Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manusia dianggap ada mulai sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia dan selama jangka waktu itu ia adalah subjek hukum pengemban hak dan kewajiban. Selain manusia kodrati, hukum juga mengenal adanya pribadi hukum seperti perseroan terbatas yang juga adalah sebagai subjek hukum dan mengemban hak dan kewajiban selama jangka waktu perseroan itu berdiri. Karena itu dapat dipahami Undang-Undang Perseroan terbatas menentukan bahwa jangka waktu berdiri perseroan harus dimuat dalam setiap anggaran dasar perseroan yang pada hakikatnya memuat aturan main suatu perseroan terbatas. Pengaturan mengenai jangka waktu berdiri perseroan ini tampaknya balunl mendapat perhatian yang serius dari pembuat undang-undang terbukti dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai hal ini. Akibatnya, masalah jangka waktu berdiri perseroan ini menyimpan berbagai persoalan.Penelitian ini dilakukan untuk dapat menentukan lamanya dan saat jangka waktu berdiri perseroan mulai dihitung, kemudian menentukan ketentuan yang berlaku apabila terjadi perbedaaan pengaturan jangka waktu berdiri suatu perseroan. Penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat evaluatif yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari data-data yang digunakan dari sumber primer, sekunder dan tertier. Tidak adanya pangaturan secara tegas mengenai saat mulai- berdirinya suatu perseroan, dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum baik dalam menentukan saat mulainya menghitung jangka waktu berdiri perseroan maupun dalanl menentukan lamanya jangka waktu berdiri perseroan itu. Oleh karena itu perlu dibuat ketentuan yang menyebutkan secara jelas sehingga apabila terjadi perbedaan pengaturan mengenai jangka waktu bardiri perseroan dalam suatu perseroan terbatas, ketentuan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan ketentuan yang berlaku terhadap perseroan itu."

"Perseroan Terbatas PMA X (PT PMA X) didirikan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris A. Setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, Surat Persetujuan Badan Koordinasi Modal (SP BKPM) yang menjadi dasar pendirian PT PMA X dinyatakan palsu oleh BKPM. Persoalan yang timbul adalah berkaitan dengan akta Pendirian PT PMA X dan Notaris pembuat akta. Bagaimana status hukum dan keabsahan akta Pendirian PT PMA X yang telah mendapat pengesahan dari Menteri? Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kasus pemalsuan SP BKPM PT PMA X yang tercantum pada akta Pendirian PT PMA X?Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pihak PT PMA X dan Kantor Konsultan Hukum Y menyatakan bahwa SP BKPM PT PMA X diurus dan diselesaikan oleh Z, pegawai di BKPM. Z ternyata memalsukan SP BKPM PT PMA X. SP BKPM palsu atas nama PT PMA X mengakibatkan cacat hukum dalam akta otentik Pendirian PT PMA X, sehingga akta otentik Pendirian PT PMA X menjadi batal. Batalnya akta otentik Pendirian PT PMA X harus diikuti dengan formalitas pembubaran PT PMA X karena PT PMA X sudah menjadi badan hukum. Batalnya akta Pendirian PT PMA X tidak mengakibatkan sanksi hukum terhadap Notaris A. Notaris A dalam menjalankan tugas jabatannya dengan wewenang membuat akta otentik tidak wajib untuk melakukan verifikasi data dalam akta yang dibuatnya yang telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak."

"Akhir-akhir ini kita melihat semakin banyaknya perusahaan di Indonesia melakukan akuisisi, baik di dalam lingkungan grup perusahaan sendiri maupun di luar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur permodalan ataupun menguasai serta mempelajari teknologi dari pesaing. Istilah akuisisi mulai populer pada awal tahun 1990-an, ini bersamaan maraknya pasar modal di Indonesia, sungguhpun sebenarnya pelaksanaan akuisisi telah dijalankan jauh sebelumnya. Hanya pada waktu itu dipakai istilah yang berbeda seperti jual beli saham ataupun jual beli perusahaan. Peraturan mengenai akuisisi atau pengambilalihan baru secara jelas dan tegas dituangkan dalam perundang-undangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 106, dan Pasal 108, serta Pasal 109 mengenai pengambilalihan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dalam Pasal 84. Dengan adanya arus globalisasi yang berpengaruh juga di Indonesia, semakin banyak perusahaan asing yang turut berperan aktif di dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Praktik akuisisi semakin berkembang dan kompleks sehingga kecenderungan pengusaha saat ini adalah mencari celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Hal itu terjadi karena masih lemahnya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur akuisisi."

