Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai tempat pembinaan para narapidana tidak akan berjalan efektif apabila para narapidana tersebut menderita sakit. Salah satu penyakit tersebut adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang menular melalui percikan dahak diudara. Dalam tiga tahun terakhir, angka kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi program dengan teori implementasi program Mary Ann Scheirer serta faktor-faktor yang menjadi kendala program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.Hasil penelitian menunjukan bahwa program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta telah dilaksanakan sesuai Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan Rencana Aksi Nasional Program TB di Lapas, Rutan dan Bapas Tahun 2012-2014 meskipun belum seluruhnya efektif karena dalam proses implementasi program terdapat komponen, proses dan variabel yang belum terpenuhi. Selain itu, belum tercapainya getting to zero case tuberculosis, menandakan implementasi program belum efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala internal adalah faktor sumber daya manusia untuk dokter spesialis, perawat khusus, analist, apotecker dan administrator; fasilitas terbatas, seperti ruang isolasi, laboratorium, rontgen, ventilasi dan pembuangan limbah medis, termasuk kesulitan akses keluar lapas; tidak ada dukungan dana, norma kerja yang menghambat, tidak ada perencanaan, pengawasan dan pengorganisasian program yang baik, tidak ada SOP, kelompok beresiko dan perilaku beresiko warga binaan. Faktor eksternal meliputi keterlambatan pengiriman obat, keterbatasan kelompok pendukung, pengawasan yang kurang dari induk organisasi dan kebijakan merujuk pasien keluar Lapas.Untuk itu direkomendasikan kepada pemerintah menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang memadai untuk pengendalian infeksi di Lapas, menyediakan sumber daya manusia dan pelatihan, membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap program penanggulangan tuberkulosis, menyediakan sumber daya termasuk pendanaan, meningkatkan upaya pencegahan tuberkulosis dan pendeteksian dini, mengendalikan infeksi, meningkatkan peran serta seluruh petugas dan narapidana.

---

Correctional Center is as place for inmates to develop character building. It will not run effectively if convict gets illness. One of the diseases is tuberculosis, the disease have been transfered by droplet nuklei. At three years ago, in high position of ill and death range in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center although tuberculosis coping program has held since 2005. This research aims to evaluate and investigate implementation program with implementing program Mary Ann Sheirer?s theory and the factors which relates to the problems of tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center. The writer does a research using qualitative method and data collection procedures are interview and documentation that relates directly to the implementation of tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center.

The result of this research is point out that tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center has been appropriate to Coped Tuberculosis National Directive and National Action Plan on TB Program in Prisons, Detention Centers, and Parole Offices in 2012 ? 2014 though it is not all of the program going effectively yet because the processes of implementing program are not completely in components, processes and variables. Than, not going to the goal getting to zero case tuberculosis, its sign that implementing program going effectively yet. Internal factors problem are humman resources for specialist docters, specialist nurses, analist, apoteker and administrator; inadequate facilities for isolation rooms, laboratory, x-ray, poor ventilations and medist rubbishes banishment, include dificultly acces to hospital facilities, not supported of budgeting, problem of work norms, lack of planning, controlling and organizing good program, no Standard Operational Procedure, risk group and beharvioral risk of inmates. External factors are lated delivery of tuberculosis medicine from government, less of supports group, lack of controlling from central organization and policy of hospitally inmates outside of prisons.

For those reasons, the writer suggest to Government to provide the best health facilities to control the infection in prison, provide the human sources for helping this program and hold training for inmate. The writer also suggest to official correctional center should arrange planning and controlling concern with tuberculosis coped program, provide the budget, give knowledge to prevent of tuberculosis, control the spread of infection, and increase the role of people in prison, the officials and inmates."

"Program pengendalian Tuberkulosis (TB) di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun hingga tahun 2013, prevalensi TB pada tahanan masih lebih besar dibandingkan dengan prevalensi TB pada populasi umum. Selain itu, TB masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada tahanan. Komitmen politik pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga perlu diteliti guna mengetahui dimensi yang menghambat pelaksanaan program. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga dimensi komitmen politik, yaitu komitmen verbal (expressed commitment), komitmen institusional (institusional commitment), dan komitmen pengalokasian sumber daya (budgetary commitment). Komitmen politik pemangku kepentingan belum utuh karena komitmen pengalokasian sumber daya khususnya dana belum dipenuhi dengan baik.

