Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian kesempatan menggunakan dana Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia (KLBI) oleh pemerintah kepada Bulog, pada dasarnya dianggap lebih baik daripada fasilitas kredit komersial. Bunga KLBI dari semula 6 persen, kemudian meningkat hingga dua dan bahkan pernah tiga kali lipat. Masalah besarnya stok, disinyalir sebagai penyebab defisit dan kesulitan membayar kembali bagi debitur. Bulog sebagai pengguna KLBI tetapi beroperasi secara break even. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kecenderungan atau arah perkembangan KLBI beras Bulog, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan defisit serta tingkat korelasinya. Penelitian ini tergolong policy research , dengan data utama adalah data sekunder time series dari tahun anggaran 1984/1985 sampai tahun 1994/95, yang dikumpulkan dengan metode eksplorasi dari instansi pemerintah terkait. Perkembangan KLBI beras cenderung makin besar, meskipun suatu ketika turun sesuai dengan kebutuhan operasional Bulog, khususnya beras. Jumlah KLBI pangan bila dibandingkan dengan seluruh KLBI mencapai rata- rata 17 persen setiap tahunnya. Pengeluaran dari KLBI beras ditambah persediaan merupakan pinjaman Bulog yang harus dibayar kembali. Pengembalian kredit selain jumlah pinjaman masih harus ditambah biaya dan bunga yang disebut total kredit. Secara sederhana deficit/surplus dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kredit dengan jumlah angsuran per tahun. Hasil temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah, Bulog yang diperkirakan selalu defisit karena besarnya stok yang tersimpan dan tingginya suku bunga, secara kumulatif selama 11 tahun, ternyata masih mengalami surplus. Beberapa faktor yang bersifat internal dan eksternal mempengaruhi KLBI beras diteliti untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap besarnya pinjaman. Hasil penelitian yang diharapkan adalah berguna bagi teori perkreditan terutama KLBI dan dengan pengamanan beras nasional. Faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi pinjaman KLBI beras Bulog adalah harga pembelian beras Bulog ternyata tidak signifikan, karena ternyata yang berpengaruh adalah harga dasar dan permintaan beras. Bulog yang berstatus "Non Profit Company " ternyata mendapatkan keuntungan. Besarnya keuntungan/surplus diperoleh dari selisih harga jual beras persediaan yang dijual dengan harga baru, sebagai akibat sistim perhitungan harga pokok penjualan yang berlaku."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X, yaitu suatu Bank Umum Milik Pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, Bank X sebagai pihak pemberi kredit memerlukan perlindungan untuk mengamankan uang yang dipinjamkannya kepada debitur karena pada kenyataannya uang tersebut adalah milik nasyarakat yang disimpan di Bank X berdasarkan kepercayaan dan adanya kredit yang bermasalah pada suatu bank, dalam jumlah besar akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank itu sendiri. Oleh sebab itu, proses pemberian kredit di Bank X selalu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati﷓hatian (dengan penerapan the five C's principles) dan melalui suatu tahap yang disebut analisa kredit. Pada konsepnya, analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X diharapkan dapat berjalan efektif sebagai usaha mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, dalam arti dapat memenuhi fungsi dan mencapai tujuan utama analisa kredit itu sendiri dengan baik. Akan tetapi dalam prakteknya, masalah pada kredit yang telah disalurkan oleh Bank X tetap terjadi. Tesis ini berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X dan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan analisa kredit tersebut tidak selalu berhasil, serta mengajukan beberapa saran agar analisa kredit tersebut dapat benar-benar efektif dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di Bank X."

"Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia dewasa ini adalah belum berfungsinya perbankan secara baik. Walaupun dana yang mengalir ke perbankan menunjukkan perkembangan yang berarti, namun perkembangan ini tidak diikuti oleh pengucuran kredit ke sektor riil secara memadai sesuai dengan skala kebutuhan. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan masih jauh di bawah 50%. Walaupun LDR perbankan mengalami perbaikan, namun kredit ke berbagai sektor rill temyata tidak sepadan dengan peningkatan tersebut. Rendahnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke sektor industri manufaktur oleh berbagai pihak disebutkan sebagai akibat tingginya ketidakpastian (uncertainty) di sektor industri manufaktur. Pihak perbankan pada masa transisi seperti sekarang tidak berani mengambil risiko yang relatif tinggi bila mengucurkan kredit ke sektor riil, termasuk ke sektor industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara berbagai risiko kredit di sektor industri manufaktur dengan persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program dalam pengembangan industri manufaktur nasional. Data dikumpulkan dengan menyebar kuisioner kepada pimpinan cabang bank 3 BUMN, Bank Mandiri, BNI dan BCA, yang beroperasi di DKI Jakarta. Dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi, dengan bantuan SPSS 11.0, diperoleh persamaan linier, yang menghubungkan antara berbagai variabel risiko kredit dengan persentasi jumlah kredit dan kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Persamaan tersebut selanjutnya disimulasikan dengan menggunakan Crystal Ball, untuk memperoleh gambaran tentang besamya persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian menunjukan, persentasi kredit bank BUMN pada sektor industri manufaktur semakin membaik, berada pada kisaran 9,26 hingga 41,16 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 24,82 dan 5,57 persen. Nilai ini meningkat dibanding persentasi total kredit perbankan nasional di sektor industri manufaktur yang mencapai 28.9 persen pada tahun 2003 lalu. Sedangkan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur tergolong tinggi, berada pada kisaran 0,92 hingga 2,56 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 1,76 persen dan 0,33 persen. Variabel risiko yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan kredit di sektor industri manufaktur adalah kualitas hubungan perusahaan penerima kredit dengan berbagai pihak, perhitungan biaya, proyek neraca keuangan beberapa periode, dan kemudahan penjualan. Sedangkan variabel risiko yang signifikan mempengaruhi kredit macet di sektor industri manufaktur adalah legalitas perusahaan, kebutuhan investasi dan peraturan pemerintah setempat. Berdasarkan lokasi operasional bank BUMN pemberi kredit, dibanding wilayah lainnya, bank BUMN yang berada di wilayah Jakarta Utara memberikan porsi kredit terbesar sekaligus persentasi kredit macet paling kecil pada sektor industri manufaktur. Sedangkan berdasarkan group bank BUMN pemberi kredit, bank Mandiri yang fokus pada kredit korporasi memiliki persentasi kredit industri manufaktur yang terbesar sekaligus persentasi kredit macet terkecil pada sektor industri manufaktur."

"Bank sangat berkepentingan terhadap Iangkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang disalurkan. Disadari bahwa kredit bermasalah membawa implikasi terhadap biaya yang akan muncul , di karenakan biaya yang berkaitan dengan pengawasan, penagihan, maupun penyelamatan kredit membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan keuntungan bank. Dalam hal debitur cidera janji, Surat Kuasa untuk menjual semestinya bisa digunakan kreditur untuk menjual hak atas agunan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnurn serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut untuk mengkover utang debitur. Pengaturan kuasa menjual diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, . Meskipun telah dengan tegas diatur dalam berbagai peraturan namun dalam pelaksanaannya kreditor mengalami kendala untuk menjual atas dasar kuasa menjual, karena memungkinkan debitor tidak bersedia mengosongkan obyek hak tanggungan atau menolak untuk menyerah-kan obyek hak tanggungan. Hal ini menjadi lain jika penjualan obyek hak tanggungan tersebut didasarkan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana dimaksud oleh pasal 224 HIR. Efektivitas suatu surat kuasa untuk mengalihkan hak atas agunan yang dijadikan obyek jaminan mempunyai kekuatan hukum, jika tidak ada bantahan, namun jika ada bantahan dari pihak lawan, maka surat pengaduan utang tersebut tidak mempunyai sifat sebagai akta notariil melainkan akta di bawah tangan biasa , sehingga tidak mempunyai kekuasan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan meskipun di dalamnya terdapat irah-hirah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pelaksanaan terdapat kesulitan melakukan parate eksekusi berdasarkan kuasa menjual obyek Hak Tanggungan. Kesulitan tersebut timbui karena secara yuridis tidak ada kepastian hukum atas isi perjanjian yang dilakukan maupun karena dalam fakta sosial sexing mendapat hambatan dari pihak debitur sebagai pemilik obyek jaminan . Dengan demikian tidak mendorong perputaran roda ekonomi yang membutuhkan gerakan yang cepat dan tepat.

