Hasil Pencarian

Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query

Sinaga, Heru Triatma Jaya, author

Kedudukan debitur terhadap kerugian negara yang muncul dalam batalnya perjanjian sindikasi: studi kasus PT. VITAS = Position of the debtors against losses of emerging countries cancelation of syndication agreement: case study Of PT. VITAS

Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52444

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Leonardo Krisnanta Da Silva, author

Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara di luar persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi = The role of state attorney in restitution of state financial losses the court trial against corruption cases

Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54434

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elisabeth Bethesda, author

Tinjauan hukum kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai dasar penentu berat ringannya pemidanaan = Legal review of state financial losses in corruption as a basis for determining the severity of criminal justice

Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54998

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Farhani, author

Pemberatan hukuman oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi = Punishment weighting by the supreme court in the case of corruption

[ABSTRAK
Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah...

2015

T43101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desri Wijayanti, author

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PP NOMOR 43 TAHUN 2015 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI) = Legal Consequences For Notary Who Did Not Report Suspicious Transaction As Implementation of Government Regulation No. 43 Year 2015 (Study on the Jakarta High Court Verdict Number: 7/PID. SUS-TPK/2017/PT.DKI)

Korupsi adalah salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan proses pencucian uang, pelaku biasanya dibantu oleh pihak lain untuk dapat melakukan transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencurigakan. Notaris termasuk profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui transaksi...

2020

T54784

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Telaumbanua, Yamofozu, author

Pertanggungjawaban Pidana Perantara Delik Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia = Criminal Liability of Bribes Broker on Corruption in Indonesia

Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54854

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Misbahul Munir, author

Pembentukan Undang-Undang Selama "Lame Duck Session" di Indonesia: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Formation of Laws During the “Lame Duck Session” in Indonesia: An Examination of the Formation of Laws Concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD as well as the Law Concerning the Corruption Crime Eradication Commission

Hingga sekarang masih ditemukan banyak masalah mengenai pembentukan undang-undang, dimana salah satunya ialah korupsi legislasi yakni proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur yang secara normatif telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizti Aprillia, author

Mekanisme Ideal Pengangkatan Pegawai Penghubung di Komisi Yudisial Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara = The Ideal Mechanism of Appointment of Liaison Employee in the Judicial Commission Based on Article 6 of the Law on State Civil Apparatus

Tesis ini membahas tentang mekanisme ideal pengangkatan pegawai Penghubung Komisi Yudisial. Selama ini status kepegawaian Penghubung adalah pegawai honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Hal itu membuat tidak ada kepastian mengenai hak keperdataan Penghubung, baik mengenai jaminan pendapatan (gaji dan tunjangan), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kepastian status kepegawaian juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ade Juang Nirboyo, author

Independensi Penyidik Tipikor Di Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengalihan Status Kepegawaian Monjadi Pegawoi Negori Sipil = Independency of Corruption Investigators in the Corruption Eradication Commission in the Transfer of Employee Status to Civil Servants

Tesis ini membahas pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui perbandingan dengan lembaga sejenis KPK di negara lain, yaitu CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dengan mengambil best practices dari pengelolaan SDM KPK negara lain tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah a) kondisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Murpraptono Adhi Sulantoro, author

Penentuan Unsur Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara = Determination of State Losses in Corruption in the Context of State Financial Losses Settlement

Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016. Beberapa ahli menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian