Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) lahir dari konvensi Washington 1985, is merupakan bagian dari Group Bank Dunia. International Finance Corporation (IFC) dan MIGA berperan untuk sektor swasta sedangkan Bank Dunia (IBRD dan IDA) bekerja dengan pemerintah, IFC and MEGA hanya bekerja dengan dengan dunia usaha, memberikan mereka pinjaman, ekuitas, Iayanan investasi, bantuan teknis, dan asuransi. Permintaan akan pelayanan IFC dan MiGA meningkat tajam seiring dengan penanaman modal asing langsung yang terus bertumbuh di negara berkembang. Walaupun IFC dan MIGA adalah lembaga publik, para kliennya terdiri dari sektor swasta yang bersaing, cepat berkembang dan tidak transparan. Akibatnya, dampak IFC dan MIGA di bidang pembangunan - baik positif maupun negatif - seringkali sulit diukur atau dipengaruhi oieh publik. Di Indonesia, MIGA disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tabun 1986 tentang Pengesahan Convention Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA bersama-sama dengan World Bank Group berperan sebagai penjamin terhadap risiko non-komersial (noncomercial risk) dalam beberapa proyek infrastruktur. MIGA dapat menjadi pihak yang berwibawa, dimana pihak yang meminta perlindungan MIGA diatas pada akhimya mendapatkan haknya. Efektifitas pelaksanaan MIGA di Indonesia dari segi pembiayaan proyek infrastruktur memang membantu Indonesia terutama dalam pendanaan dan bantuan teknis dan promosi untuk nama baik keamanan iklim investasi di Indonesia di mata dunia luar. Bantuan MIGA berupa rekomendasi-rekomendasi baik(berbentuk: technical assistance dalam bentuk lembaga perantara kebijakan investasi (intermediaries), dalam kerangka memajukan Penguatan Institusional dan pembangunan kapasitas (Institutional strengthening and capacity building), Penyebaran Informasi (Information Dissemination): melalui Iayanan infomasi online, dan Fasilitasfasilitas dalam investasi. MICA karena berafiliasi dengan Pemerintah setempat (host country) sehingga asuransi yang diberikan MICA cukup untuk membuat Asing merasa investasinya aman.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini membahas mengenai proses due diligence pada PT PQR yang difokuskan pada laporan keuangan perusahaan. Proses ini dilakukan dalam rangka akuisisi oleh PT TUV Tbk dengan tujuan untuk memeriksa dan memverifikasi bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh Perusahaan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam proses financial due diligence adalah agreed upon procedure. Proses yang dilakukan telah mengikuti standar yang berlaku dan hasilnya menyimpulkan PT PQR telah menjalankan proses pencatatannya dengan baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai.

---

ABSTRACT
This internship report discusses the due diligence process that mainly focus on company?s financial statement. This process is conducted based on the acquisition planning of PT PQR by PT TUV Tbk with purpose to check and verify that all data provided by the company is true and reliable. In doing financial due diligence process, the consultant used agreed upon procedure as a method. The process that have been done by KAP AAJ has met the standard and conclude that PT PQR?s reporting is good; however there are several practices that have not met standard.

Abstrak :
Dalam rangka menghadapi arus globalisasi saat ini perkembangan sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada cara-cara perusahaan tersebut menyiasati perubahan-perubahan didalam lingkungan bisnis yang terjadi. Hal ini berlaku pula pada bisnis tekstil yang ada di Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan dan hampir tidak mampu bersaing dengan produsen dari luar negeri. Untuk dapat terus bertahan di dalam arus globalisasi, maka setiap perusahaan harus dapat melakukan efisiensi di setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan mengelola kewajiban perpajakannya dengan sebaik mungkin agar perusahaan dapat menekan beban pajak ( tax burden) yang dikeluarkannya menjadi serendah mungkin. Dalam rangka meminimalkan beban pajak tersebut, maka perusahaan perlu mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik, untuk mengelola kewajiban perpajakannya tersebut perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak.

Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan cara melakukan peremajaan mesin-mesin produksi yang dimilikinya, karena disamping perusahaan dapat menekan jumlah beban pajak yang dbayarkannya perusahaan juga dapat meningkatkan output yang dihasilkan agar dapat memenuhi permintaan pasar. Cara perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease). Dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) perusahaan dapat memperoleh mesin-mesin produksi yang dapat langsung dipergunakan untuk berproduksi dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan, kuartal ataupun semesteran kepada lessor, sehingga dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance Iease) perusahaan dapat dengan cepat memperoleh mesin-mesin produksi yang dibutuhkan tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama sampai penusahaan mempunyai dana untuk meIakukan pembelian tunai.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan, untuk tetap dapat bersaing dengan produsen lainnya tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan metode deskritif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pemilihan altematif pembiayaan pengadaan mesin-mesin produksi dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) dapat dijadikan sarana perencanaan pajak, karena alternatif ini lebih menghasilkan penghematan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan pengadaan mesin-mesin produksi dengan pembelian tunai. Sehingga leasing dengan hak opsi (finance lease) dapat dijadikan salah satu altematif pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan Iikuiditas keuangan didalam menjalankan aktifitas perusahaan, hal ini dimungkinkan karena dengan memilih pembiayaan dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) perusahaan tidak perlu menyediakan uang tunai untuk pengadaan mesin-mesin produksi.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRT Jakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA). Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjaman dikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri dan pengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, dan melihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badan usaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehingga diperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundangan pinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi dengan pedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undang BUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMD menjadi jelas.

---

ABSTRACT
This thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted by central government of Republic of Indonesia together with Provincial Government of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportation infrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan International Cooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance (ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is Provincial Government of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lending scheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state owned enterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagement can raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). The issues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as the alternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess the establishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprise with the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Laws and regulations on foreign loan by government required technical guidelines issued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutely required, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will be clearer.