Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas 3 (tiga) permasalahan. Pertama, mengenai karakter militeristik dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prosedur atau mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dalam tindakan penyidikan. Ketiga, sifat pidana yang terdapat dalam pelanggaran disiplin yang dimana pelanggaran disiplin tersebut telah mendapatkan hukuman disiplin.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui prosedur/mekanisme penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan dalam tindakan penyidikan, kedua, untuk mengetahui keberadaan pengaruh karakter militeristik dalam lembaga POLRI setelah terpisah dengan TNI dalam melaksanakan tugas dan wewenang secara kelembagaan dalam sistem peradilan pidana, dan ketiga, untuk mengetahui kedudukan hukuman disiplin dan hukuman pidana bagi anggota kepolisan dalam terjadinya pelanggaran yang dapat dijatuhkan kedua jenis hukuman tersebut.Melihat dari tujuan di atas, penulisan skripsi ini ingin menekankan bahwa polisibukan lagi merupakan bagian dari militer namun polisi merupakan bagian dari masyarakat sipil.

---

This thesis discusses three (3) issues. First, the militaristic character of the Indonesian National Police institution that affects the performance of duties and authority in the criminal justice system. Secondly, procedures or mechanisms for imposing disciplinary sanctions against members of the police who commit disciplinary offenses in the act of investigation. Third, the criminal nature of the offense contained in the discipline in which the disciplinary offense has been getting disciplined.

By using the method of literature research combined with interviews speaker, writing this essay aims, firstly, to know the procedure / mechanism sentencing of members of the police who made a mistake in the act of investigation, secondly, to determine the existence of the influence of the character of the militaristic in agency Polri after separately with TNI in carrying out the duties and authority as an institution within the criminal justice system, and third, to determine the position of disciplinary and criminal penalties for violations of the police members that can be imposed both types of the sentence.

See from the above purposes, this thesis wants to emphasize that the police are no longer a part of the military but the police are part of civil society."

"Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana. Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit. Peningkatan sumber daya manusia dalam kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan percepatan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi kejahatan dan perkembangan teknologi. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.Sebagai langkah perbaruan organisasi dan menjawab tantangan jaman khususnya dibidang penyidikan tindak pidana, Polri mulai tahun 2017 menerapkan sistem Elektronik Manajemen Penyelidikan (EMP) mulai dari tahapan awal perkara hingga selesai dan ini wajib dipedomani oleh seluruh penyidik Polri. Penelitian ini akan menelaah Implementasi Aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Kinerja Penyidikan di Dittipidum Bareskrim Polri.

---

The police are one of the law enforcement officers among the many law enforcement officers who have the authority to carry out investigations and investigations for all criminal cases. On this basis, the police are required to be able to develop themselves as professional law enforcement officers who are able to apply positive law in concrete cases. The increase in human resources in the police cannot be delayed any longer with the acceleration of the emergence of new regulations, changes in the rules, the complexity of the modus operandi of crime and technological developments. If this is not done, law enforcement will undoubtedly run as it should. As a step to reform the organization and answer the challenges of the times, especially in the field of criminal investigations, the National Police starting in 2017 implemented an Electronic Investigation Management (EMP) system starting from the initial stages of the case to completion and this is mandatory. guided by all Police investigators. This research will examine the Implementation of Computer Based Investigation Management Electronic Applications in Improving Investigation Performance at the Dittipidum Bareskrim Polri."