"Perekonomian disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, menempatkan Koperasi baik dalam kedudukannya sebagai sokoguru perekomomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945 Salah satunya adalah koperasi, sebagai sarananya untuk mencapaimasyarakat adil dan makmur, landasannya yaitu Pancasila. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan status badan hukum koperasi, melalui pengesahan atas Anggaran Dasar, dan pembinaan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, wewenangnya diberikan kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Menteri menunjuk notaris selaku pejabat pembuat akta koperasi pada proses pengesahan akta pendirian koperasi terdapat masalah yaitu sebelum membuat akta pendirian koperasi wajib diketahui adalah pertama mengenai wewenang notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kedua kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris dalam proses pengesahan akta pendirian koperasi, ketiga Cara mengatasi kendala dalam proses pengesahan akta pendirian koperasi. Metode yang digunakan dalam penyusunantesis adalah tipe penelitian bersifat eksplanatoris. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang bersifat Library Research, Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, hasil penelitian bersifat evaluatifAnalistis.Kenda1a yang ada dapat diselesaikan yaitu dengan notaris wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, wajib mengetahui teniang hukum koperasi sehingga fungsi notaris sebagai pembuat akta koperasi dapat berjalan dengan baik. Sebagai, notaris wajib mengikuti pelatihan mengenai koperasi baik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia. Dengan disahkan akta pediriankoperasi kedudukan koperasi berbadan hukum maka status hukumnya lebih kuat dan lebih memberikan perlindungan kepada para anggotanya, karena ada pemisahan secara tegas antara harta kekayaan pribadi dengan harta milik koperasi."

"Untuk memudahkan usaha restrukturisasi perusahaan maka BPPN membentuk perusahaan-perusahaan induk (holding companies) dan ke dalam perusahaan induk tersebut telah dialihkan kepemilikan atas perusahaan dan asset milik para konglomerat yang telah disetujui untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai jaminan dari utang-utang konglomerat kepada pemerintah. Salah satu perusahaan induk tersebut adalah PT Holdiko Perkasa (Holdiko) yaitu perusahaan induk yang dibentuk sebagai vehicle BPPN untuk menampung asset eks milik Grup Salim.Calon investor yang berminat untuk membeli asset-aset eks milik Grup Salim dapat langsung membelinya melalui Holdiko, dalam hal ini pembelian tersebut dapat mengakibatkan pihak tersebut mempunyai kemampuan baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Jika perusahaan yang mengalami perubahan pengendalian tersebut adalah perusahaan terbuka maka berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, ditentukan bahwa pihak yang melalui pembelian atas 25% atau lebih saham suatu perusahaan terbuka atau pengendali baru wajib melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya perusahaan tersebut. Tetap terdapat pengecualian yang ditentukan dalam Peraturan Bapepam No. I3X.H.1 tersebut jika transaksi yang dimiliki danlatau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau egara dalam hal ini BPPN, sehingga ketentuan penawaran tender tidak berlaku.Yang menjadi permasalahan disini adalah jika terjadi pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya melalui Holdiko. PenuIis melihat bahwa terdapat dualisme penafsiran atas ketentuan yang berlaku tersebut. Sehingga bagaimanakah penerapan yang harusnya terjadi pada transaksi tersebut, apakah terkeria pengecualian dari penawaran tender atau tidak."

