Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah memasuki tahap hiperhistori dan revolusi komunikasi telah menghilangkan batasan ruang-waktu yang tetap dalam media. Perubahan ini mengubah dunia secara fundamental dan menciptakan mode masyarakat jejaring serta ekosistem digital bernama cyberspace. Keberadaan cyberspace, disertai kemampuan jejaring memproses data digital secara otonom menjadi tantangan besar bagi konsep properti intelektual. Tak hanya memperparah problem internal properti intelektual dalam mengkonstruksikan keterbatasan material pada objek imaterial, cyberspace telah menghilangkan distingsi antara proses publikasi, distribusi, dan re-distribusi, menjadi satu proses utuh yang bersifat interaktif. Artikel ini bertujuan untuk mengkritik bagaimana klaim dan paradigma yang digagas dalam teori justifikasi properti intelektual, baik secara proprietarian maupun konsekuensialis, tidak relevan dalam perkembangan teknologi informasi komunikasi. Melalui analisa konseptual, refutasi, dan elaborasi kritis, artikel ini menemukan bahwa klaim-klaim konsep properti intelektual sudah tidak relevan dalam konteks masyarakat jejaring. Kendati objek imaterial dan kreasi kultural tetap memiliki peran penting dalam sosial, namun keberadaannya dalam masyarakat jejaring lebih tepat untuk dikaji sebagai relasi dibandingkan entitas eksklusif sebagai properti. ......Information and communication technology development has reached hyper history stage, and the communication revolution has surpassed the borders of fixed space-time in the media. This changes the world fundamentally and constitutes a mode of network society as well as the digital ecosystem called cyberspace. The existence of cyberspace, as well as the network’s power to process digital data autonomously, pose a great challenge to the concept of intellectual property. Not only it worsens the existing internal problem of intellectual property in its constructing material scarcity to immaterial objects, but cyberspace has also eradicated the distinction between processes of publication, distribution, and re-distribution, into one single interactive process. This article aims to criticize how intellectual property justification theory claims and paradigms, whether in proprietary view and consequentialist view, is irrelevant to the information and communication technology development. By conceptual analysis, refutation, and critical elaboration, this article exposes that intellectual property justification theory, especially as patent and copyright foundation, is incoherent within its claim in the context of the network society. In spite of the important role that immaterial object and cultural creation operate in society, its existence in the network is more suitable to be comprehended as a relation instead of the exclusive entity as a property.

Abstrak :
Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) merupakan akumulasi dari ketidakpuasan daerah terhadap ketimpangan distribusi ekonomi dan pelanggaran fisik berupa represi. Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sejak 2000 bertransformasi dari gerakan kekerasan menjadi lebih lunak dengan melancarkan aksi propaganda menggunakan media sosial baik dengan target penduduk daerah, nasional dan internasional. Fokus penelitian ini untuk analisis pola propaganda isu rasisme papua di ruang siber sehingga penelitian dibatasi pada upaya menganalisis pola propaganda berkaitan dengan isu rasisme yang dilakukan di ruang siber, serta strategi – strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi propaganda yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua dengan menggunakan Konsep Rasisme, Teori Propaganda, Teori Strategi dan Konsep Ruang Siber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil Penelitian menunjukan pembahasan isu rasisme di media sosial Twitter pada periode April s.d. Desember 2021 terbagi menjadi 5 materi konten dan ditemukan juga penggunaan keyword berupa hashtag PapuanLivesMatter, FreeWestPapua dan #Bubar, Pola propaganda dilakukan berbentuk poster, tulisan dan pesan whattap group. Strategi Pemerintah menghadapi propaganda dengan memberikan gambaran dan wawasan suatu perstiwa yang terjadi secara benar. Kesimpulan penelitian ini yaitu isu rasisme Papua di ruang siber lebih banyak dilakukan di media sosial Twitter. Pola Propaganda yang dilakukan secara terbuka (Revealed Propaganda) dan tertutup (Concealed Propaganda) dengan metode coersive dan persuasive propaganda digunakan secara bersamaan dengan menggunakan simbol-simbol. Adapun Strategi mengatasi isu rasisme Papua di ruang siber dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah Pusat dan daerah didukung organisasi masyarakat, agama serta media diantaranya dengan pendekatan kesejahteraan pendekatan rasial dan DNA (Genetik) serta klarifikasi informatif tentang Papua. ......The Separatist Terrorist Group Movement (KST) is an accumulation of regional dissatisfaction with the inequality of economic distribution and physical violations in the form of repression. The Papuan Separatist Terrorist Group (KST) movement since 2000 has transformed from a violent movement to a more lenient one by launching propaganda actions using social media both targeting local, national and international residents. The focus of this research is to analyze the propaganda pattern on the Papuan racism issue in cyberspace so that the research is limited to efforts to analyze the propaganda pattern related to the issue of racism carried out in cyberspace, as well as the strategies taken by the government in overcoming propaganda carried out by the Separatist Terrorist Group (KST) Papua by using the concept of racism, propaganda theory, strategy theory and the concept of cyber space. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis design. The results of the study show that the discussion of the issue of racism on Twitter social media in the period April to d. December 2021 was divided into 5 content materials and found the use of keywords in the form of hashtags #PapuanLivesMatter, FreeWestPapua and Bubar. Propaganda patterns were carried out in the form of posters, writings and whattap group messages. The government's strategy for dealing with propaganda is to provide a true picture and insight into an event that is happening. The conclusion of this study is that the issue of Papuan racism in cyberspace is mostly carried out on social media Twitter. Propaganda patterns that are carried out openly (Revealed Propaganda) and closed (Concealed Propaganda) with coercive and persuasive methods of propaganda are used simultaneously by using symbols. The strategy for overcoming the issue of Papuan racism in cyberspace can be carried out through collaboration between the central and local governments supported by community, religious and media organizations including the racial and DNA (Genetic) welfare approach as well as informative clarification about Papua.