---

Tuberculosis (TB) control program in prison has been established since 2004. But until 2013, prevalence of TB in prison is still greater than the prevalence of TB in general population. Moreover, TB is the second cause of death in prison. The crucial challenge is less of political commitment of stakeholders. Therefore, this research aims to analyse the dimension of political commitment that inhibit tuberculosis control program. In-depth interview conducted to gather information from key person. The result is presented in three dimensional of political commitment which are expressed commitment, institusional commitment, and budgetary commitment. The result shows that budgetary commitment need to be improved."

"ABSTRAKIn 1999, the Government of Indonesia established Government Regulation (GR) 32/1999 on the Procedures for The Implementation of the Rights of Inmates and has been amended lastly by GR 99/2012. However, the establishment of GR 99/2012 creates complication and unfairly discriminates against inmates committing to an extraordinary crimes (terrorism, drug abuse, corruption, crimes against the security of the state, crimes against humanity and other transnational organized crimes) that impedes such inmates to submit remission and parole. This paper examines the consistency between the implementation of GR 99/2012 and the concept of criminal punishment in Indonesia. This paper is a summary of empirical juridical research that reports the influences of GR 99/2012 on inmates in correctional institutions. Data used for this research was obtained from interviews, observation, desk reviews and focus group discussion with government officials. Based on the findings, it could be inferred that GR 99/2012 has impeded the fulfillment of the inmates rights on parole and remission due to complication of procedures, additional fines, and multi interpretation of the regulation. Furthermore, it affects the aggravation of overcrowding, violations against inmates rights, and illegal practices within the process. Based on the analysis as discussed in this paper, GR 99/2012 is inconsistent with the concept of criminal punishment in Indonesia because it impedes inmates to return within society. This paper proposes that GR 99/2012 should be revoked and revised in accordance with the spirit of Corrections Act and to creat synergy among law enforcers in fulfilling the inmates rights."

"ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dari proses peradilan dan bukan hanya tempat untuk memidana orang tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan WBP dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para WBP diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru maupun para residivis terutama narkotika wanita. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data dengan metode purposive sampling, dengan melakukan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta. Dalam putusan hakim bahwa pertimbangannya tidak adanya pemberatan hukuman terhadap residivis sesuai ketentuan Residivis dalam Undang-Undang Narkotika, hal ini yang membuat WBP ini tidak mendapatkan efek jera ditambah dengan penjatuhan hukuman yang rendah. Dampaknya jika hal ini saja belum diperhatikan, apalagi terkait proses pembinaan WBP tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang para WBP narkotika maupun residivis narkotika tidak mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi khusus sehingga pembinaannya masih bersifat umum karena hal yang sama dijalankan pula oleh WBP kejahatan lainnya.

---

ABSTRACT

---

Correctional institution is the last institution in a judicial process, which institution does not only keep inmates in jail, but it also provides correctional services. Correctional institution is expected to educate inmates in such ways to decrease the number of crimes in the society. The fact that the number of criminals with different background and different motives within one same place show that the correctional services provided by correctional institution have not yet been optimally conducted. The services could not yet made criminals deterrent. Similar problem is also shown by higher number of crime involving female drug convicts including new actors and recidivists. This juridical-normative research was conducted using quantitative approach, which data were collected through interviews with samples that were previously selected using the purposive sampling method. The obtained data were descriptively analyzed. This research took place in Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta or the Correctional Institution Class IIA for Women in Tangerang, and the Correctional Institution for Narcotic Abuse in Jakarta. Judges verdicts stating that there is no aggravation of punishment for recidivists as stated in Drug Laws and the light punishment create weak deterrent effect among criminals. This condition leads to assumption that further correctional services for inmates are not given appropriately. Based on the results of the preliminary research conducted to the Class IIA Correctional Institution for Women in Tangerang, drug convicts including recidivists were not given appropriate correctional services or special rehabilitation since all correctional services were the general ones that were also given for other inmates who convicted any other types of crime."

"Punishment and correction in criminal cases in Indonesia."