Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kartu kredit adalah salah satu bagian dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi pembelanjaan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun dalam penggunaannya, seringkali pemegang kartu masih dikenakan biaya tambahan oleh merchant. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif yang membahas pengaturan tentang pengenaan biaya tambahan oleh merchant dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia. Selain itu dibahas pula tentang bagaimana pengawasan terhadap pengenaan biaya tambahan tersebut dan perlindungan yang diberikan kepada nasabah pemegang kartu kredit yang terkena biaya tambahan dalam menggunakan kartu kredit.

---

Credit card is one part of the card-based instrument payment activities (APMK). Credit card transactions are increasing time by time. But in its use, cardholders are often still subject surcharge fee by merchant. This mini-thesis is juridical normative research with descriptive approach that discusses the regulation about surcharge fee by merchant on credit card transactions. And also discussed about how supervision on this imposition of surcharge fee and the protection afforded to credit card holders regarding the surcharge fee of using a credit card."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kartu kredit digital yang diterbikan oleh perusahaan financial technology (financial technology). Kartu kredit digital muncul karena sulitnya mendapatkan fasilitas kartu kredit non digital yang diterbitkan oleh bank mengingat banyaknya persyarataan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang kartu untuk mendapatkan fasilitas kartu kredit. Sebagai pengembangan dari mekanisme peer to peer lending, kartu kredit digital diatur dengan ketentuan Peraturan Otortias Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMBTI). Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan kartu kredit non digital dan bagaimanakah kartu kredit digital seharusnya diatur dengan mengacu kepada peraturan-peraturan terkait kartu kredit non digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai kartu kredit digital memiliki sejumlah kekurangan. Sehingga dibutuhkan suatu peraturan baru yang dapat menjamin penggunaan kartu kredit digital.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about digital credit issued by financial technology companies. Digital credit cards arise because of the difficulty of obataining non digital credit card issued by banks given the large number of requirements that must be met by the prespective cardholders to obtain credit card facilities. As a development of the mechanis of peer to peer lending, digital credit cards are regulated by the provision of the Financial Service Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technolgy-Based Leding and Borrowing Services (POJK LPMBTI). The formulation of the problem in this thesis is how the non digital credit card regulated and how the digital credit cards should be regulated by refering to non digital credit card regulations. By using a normative juridicial research method, it can be concluded that the rules regarding digital credit cards have a number of disadvantages. Therefore, a new regulation is needed to guarantee the usage of digital credit cards."