Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACT
The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders.

Abstrak :
Penanganan kasus korupsi di Indonesia seringkali melibatkan akuntan forensik yang berperan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Pada beberapa tahun terakhir, marak terjadi vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Hakim menilai tidak terjadi kerugian negara, sementara akuntan forensik berkeyakinan telah terjadi kerugian negara. Di samping itu, terdapat banyak perkara korupsi dimana penetapan besaran kerugian negaranya tidak menggunakan hasil PKN akuntan forensik. Kondisi tersebut mengisyaratkan hasil PKN akuntan forensik belum sepenuhnya akurat, sehingga belum memenuhi unsur nyata dan pasti di mata hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara kepada praktisi akuntan forensik, ahli konstruksi, jaksa fungsional, pakar akuntansi forensik, dan mantan hakim tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan kerangka Segitiga Akuntansi Forensik sebagai kriteria ideal diterimanya hasil PKN di muka persidangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor penyebab hasil PKN ditolak hakim, yaitu : (1) tidak ditemukannya niat jahat (mens rea) pada terdakwa, dan (2) hasil ahli teknis yang mendasari PKN ditolak hakim. Adapun lima faktor penyebab nilai PKN tidak digunakan dalam penetapan kerugian negara yaitu : (1) pengembalian ke kas negara/daerah, (2) pembayaran uang titipan perkara ke aparat penegak hukum, (3) dana yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan, (4) lingkup kerugian terbatas pada terdakwa, dan (5) hasil ahli teknis tidak akurat. Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas PKN, sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dan menetapkan besaran kerugian negara. ......Corruption case handling in Indonesia often involves forensic accountants who play a role in calculating state losses. There have been many acquittal and released sentences of corruption defendants in the last few years. The judge considered no state losses, while the forensic accountant considered there had been losses. In addition, there are many corruption cases where the determination of the number of state losses does not use PKN results numbers. This condition implies that PKN result numbers are not yet entirely accurate, so they do not meet the real and definite elements in the eyes of the law. This study uses a qualitative approach through document analysis and interviews with forensic accountants, construction experts, functional prosecutors, forensic accounting experts, and former judges for corruption. The study used the Forensic Accounting Triangle as the ideal criteria for accepting PKN results in court. The results showed that two factors caused the judge's rejection of the results of the PKN, namely: (1) no malicious intent (mens rea), and (2) the result of the technical expert that underlies the audit conclusion rejected by the judge. Five factors caused the PKN result numbers not to be used in determining state losses, namely: (1) returns to the state/regional treasury, (2) payment of case deposits to law enforcement officials, (3) funds that have been spent in carrying out activities, (4) the scope of the loss is limited to the defendant, and (5) the result of the technical expert not accurate. The research results are expected to improve the PKN's quality to become a judge's consideration in deciding corruption cases and determining the number of state losses.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi yaitu state capture, grand corruption, dan petty corruption dengan PMA dan PMDN di Indonesia. Menggunakan metode ordinary least square, penelitian ini menganalisis data putusan korupsi dari Mahkamah Agung yang terjadi pada 509 kabupaten/kota dengan tempus tahun 2015 s.d. 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dengan jenis petty corruption dan grand corruption berkorelasi positif dan signifikan dengan PMA, sedangkan untuk PMDN hanya grand corruption yang memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Korelasi grand corruption dengan PMA terlihat lebih kuat apabila dibandingkan dengan petty corruption, sedangkan state capture corruption tidak berhubungan signifikan baik dengan PMA maupun PMDN. Hal ini menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi terutama korupsi dengan skala besar yaitu grand corruption. ...... This study aims to see how various types of corruption, namely state capture, grand corruption, and petty corrupton in correlation with foreign direct investment and domestic investment in Indonesia. Using ordinary least square methode, this study analyses data on corruption court decisions that occurred in 509 regencies during 2015 to 2019. The results show that grand corruption and petty corruption are positively and significantly correlated with foreign direct investment, while for domestic investment only grand corruption has positive and significant correlation. Compared to petty corruption, grand corruption has a stronger correlation with investment especially Foreign Direct Investment, while state capture corruption is not significantly correlated to either foreign direct investment or domestic investment. This indicates that investment growth in Indonesia is accompanied by an increase in the number of corruptions, especially large-scale corruption such as grand corruption.

Abstrak :
Di era Orde Baru korupsi terbukti berperan sebagai pelumas di Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Indonesia mengalami desentralisasi dan demokratisasi masif (big-bang) paska kejatuhan orde baru. Meskipun secara umum dinilai posifit, episode ini membawa dampak ikutan: regulasi yang koresif. Studi ini menggunakan data firm-level berskala besar yakni Suvey Industri Besar Sedang (IBS) dikombinasikan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di level provinsi selama periode 2009-2015. Studi menemukan korupsi menghambat pertumbuhan output perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 9.8% dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12.6%. Hasil ini menunjukkan efek pelumas korupsi kini telah berkurang. Lebih jauh, studi juga menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di provinsi dengan kualitas demokrasi lebih baik cenderung mengalami efek buruk korupsi yang lebih ringan. Dengan kata lain, dua perusahaan yang membayar nilai suap yang sama dapat memperoleh efek yang berbeda tergantung di mana mereka berlokasi. ......During the Soeharto Era corruption was considered to grease the wheels of growth in Indonesia, a country once considered to be the most corrupt country in the world. Indonesia experiences big-bang decentralization and democratization after Soeharto Era abruptly ended. While vastly celebrated, those episodes have their unintended consequence: coercive regulation. This study employs extensive firm-level Industri Besar Sedang (IBS) data combined with Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) at provincial level spanning from 2009-2015 and found that bribery hampered Indonesian firm output and productivity growth by 9.8% and 12.6%, respectively. This alarming result suggests that Indonesia is in dire needs to step up the fight against corruption and that the greasing effect has now diminished. Interestingly, this study also found that firms located in a province with a better democracy index may experience less damaging effects of corruption. In other words, two firms paying the same value of bribe may obtain different effects depending on where they are located.