Tax aggressiveness tidak memiliki hubungan terhadap value relevance dari aset pajak tangguhan dan tidak menurunkan value relevance dari liabilitas pajak tangguhan. Perubahan dalam ketentuan tarif pajak meningkatkan value relevance aset pajak tangguhan dan menurunkan value relevance liabilitas pajak tangguhan.

---

The objective of this research is to examine the effect of corporate governance, tax aggressiveness, and changes in tax rate to value relevance of deferred tax. This research refers to previous research conducted by Chludek (2011). Corporate governance is measured by effectiveness of board of commissioners and audit committees. Tax aggressiveness is measured by cash effective tax rate. Changes in tax rate is measured by dummy variable. Testing hypothesis are conducted using panel regression technique, with 36 sample companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2005-2012.

The result of this research shows that information of deferred tax have value relevance. Corporate governance does not have a relationship with value relevance of deferred tax asset and does not increase value relevance of deferred tax liability. Tax aggressiveness does not have a relationship with value relevance of deferred tax asset and does not decrease value relevance of deferred tax liability. Changes in tax rate increase value relevance of deferred tax asset dan decrease deferred tax liability."

"[Penelitian ini meneliti pengaruh risk management system, reputasi auditor eksternal dan independensi auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Hasil regresi dari data panel tidak seimbang (unbalanced panel) yang terdiri atas 271 perusahaan-tahun data set dari 107 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor big-4 dan diaudit oleh KAP yang memiliki tingkat independensi yang tinggi maka akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan pajak agresif. Namun penelitian ini belum dapat melihat adanya pengaruh risk management system terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia. Hal ini diakibatkan belum tersedianya data yang cukup terkait dengan sistem manajemen risiko dan implementasinya, This paper examines the impact of risk management system, auditor external reputation and auditor external independence on corporate tax agressiveness. Based on a 271 firm-year data set of 107 publicly-listed Indonesian firms over the 2011-2013 periode, the unbalanced panel regression results show that if a firm engages a big-4 auditor, and the higher the level of its external auditor’s independence that is shown by lower audit tenure, it is less likely to be tax agressive. Our results also show that there is no correlation between risk management system and corporate tax agressiveness. Unavaibility of information and data regarding the implementation and effectiveness of risk management system in Indonesia can be the caused of this unseen relationship]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi diversifikasi terhadap aktivitas agresivitas pajak di perusahaan dengan efektivitas dewan komisaris sebagai variabel pemoderasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuntitatif, dan menggunakan metode data panel dengan model fixed effect. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI dari tahun 2014-2016, dengan total observasi yang digunakan adalah sebanyak 246 perusahaan. Diversifikasi dibedakan menjadi dua yaitu diversifikasi internasional dan diversifikasi industri. Pengukuran agresivitas pajak dilakukan dengan Current ETR dan Cash ETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi internasional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan Current ETR. Sementara itu, diversifikasi industri terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas agresivitas pajak perusahaan, yang diukur dengan Cash ETR. Pengujian lebih lanjut memberikan bukti bahwa efektivitas dewan komisaris tidak dapat memperlemah pengaruh antara strategi diversifikasi terhadap agresivitas pajak.

---

The purpose of this research is to examine the effect of diversification strategy on corporate tax aggressiveness activities with board of commissioners rsquo effectiveness as a moderating variable. This research is a quantitative research, with using panel data and fixed effect model. The sample used in this research are non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange BEI from 2014 2016, with a total 246 observationfirms. Diversification is divided into two parts, international diversification and industrial diversification. Tax aggressiveness is measured by Current ETR and Cash ETR. The results show that international diversification have a positive effect on tax aggressiveness which measured by Current ETR. Meanwhile, industrial diversification have a negative effect on corporate tax aggressiveness, as measured by Cash ETR. Further tests provide evidence that the effectiveness of the board of commissioners can not undermine the influence between diversification strategies on tax aggressiveness."

"Tesis ini melakukan analisis terhadap beban pajak dengan mengukur corporate tax ratio dan Total Tax Contribution Ratio dari Wajib Pajak Badan antar provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal internal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan penerimaan pajak riil dari Surat Setoran Pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik beban pajak Wajib Pajak Badan berdasarkan besar kecilnya usaha untuk memperoleh pemungutan pajak yang adil.Dari hasil penelitian, sebagian besar provinsi memiliki beban pajak yang kurang ideal dan rendah. Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali yang memiliki karakteristik beban pajak yang baik dan cukup tinggi.

---

This thesis performed analysis for tax burden with measuring corporate tax ratio and total tax contribution ratio of interregional corporate tax payer. This quantitative research using data from data base of Directorate General of Taxation, especially annual tax return and tax payment data. This research designed to identify the characteristics of corporate tax burden according to the size of the corporate tax payer to obtain fair tax collection.

This research conclude that only province of North Sumatera, Lampung, Jambi, Central Java, DIY, East Java, Central Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi and Bali which are having tax burden agree with size hypothesis."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yangdilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing danBentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yangdilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPNdan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on

foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service

Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative

approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and

provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview

related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are

registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the

research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign

corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted

for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."