Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis sosiodemografis terhadap risiko mengalami viktimisasi kejahatan di Indonesia dalam konteks individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko seseorang untuk mengalami viktimisasi berdasarkan analisis sosiodemografis. Variabel bebas dari penelitian ini yakni usia, lokasi, status perkawinan, status pekerjaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Aspek korban merupakan salahsatu indikator utama dalam mengetahui kondisi kriminalitas di Indonesia. Ketika terdapat korban kejahatan maka terdapat kejahatan. Korban kejahatan juga merupakan salah satu indikator dari rasa aman yang dimiliki oleh masyarakat. Rasa aman penting dimiliki oleh setiap individu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pengalaman viktimisasi dalam penelitian ini diperoleh melalui survey korban yang dilakukan oleh BPS, yakni terdapat dalam survei politik, kemanan dan ketertitiban masyarakat yang dilakukan pada tahun 2002. Unit analisis dari penelitian ini adalah individu yang memiliki usia diatas 17 tahun. Metode statistik yang digunakan adalah dengan analisis statistik deskriptif dengan tabulasi silang dan tabel frekuesi serta analisis statistik inferensia dengan teknik regresi logistik dummy variabel. Penelitian ini bersifat cross sectional. Penelitian menggunakan teknik purposive sehingga hasilnya tidak mewakili karakteristik populasinya. Penelitian juga hanya melihat pengalaman viktimisasi tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan yang dialami oleh responden sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara statistik adanya pengaruh yang signifikan dari variabel jenis kelamin perempuan memiliki risiko 0,4 kali dari laki-laki , usia 25 tahun ke atas memililki risiko 0,5 kali lebih besar dari usia 17-24 tahun , responden yang tinggal di jawa memiliki risiko 4,8 kali dibanding diluar jawa, tingkat pendidikan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi 0,6 kali dari pendidikan tinggi, dan tingkat pendapatan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi 0,4 kali dari pendidikan rendah dikaitkan dengan risiko mengalami viktimisasi ( p<0,05) sedangkan variabel status perkawinan dan status pekerjaan tidak signifikan (p>0,05). Namun bila diinteraksikan dengan jenis kelamin, variabel status perkawinan dan status pekerjaan mengakibatkan memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi pengalaman viktimisasi pada individu. Hasil ini juga mendukung kerangka pikir Hindelang, Gotfredson dan Garofalo (Meier:1993) yaitu pendekatan teori aktivitas rutin dalam menjelaskan pengaruh variabel demografis terhadap kerentanan seseorang untuk menjadi korban kejahatan. This research is a socio-demographic analysis on individual risks of crime victimization. The research dependent-variable is risk factors for an individual to experience crime victimization. The independent variables acquired through socio-demographic analysis were age, place of residence, marital status, occupation, sex, education, and salary. Understanding crime victims was critical due to the fact that it was an aspect as well as a primary indicator in understanding criminality in Indonesia. This aspect also indicates security belongs to the society members. Such security is important for an individual to improve his quality life in order to participate in national development. Crime victims? experience in this research was obtained through victim surveys conducted by the National Beureau of Statistics (BPS) in its 2002 political, security and social order survey. The research analysis unit was individuals with minimum age of 17 years. The data was processed by a statistical method of descriptive analysis with cross tabulation and frequency table and by an inferential analysis with logistic-regression technique of dummy variable. The research was cross sectional in terms of time. The empirical result has revealed statistically significant influence from variables of sex(B=1,5), age(B=-0,9), place of residence(B=1,5), education(-0,4) and salary (-0,7). Insignificant influence of marital status and occupation (P>0.05). When crossed with sex, however, the variables of marital status and occupation have impacted significantly on influencing individual experience in crime victimization. The result has supported Hindelang, Gotfredson and Garofalo?s(Meier:1993) routine activity theory in explaining demographic variables? influence on an invidual? susceptibility to be a crime victim. The research findings are expected to be important considerations for the government in designing public policies concerning crime and population. For security is a human right for everyone to improve his quality life in order to participate in the national developmen.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.

Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan penegak hukum, yang berfungsi sebagai alat dalam menegakkan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan dan untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi. Korban tindak pidana korporasi membutuhkan pemulihan kembali bempa kompensasi maupun hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana.

Bentuk atau jenis tanggung jawab pelaku tindak pidana (korporasi) dalam proses peradilan pidana (bqmpa putusan pengadilan), masih berorientasi pada kepentingan atau hak individu dad pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada putusan sidang pengadilan berlandaskan konsep ? asas retributif? yaitu suatu asas yang menitikberatkan kepada kepentingan dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Seyogyanya putusan pengadilan dalam menanggulangi masalah tindak pidana korporasi berdasarkan pada konsep ?rasa keadilan masyarakat" yang berasaskan ?keadilan restoratif" tanpa meninggalkan asas ?keadilan retributif? bagi pelaku tindak pidana.

---

Abstract
This desertation issues the misuse of power (economicalty and politicalty) by corporation, which violates the social and economic rights of the people. Crime victims caused by those corporation are the state, government, society, and citizens itself. The problem faced by these victims are back grounded by the lack of law protection by the government in law enforcement for judicial crime process.

The existence of law protection cannot be separated from the role of law enforcers, functioning as a tool uphold the law to achieve justice in the judicial process and to protect individual and group victims as the result of corporate crime. Corporate crime victims need some medicine for their trauma in the form compensation, and punishment of the party which committed the crime.

Forms and types of responsibility of the party which committed the (corporate) crime in the judicial crime process (in the form of court devision) still circles on the interest and individual rights of the party which commited the crime. This shows that the law enforcement againts corporate crimes in the judicial process in indonesia, especially on the court decision, is based on the retributive concept, a concept which concentrates on protecting the best interest and the rights of the party which committed the crime.

The court decision in handling a case of corporate crime should be based on the people?s justice concept whith a touch of restorative justice concept without leaving behind the retributive justice concept for the party. Which committed the crime. ABSTRAK

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.

Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan penegak hukum, yang berfungsi sebagai alat dalam menegakkan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan dan untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi. Korban tindak pidana korporasi membutuhkan pemulihan kembali bempa kompensasi maupun hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana.

Bentuk atau jenis tanggung jawab pelaku tindak pidana (korporasi) dalam proses peradilan pidana (bqmpa putusan pengadilan), masih berorientasi pada kepentingan atau hak individu dad pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada putusan sidang pengadilan berlandaskan konsep ? asas retributif? yaitu suatu asas yang menitikberatkan kepada kepentingan dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Seyogyanya putusan pengadilan dalam menanggulangi masalah tindak pidana korporasi berdasarkan pada konsep ?rasa keadilan masyarakat" yang berasaskan ?keadilan restoratif" tanpa meninggalkan asas ?keadilan retributif? bagi pelaku tindak pidana.

---

Abstract
This desertation issues the misuse of power (economicalty and politicalty) by corporation, which violates the social and economic rights of the people. Crime victims caused by those corporation are the state, government, society, and citizens itself. The problem faced by these victims are back grounded by the lack of law protection by the government in law enforcement for judicial crime process.

The existence of law protection cannot be separated from the role of law enforcers, functioning as a tool uphold the law to achieve justice in the judicial process and to protect individual and group victims as the result of corporate crime. Corporate crime victims need some medicine for their trauma in the form compensation, and punishment of the party which committed the crime.

Forms and types of responsibility of the party which committed the (corporate) crime in the judicial crime process (in the form of court devision) still circles on the interest and individual rights of the party which commited the crime. This shows that the law enforcement againts corporate crimes in the judicial process in indonesia, especially on the court decision, is based on the retributive concept, a concept which concentrates on protecting the best interest and the rights of the party which committed the crime.

The court decision in handling a case of corporate crime should be based on the people?s justice concept whith a touch of restorative justice concept without leaving behind the retributive justice concept for the party. Which committed the crime.