---

Bank has very high interest with security stages in terms of distributed credit. It is recognized that stagnant credit will bring about implication against arising costs, in which costs/expenses having relations with control, collection and recovery of credit requiring so many costs and will influence health and profitable levels of bank. In the event that debtor fails to perform indeed, the attorney or the authorization to sale may be used by creditor through his authorization to sale surety right via public auction as well as to settle debt thereof for covering debt. The regulation on authorization to sale is provided with Commercial Code, Laws No.4 year on Surety Right, Laws No.10 year 1998 on Amendment of Law No.7 year 1992 regarding banking. Although in some regulation had been set out strictly, but, in its implementation the creditor has obstacles to sale based on his authorization to sale, because possibly, the debtor is not willing to vacant the object of his surety right or even to reject it. It will be different provided that sales of such surety right object based on judgment of District Court who has execution power as meant within Article 224 HIR. Effectiveness of attorney to transfer surety right as insured object which has legal power, provided that any claim had not been filed, but, if it is filed then, such bond have not characteristic as notary deed but under the hand solely, so that, it has not execution power as court's judgment although the words of "For sake of justice under God Almighty' had been stated therein. To implement it there is trouble in realizing execution by attorney or authorization to sale Surety Right object. It is caused by juridical no legal certainty stated within content of agreement because frequently, in social facts there is obstacles from debtor as owner of such surety object. Hence, it had not stimulated economic cycles to grow rapidly and precisely."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman-pedoman mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam hal terjadi pengalihan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir, dimana keberadaannya ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang. Untuk itu Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum apabila piutang (perjanjian pokok) yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga/kreditur yang baru.Salah satu bentuk Peralihan Hak Tanggungan adalah Cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh Kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang, sehingga kemudian akan muncul Pemegang Hak Tanggungan peringkat I, II, dan seterusnya. Penentuan mengenai siapa yang mendapat prioritas di antara para pemegang Hak Tanggungan tersebut penting dalam rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan untuk pelunasan masing-masing utang yang dijamin dengan satu Hak Tanggungan yang sama. Namun ternyata dalam praktek hal itu tidak menjamin para pemegang Hak Tanggungan yang lainnya mendapat pemenuhan piutangnya, karena pemegang Hak Tanggungan peringkat II dan seterusnya tidak mengetahui jika ada pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ditambah Pula kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemegang Hak Tanggungan peringkat I. Untuk itu dalam tesis ini dibahas bagaimana seharusnya hubungan antara para pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggugan dapat diminimalisir."

"Sekuritisasi aset sudah merupakan sebuah keharusan karena kesulitan mendapatkan dana dalam kerangka ekspansi kreditnya. Disamping perusahaan juga sangat membutuhkan dana tetapi tidak dapat diperoleh dari perbankan dan untuk go public harus memenuhi berbagai persyaratan, maka sekuritisasi merupakan alternatif yang tepat. Pada sisi lain harus didirikan sebuah perusahaan yang menjamin (Gurantor) atas traskasi dikarenakan masyarakat belum memahami resiko investasi dalam bentuk sekuritisasi aset ini."

"Ada beberapa program yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi susu lokal. Pihak swasta diharapkan dapat mengambil peran untuk meningkatkan produksi susu lokal."