Hasil Pencarian

Ditemukan 91 dokumen yang sesuai dengan query

Manurung, Bonar H. R., author

Persoalan hukum mengenai jangka waktu berdiri perseroan terbatas

Manusia dianggap ada mulai sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia dan selama jangka waktu itu ia adalah subjek hukum pengemban hak dan kewajiban. Selain manusia kodrati, hukum juga mengenal adanya pribadi hukum seperti perseroan terbatas yang juga adalah sebagai subjek hukum dan mengemban hak dan kewajiban selama jangka waktu...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16503

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tettri Noviandri, author

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam kasus pemalsuan surat persetujuan badan koordinasi penanaman modal

Perseroan Terbatas PMA X (PT PMA X) didirikan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris A. Setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, Surat Persetujuan Badan Koordinasi Modal (SP BKPM) yang menjadi dasar pendirian PT PMA X dinyatakan palsu oleh BKPM. Persoalan yang timbul adalah berkaitan dengan akta Pendirian...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16498

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gunawan Tedjo, author

Analisis hukum tentang akuisisi dalam restrukturisasi perusahaan : studi kasus PT. X

Akhir-akhir ini kita melihat semakin banyaknya perusahaan di Indonesia melakukan akuisisi, baik di dalam lingkungan grup perusahaan sendiri maupun di luar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur permodalan ataupun menguasai serta...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16671

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Feronika Yupiyanti, author

Kewenangan notaris dan permasalahan dalam proses pengesahan akta pendidikan koperasi

Perekonomian disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, menempatkan Koperasi baik dalam kedudukannya sebagai sokoguru perekomomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945 Salah satunya...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16360

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohamad Syahmirza Irsan N., author

Perubahan pengendalian perusahaan terbuka akibat divestasi saham oleh BPPN melalui perusahaan induk: Tinjauan pada transaksi PT Holdiko Perkasa

Untuk memudahkan usaha restrukturisasi perusahaan maka BPPN membentuk perusahaan-perusahaan induk (holding companies) dan ke dalam perusahaan induk tersebut telah dialihkan kepemilikan atas perusahaan dan asset milik para konglomerat yang telah disetujui untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai jaminan dari utang-utang konglomerat kepada pemerintah. Salah satu perusahaan induk tersebut adalah PT Holdiko...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T19836

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Nur Avianty, author

Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 (Analisis Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair) = The Validity of the Deed Establishment of a Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018 (Case of Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative))

Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohammad Raihan, author

Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/pejabat Tata Usaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) = Unlawful Acts by State Administrative Agencies/officials on The Revocation of Mining Business Permit (IUP)

Pencabutan izin usaha pertambangan merupakan tindakan hukum yang dilakukan sebagai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Menteri Investasi/BKPM memiliki wewenang dalam mengurus perizinan dan investasi di sektor pertambangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM selaku Badan/pejabat tata usaha negara secara resmi mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Presiden nomor...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library