Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena obyek penelitian adalah penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri. Tujuan penelitian mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dan membahas SWOT dalam penerapan manajemen penyidikan. Penerapan Analisis SWOT pada tahapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim belum dijadikan Standard Operating Procedure penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi. Kelemahan tersebut menyebabkan kinerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri menjadi kurang efektif dalam menangani perkara korupsi. Sebab itu, penerapan Standard Operating Procedure manajemen penyidikan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persyaratan manajerial yang dapat mengefektifkan kinerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri.

---

The phenomenon of object of research is the application of management investigation of corruption in the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation. Describe the application of management research objective investigation of corruption and discusses the application of SWOT in investigation management.

Application of SWOT analysis on the management stage of investigation of corruption at the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation Board in Indonesia National Police Headquarter in Standard Operating Procedures have not made the application of management corruption investigations.

The weakness is causing the performance of the Corruption Penal Investigation Management at Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation become less effective in dealing with corruption cases. Therefore, the application of Standard Operating Procedure management corruption investigation into one of the managerial requirements that can streamline the performance of the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation."

"Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia pada tahun 2022 bernilai signifikan, namun KPK RI sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi dinilai belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara dibandingkan POLRI dan Kejaksaan RI. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengembalian aset khususnya pada penyidikan tindak pidana korupsi di Direktorat Penyidikan KPK. Melalui penerapan metode penelitian kualitatif dan studi kasus, hasil penelitian ini menemukan bahwa, pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi masih berfokus pada upaya memenjarkan pelaku yang dipengaruhi oleh adanya celah hukum pada Undang-Undang Korupsi, polemik dalam perampasan aset, keterbatasan sumber daya manusia dan menurunnya nilai aset yang telah dirampas. Untuk meningkatkan pelaksanaan pengembalian aset, diperlukan strategi pendekatan perdata (in rem) melalui Kemungkinan (Balanced Probability Principle) dan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction-Based Asset Forfeiture) melalui pembaharuan regulasi dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia Direktorat Penyidikan KPK RI.

---

State’s losses as the result of corruption in Indonesia, 2022, have a significant value, but KPK RI as a special institiution againts the corruption is considered not optimal in it’s efforts to returning the State losses rather than Indonesian National Police and The Office of the Attornety of The Republik of Indonesia. This articels aims to answer the problems regarding the implementation of asset recovery especially in the investigation of corruption at KPK RI Investigation Division. Through qualitative research methods and case studies, the result the results of this study found that the implementation of the investigation was still focused on efforts to imprison the perpetrators who were influenced by legal loopholes in the Corruption Law, polemics over asset confiscation, limited human resources and the decline in the value of assets that had been confiscated. To increase the amount of assets returned, a civil approach strategy is needed through the Balanced Probability Principle and Non-Conviction-Based Asset Forfeiture."

"Artikel ini membahas peranan Artidjo Alkostar dalam memperberat putusan terhadap terpidana tindak pidana korupsi selama periode 2012–2018. Artidjo Alkostar, seorang hakim agung Indonesia, dikenal karena keberaniannya dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Artidjo untuk memperberat hukuman dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya, termasuk sebagai aktivis mahasiswa, pengacara di LBH Yogyakarta, serta pengaruh kuat keislaman dan darah Madura dalam membentuk karakternya. Artidjo sering menggunakan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghukum pelaku karena penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan melawan hukum. Vonis berat yang diberikan Artidjo kepada terdakwa seperti Muhammad Nazaruddin, Angelina Patricia Pingkan Sondakh, dan Luthfi Hasan Ishaaq menunjukkan pandangannya terhadap kejahatan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan meliputi putusan pengadilan, undangundang, surat kabar, serta buku dan jurnal terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kajian sejarah praktik peradilan di Indonesia.

---

This article discusses the role of Artidjo Alkostar in imposing harsher sentences on convicted corruption offenders during the 2012-2018 period. Artidjo Alkostar, an Indonesian Supreme Court judge, is known for his courage in handing down tougher penalties to corrupt individuals. This research shows that Artidjo's decision to impose harsher sentences was influenced by his life experiences, including his time as a student activist, a lawyer at LBH Yogyakarta, and the strong influence of Islamic values and Madurese heritage in shaping his character. Artidjo often utilized Article 2 of Act No. 20 of 2001 in conjunction with Act No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption to punish offenders, as abuse of authority is considered an unlawful act. The heavy sentences handed down by Artidjo to defendants such as Muhammad Nazaruddin, Angelina Patricia Pingkan Sondakh, and Luthfi Hasan Ishaaq reflect his views on corruption crimes. This research employs historical methods including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used include court decisions, laws, newspapers, as well as related books and journals. This study is expected to enhance understanding of the historical study of judicial practices in Indonesia."