Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
Juriyah, author
Cara-cara yang baik daiam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar mengenai due process of law yang salah satu unsurnya adalah setiap tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya dalam rangka menegakan asas praduga tidak bersalah.
Dalam KUHAP memang diatur mengenai sistern control yang diiakukan terhadap...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19185
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bassiouni, M. Cherif, author
Boston: Martinus Nijhoff Pulishers, 1987
341.77 BAS d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Najwa Shihab, author
Depok: Universitas Indonesia, 2000
S22083
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: LBH, 2006
346.05 HAK
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2010
S22554
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Bianca Marie Louise, author
ABSTRAK
Penelitian ini membahas persidangan sebagai dramaturgi legal yang di dalamnya terjadi kontestasi wacana dan proses konstruksi realitas. Teori yang digunakan adalah teori dramaturgi dari Goffman dan kriminologi konstitutif dari Henry dan Millovanovic. Metode yang digunakan adalah directed content analysis dimana teori menjadi dasar untuk melakukan indentifikasi dan analisis data. Objek...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ariawan Agustiartono, author
Doktrin tanggungjawab atasan merupakan suatu mekanisme untuk menghukum para atasan sebagai akibat pombiaran yang dilakukan atas tindakan ( kejahatan) yang dilakukan bawahannya, dimana atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dllakukan bawahannya. Dokrin tanggung jawab atasan lahir dalam dunia kemiliteran akan tetapi berlaku secara mutatis mutandis kepada atasan sipil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16415
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Naufal Fileindi, author
Wujud dari perhatian masyarakat dunia terhadap kejahatan internasional adalah dibentuknya berbagai macam pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian dunia. Mahkamah Pidana Internasional menjadi pengadilan pidana permanen pertama dunia dengan yurisdiksi terhadap genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Mahkamah memerlukan sebuah mekanisme agar dapat menjalankan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1826
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Albert Yahya, author
Dengan dijatuhkan putusan pailit, maka Debitur Pailit kehilangan hak nya dalam menguasai harta bendanya yang termasuk dalam Boedel Pailit tersebut, dan secara hukum diberikan tugas pemberesan tersebut kepada Kurator. Akan tetapi melakukan tugas pemberesannya, seringkali Kurator menemukan hambatan seperti dengan diletakannya penyitaan pidana terhadap harta pailit tersebut yang berakibat akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Endro Riski Erlazuardi, author
ABSTRAK
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya saja
Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaan
hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan.
Metode Penelitian yang digunakan adalah...
2012
T30271
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