"Penelitian ini membahas mengenai suatu pengambilalihan yang dilakukan oleh Hary Tanoesudibjo selaku Chief Executive Officer (CEO) dari Media Nusantara Citra (MNC) Grup melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT. Berkah Karya Bersama (BKB), terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana, melalui suatu Investment Agreement tanggal 23 Juni 2002. Sebagai kelanjutan dari Investment Agrement tersebut, pihak Siti Hardiyanti Rukmana telah memberikan kuasa kepada pihak BKB, khusus untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian operasional TPI pada tanggal 3 Juni 2003. Namun seiring berjalannya perjanjian tersebut, pihak Siti Hardiyanti Rukmana merasa ada ketidakcocokan dengan pihak BKB sehingga pihak Siti Hardiyanti Rukmana berniat untuk mengakhiri perjanjian tersebut dengan membayar segala biaya yang telah dikeluarkan oleh BKB selama masa pengendaliannya terhadap TPI. Dikarenakan ditemukannya adanya indikasi kecurangan dari pihak BKB untuk menguasai TPI secara keseluruhan, maka pihak Siti Hardiyanti Rukmana mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada BKB tertanggal 3 Juni 2003 tersebut. Pokok masalah yang dihadapi adalah bagaimana kesesuaian proses pengambilalihan tersebut dengan UU No. 1/1995 yang merupakan peraturan yang mengatur mengenai pengambilalihan pada saat itu dan bagaimanakah kedudukan pencabutan surat kuasa oleh pihak Siti Hardiyanti Rukmana dalam perundangundangan. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

AbstractThis analysis discusses about the acquisition by Hary Tanoesudibjo, Chief Executive Officer (CEO) of Multimedia Nusantara Citra (MNC) Group, through one of its subsidiaries, PT. Berkah Karya Bersama (BKB), towards PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) in which all shares are owned by Siti Hardiyanti Rukmana, through the Investment Agreement dated June 23, 2002. As a continuation of the Investment Agrement, Siti Hardiyanti Rukmana has provided a power of attorney to BKB, specifically to do things related to the operational control of TPI at the date of June 3, 2003. But over the agreement, Siti Hardiyanti Rukmana feels that there is incompatibility with BKB so Siti Hardiyanti Rukmana intends to terminate the agreement by paying all costs incurred by BKB over the control of the TPI. Due to the indications of fraud from BKB to dominate the TPI as a whole, then Siti Hardiyanti Rukmana revoke a power of attorney which has been given to BKB dated June 3, 2003. The principal problem faced is how the acquisition process in accordance with Law No. 1 / 1995, which is the rules regulating the acquisition at that time and and how the position of the revocation of the power of attorney by Siti Hardiyanti Rukmana as endorser, in laws and regulations. To answer the above-mentioned problems, therefore, the writer used a legal research conducted by prioritizing the observation of literature materials or documents named as secondary data, in form of primary, secondary and tertiary law materials. "

"Skripsi ini membahas tentang pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk, ditinjau dari hukum persaingan usaha khususnya Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. Dengan akusisi ini maka PT Elang Mahkota Tekologi Tbk menguasai saham dua stasiun televisi yaitu SCTV dan Indosiar. Penguasaan terhadap dua stasiun televisi ini berpotensi menciptakan Barrier to Entry terhadap pelaku usaha lain karena menguasai frekuensi penyiaran yang telah dipunyai oleh kedua stasiun televisi ini. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar industri pertelevisian. Oleh sebab itu pengawasan berdasarkan pengawasan persaingan usaha terhadap akusisi ini haruslah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akusisi PT Elang Mahkota Teknologi tidaklah melanggar persaingan usaha namun penilaian KPPU dalam menganalisis akusisi banyak terdapat kekurang tidakcermatan.

---

This mini-thesis discusses about the acquisition of PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk on PT Indosiar Karya Media Tbk analyzed from Unfair Business Competition Law according to Government Regulation Number 57 Year 2010.. With this acquisition, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk control two television station namely SCTV and Indosiar. Mastery of two station televisions potentially creates a barrier to entry to other businesses because control the frequency of broadcasting that has been acquired by both of the two station televisions. Causing of this acquisition this is certainly going to be very dangerous conditions in the market. And therefore, regulation and supervision based on competition law for this action of acquisition is absolutely necessary. This study uses Juridical Normative research where data is mostly from the research literature. The results of this study that the Acquistion of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk does not violate unfair business competition law, however evaluation of KPPU in analyzing this acquisition have much of lack."