Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Conflict is a socio economic phenomenon that has trended upward since the end of the Cold War all over the world and causes a condition called global tension. Indonesia has high ethnic diversity and high income inequality and thus has also seen an upward trend of conflict that is called Indonesian tension. Because of the upward trend, there are many studies about conflict, but the results are divergent. It is debatable whether conflict was caused by social issues such as ethnic diversity or economic aspects such as income inequality.This research aims to examine the relationship between ethnic diversity and income inequality in the intensity of conflict by using Village Potency PODES 2011 combined with Population Census 2010 and National Social Economic Survey Susenas 2010. Econometrics estimations using Ordinary Least Square OLS and Zero Inflated Negative Binomial ZINB regression combining with descriptive analysis confirm that there is a U shaped correlation between EFI and the intensity of conflict and a positive correlation between the income gap and the intensity of conflict.Another result is that economic aspects such as electricity, poor people and slum households more influenced the intensity of conflict than social aspects. The implication of these findings is that improvement in economic aspects is the more preferable policy to reduce the intensity of conflict rather than focusing on ethnic diversity, which is heritage and cannot be changed.

---

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan ekonmi dengan tren yang meningkat setelah perang dingin berakhir di seluruh dunia dan menyebabkan adanya kondisi bernama global tension. Kondisi seperti global tension juga dialami oleh Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat keberagaman etnik dan ketimpangan yang tinggi atau disebut sebagai Indonesian tension. Dikarenakan tren yang meningkat ini, banyak studi membahas tentang konflik namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hasilnya adalah terjadi perdebatan mengenai penyebab konflik apakah disebabkan oleh aspek sosial seperti keberagaman etnik atau aspek ekonomi seperti ketimpangan pendapatan.Penelitian ini meneliti hubungan antara keberagaman etnik dan ketimpangan pendapatan terhadap intensitas konflik di Indonesia menggunakan PODES 2011 dikombinasikan Sensus Penduduk 2010 dan Susenas 2010. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dan ZINB dikombinasikan dengan analisis deskriptif mengonfirmasi adanya hubungan berbentuk U antara EFI dan intensitas/jumlah konflik dan adanya hubungan positif antara ketimpangan pendapatan terhadap intensitas/jumlah konflik.Hasil lainnya adalah variabel kontrol dalam aspek ekonomi seperti tingkat listrik, kodisi kemiskinan serta rumah tangga di kawasan kumuh lebih berpengaruh ke intensitas/jumlah konflik dibandingkan dengan variabel kontrol dalam aspek sosial. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah perbaikan di aspek ekonomi untuk mengurangi konflik di Indonesia dibanding fokus pada keberagaman etnik merupakan warisan yang tidak dapat ditolak."

"Equity-based financing berdasarkan risk-sharing yang merupakan instrumen utama pembeda bank syariah dengan bank konvensional telah diabaikan aplikasinya karena dominasi debt-based financing. Studi ini menginvestigasi pengaruh formal institution dan national culture terhadap proporsi equity-based financing lintas negara. Sampel yang digunakan adalah 60 bank syariah komersial dari 10 negara yang berada di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan dan juga Asia Tenggara dari tahun 2011-2019. Dengan menggunakan regresi panel random effect Generalized Least Square dan Generalized Method of Moment sebagai robustness check, penelitian ini secara konsisten menemukan pengaruh positif dan signifikan formal institution terhadap proporsi equity-based financing. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas formal institution yang baik memainkan peran penting dalam mendorong equity-based financing. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa national culture memiliki peran penting bahkan menjadi kunci determinan dari equity-based financing. Power distance memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan nilai budaya lainnya, mengindikasikan bahwa social trust sangat mempengaruhi keputusan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan jenis ini. Hubungan antara formal institution dan equity-based financing menjadi melemah pada negara dengan nilai budaya yang lebih individualistis (kurang kolektivis) dan lebih uncertainty avoidance. Penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas formal institution dan mempertimbangkan budaya ketika merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan equity-based financing yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

---

Equity-based financing based on risk-sharing, which is the main instrument that differentiates Islamic banks from conventional banks, has been neglected in its application because of the dominance of debt-based financing. This study investigates the effects of formal institutions and national culture on equity-based financing across different countries. The sample is taken from 60 Islamic banks from 10 Middle East, South Asia, and Southeast Asia countries between 2011 and 2019. Using generalized least squares (GLS) regression and two-way system Generalized Method of Moment (GMM) as a robustness check, this study consistently finds a positive and significant effect of formal institutions on equity-based financing. This finding indicates that the good quality of formal institutions plays an important role in promoting equity-based financing. In addition, this study finds that culture is important and even a key determinant of equity-based financing. Power distance has a more powerful impact than other cultural values, indicating that social trust greatly influences Islamic bankers' decisions to channel this particular financing. The link between formal institutions and equity-based financing is weaker in countries with cultural values that are more individualistic (less collectivist) and more uncertainty-avoidant. These findings suggest the necessity of enhancing the quality of formal institutions and considering culture when formulating policies to increase financing in accordance with the principles of Islam."