Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang variasi waktu penyelesaian masalah pelanggaran disiplin kerja PNS yang bekerja dilingkungan Kanwil Depkes Propinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi masalah yang timbul dalam proses penyelesaian dan alternatif pemecahan untuk meminimalkan keterlambatan dalam penyelesaiannya. Penelitian bersifat kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam pada 6 orang informan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus yang dilimpahkan ke Kanwil sebagian besar belum dilampiri dokumen yang lengkap dan sebagian besar kasus diolah dalam waktu lebih dari 3 bulan. Sanksi baru diberikan pada yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, namun belum untuk pelanggaran disiplin berat. Masalah utama yang dirasakan di Kabupaten/UPT adalah PNS tidak memenuhi panggilan Kepala Dinas/RS dan Kepala Tata Usaha belum dilibatkan dalam penetapan sanksi. Sanksi diberikan dalam bentuk teguran lisan dan tertulis. Masalah yang dihadapi di Provinsi meliputi ; Tidak lengkapnya dokumen Kabupaten dan pendataan kepegawaian ; PNS tidak memenuhi panggilan ; Staf bekerja kurang profesional ; Masalah kepegawaian belum menjadi kegiatan prioritas ; Pada kondisi tertentu motivasi kerja staff menurun ; Pembinaan atasan belum optimal. Upaya penting yang harus dilakukan meliputi ; Pembentukan tim pelanggaran disiplin tingkat provinsi ; Dirancangnya daftar pertanyaan baku untuk pelanggaran disiplin ; Pelatihan /seminar kepegawaian bagi pejabat struktural ; Pembinaan oleh Kepala Bagian Kepegawaian ditingkatkan ; Pembuatan dan keharusan mematuhi Protab ; Monitoring dan evaluasi kasus ; Menindak lanjuti realisasi surat usulan jabatan fungsional kepegawaian ke pusat.

---

Analysis of Problem solving time in violation of work discipline at Health Department Provincial office of West Sumatera Province in year 2000.In the time being most of cases can be solved in longer than 3 months. The aim of this study is to collect the information related with the violation of time needed to solve the disobedience against rules and regulation and to identify others related problem and, in order to find out the alternative solution, which is, in turn, will minimize delay time in solving the problem. Qualitative study based in depth interview method on 6 informant, Analysis of case tracing indicate up graded cases to be solved at provincial office are most of attached with insufficient documents and most of cases which can be solved longer than 3 months. The understanding of Manager /Hospital Manager as well as head of administration on rules and regulation is not sufficient which is in turn contribute to process of problem solving is not conducted in accordance with approved standard operating procedure. Head of administration concludes the main problem are ;The employee did not respond accordingly to the letter of warning issued by health department staff at recent level l hospital manager. Therefore, investigation report could not be prepared.; Sanction is sentenced without any participation and involvement from head of administration.; Insufficient attention and appreciation of superior to administration activities in turn, lesser the employee motivation. Case 1 problem solving process at provincial level is conducted implemented through out the following stages ; Insufficient data & documents of employee at regency office; Employee did not respond to the warning letter; Lack of professionalism at personal office ; Less priority is given to administration personal; Monitoring as well as evaluation is not optimal; There is no program to motivate the employee and staff . Urgent and important effort shall be conducted to over come the delay in disobedience problem solving process, in order, the process itself shall be conducted and terminated on the right time, covering the following ; To develop the team for violation of rules and regulation case at provincial level; To design standardized check sheet for disobedience; To train structural officer in personal administration management , both of provincial and regency level; To intensively develop and training program provided and managed by head of personal office and its team.; To prepare and to obey the standard operation procedure; To monitor and to evaluate cases.; To follow up the realization of recommendation letter; To implement and to activate functional occupation for personal."