Abstrak :
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) dengan keberadaannya sebagai Negara hukum (rechtstaat) memiliki konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi (rechtstaat) maupun konsepsi (the rule of law), menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada Negara yang di sebut (rechtstaat). Pada setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori “berat”, atau ringan “ringan”, akan menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation), bentuk pemulihan itu dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan terhadap saksi dan korban, menjadi sesuatu yang penting dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, karena merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun internasional. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran HAM berat. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu regulasi yang diharapkan dapat memecahkan kebuntuan serta terbukanya wacana tentang persoalan pemulihan (reparasi) bagi saksi dan korban. sehingga mampu mengatasi kelemahan-kelamahan yang selama ini terjadi dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Dari pengalaman tiga pengadilan pelanggaran HAM berat yang sudah dilaksanakan di Indonesia yaitu kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi dan restitusi. Bahwa keputusan-keputusan dalam kasus-kasus tersebut menyatakan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan menimbulkan korban, tetapi karena pelaku mendapat vonis bebas, dengan demikian tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Kegagalan dari beberapa pengadilan HAM berat untuk melakukan proses penghukuman yang efektif dan memberikan remedies kepada korban menyisakan banyak pertanyaan mengenai proses pengadilan yang terjadi. Ketidakberhasilan pengadilan HAM ini, selain membebaskan para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi hak-hak korban, yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban. ...... Indonesia is a State of law (rechtstaat) with its existence as a state law (rechtstaat) have consequences attached to it, that the conception (rechtstaat) and conceptual (the rule of law), putting human rights as one of the characteristic of the state of the call (rechtstaat). At any violation of human rights, whether in the category of "heavy" or light "light", will give rise to an obligation for the State to seek recovery (reparation), a form known as the recovery of compensation, restitution and rehabilitation. Protection of witnesses and victims, to be something important in the case of human rights violations that heavy, because it is a criminal offense that is classified as high impact both nationally and internationally. Demands on the resolution of cases of gross human rights violations have prompted the enactment of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, which was then followed by Law Number. 26 Year 2000 on Human Rights Court, is intended to address issues of human rights violations particularly serious human rights violations. Then the enactment of Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims is one regulation that is expected to break the deadlock and open discourse on issues of recovery (repair) of witnesses and victims. so as to overcome the weaknesses that have occurred in the context of the protection and fulfillment of the rights of victims and witnesses. From the experience of the three trials gross human rights violations that have been implemented in Indonesia, namely the case of gross human rights violations in East Timor, Tanjung Priok and Abepura. None of the victims received compensation and restitution. That decision-making in such cases states have serious human rights violations and cause casualties, but because the perpetrator gets acquittal, thus there is no obligation to make restitution to the victim. Failure of a human rights court to make the process effective punishment and provide remedies to victims leaves many questions about the litigation occurred. The failure of these human rights court, in addition to freeing the defendants, also unable to fulfill the rights of victims, which includes the right to compensation, restitution and rehabilitation for victims.

Abstrak :
Tesis ini membahas pelaksanaan proses rehabilitasi sosial untuk anak wanita usia 15-18 tahun korban trafficking di PSKW Mulya Jaya Pasar Rebo dan juga peran Pekerja Sosial dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sosial untuk anak wanita usia 15-18 tahun korban trafficking di PSKW Mulya Jaya Pasar Rebo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan proses rehabilitasi sosial, meliputi tahapan pendekatan awal, assessment, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, penyaluran, terminasi dan juga monitoring, serta peran Pekerja Sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Pekerja Sosial berperan sebagai Advocate, Pendamping, Activist, Mediator, Enabler, Perantara (Broker), Pendidik (Educator) dan Inisiator. ......This thesis discusses the implementation process of social rehabilitation for young women aged 15-18 years of trafficking victims in PSKW Mulya Jaya Pasar Rebo and also the role of Social Workers in the implementation process of social rehabilitation for young women aged 15-18 years of trafficking victims in PSKW Mulya Jaya Pasar Rebo. This study used a qualitative approach with descriptive research methods. The results illustrate the process of social rehabilitation, encompassing the early stages of the approach, assessment, intervention plans, implementing interventions, distribution, termination and monitoring as well as the role of Social Workers in the implementation of social rehabilitation role as Advocate, Empowerer, Activist, Mediator, Enabler, Broker, Educator and Initiator.