"Hukuman disiplin merupakan hak dan kebebasan guru. Penelitian ini bermaksud menjawab permasalahan terkait perbedaan pandangan antara guru dan orangtua terkait pengenaan hukuman hukuman disiplin terhadap siswa. Bagaimana pengaturan hak dan perlindungan hukum bagi guru yang mendisiplinkan siswa di Indonesia. Bagaimana pengaturan hak dan perlindungan hukum yang ideal bagi guru dalam mendisiplinkan siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif melalui studi literatur, dengan perbandingan Negara Australia, Jepang, Albania, Norwegia, Britania Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pendidikan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, namun pengaturan hak siswa dan guru dalam UU Sisdiknas masih kurang memadai, terutama dalam mencakup empat kategori penting hak anak dan hak guru dalam mendisiplinkan siswa. Selain itu, UU Guru dan Dosen memberikan landasan kuat bagi hak guru sebagai profesi bermartabat, namun perlu pengaturan lebih jelas terkait disiplin siswa untuk memastikan praktik mendidik tetap proporsional dan etis. Kemudian, PP Guru perubahan tahun 2017 melarang hukuman disiplin yang merendahkan martabat siswa, sementara Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 menunjukkan komitmen negara melindungi guru dari kriminalisasi saat menjalankan tugas. Lalu, Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum bagi guru, tetapi perbedaan pendekatan antara keduanya menyoroti perlunya sinkronisasi norma terkait disiplin dan perlindungan hak siswa. Untuk itu dibutuhkan pengaturan ideal disiplin siswa mencakup larangan kekerasan fisik, corporal punishment dan mengatur penggunaan metode disiplin positif untuk mendisiplinkan siswa, serta penggunaan hukuman disiplin seperti eksklusi, dikeluarkan, skorsing, dan penahanan dengan melibatkan orang tua dalam prosesnya. Selain itu, hak siswa untuk mengemukakan pendapat harus diakui, termasuk kesempatan untuk banding atas hukuman disiplin yang diberikan oleh sekolah, sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain. Kemudian, regulasi yang jelas mengenai definisi disiplin dan hukuman disiplin diperlukan untuk memisahkan pelanggaran disiplin dari pidana, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan adil. Saran penelitian, UU Guru dan Dosen, PP Guru, dan Pedoman Kerja antara Polri PGRI perlu diubah untuk mengkriminalisasi diskriminasi dan kekerasan terhadap siswa, menetapkan kebijakan pendisiplinan yang dibenarkan, melibatkan orang tua dan siswa dalam pengambilan keputusan disiplin, menyediakan prosedur banding atas hukuman disiplin, dan memastikan keputusan akhir melibatkan Dewan Komite Sekolah untuk menjaga keadilan dan transparansi.

---

Disciplinary punishment is the right and freedom of teachers. This research intends to answer problems related to differences in views between teachers and parents regarding the imposition of disciplinary punishment on students. How is the regulation of rights and legal protection for teachers who discipline students in Indonesia. How is the ideal regulation of rights and legal protection for teachers in disciplining students. This research was conducted using normative juridical method through literature study, with comparison to Australia, Japan, Albania, Norway, United Kingdom. The results show that the right to education in Indonesia has been regulated in the 1945 Constitution, but the regulation of students' and teachers' rights in the National Education System Law is still inadequate, especially in covering four important categories of children's rights and teachers' rights in disciplining students. In addition, the Teachers and Lecturers Law provides a strong foundation for teachers' rights as a dignified profession, but needs clearer arrangements regarding student discipline to ensure that educational practices remain proportional and ethical. Then, the Teacher Regulation of 2017 prohibits disciplinary punishment that degrades the dignity of students, while Permendikbud Number 10 of 2017 shows the state's commitment to protect teachers from criminalization while carrying out their duties. Then, the Supreme Court and Constitutional Court decisions provide legal protection for teachers, but the difference in approach between the two highlights the need for synchronization of norms related to discipline and protection of student rights. This requires that the ideal regulation of student discipline includes the prohibition of physical violence, corporal punishment and regulates the use of positive discipline methods to discipline students, as well as the use of disciplinary punishments such as exclusion, expulsion, suspension, and detention by involving parents in the process. In addition, students' right to express opinions should be recognized, including the opportunity to appeal disciplinary punishments given by schools, as implemented in several other countries. Then, clear regulations regarding the definition of discipline and disciplinary punishment are needed to separate disciplinary offenses from criminal offenses, in order to create a supportive and fair educational environment. As suggested by the research, the Teacher and Lecturer Law, the Teacher Government Regulation, and the Working Guidelines between Polri and PGRI need to be amended to criminalize discrimination and violence against students, establish justified disciplinary policies, involve parents and students in disciplinary decision-making, provide appeal procedures for disciplinary punishment, and ensure final decisions involve the School Committee Council to maintain fairness and transparency."

"Summary:A title that aims at disseminating knowledge about translation and interpreting and providing easy access to a large range of topics, traditions, and methods to a relatively broad audience: students who often adamantly prefer such user-friendliness, researchers and lecturers in Translation Studies, Translation & Interpreting professionals."

"In this book the authors draw on fifty years of experience, providing detailed step-by-step guidance designed to help students and researchers write and present scientific manuscripts more successfully through knowledge, practice, and an efficient approach."

""Corpus linguistics is the study of language data on a large scale - the computer-aided analysis of very extensive collections of transcribed utterances or written texts. This textbook outlines the basic methods of corpus linguistics, explains how the discipline of corpus linguistics developed, and surveys the major approaches to the use of corpus data. It uses a broad range of examples to show how corpus data has led to methodological and theoretical innovation in linguistics in general. Clear and detailed explanations lay out the key issues of method and theory in contemporary corpus linguistics. A structured and coherent narrative links the historical development of the field to current topics in 'mainstream' linguistics. Practical activities and questions for discussion at the end of each chapter encourage students to test their understanding of what they have read and an extensive glossary provides easy access to definitions of technical terms used in the text"--"

"Providing a solid foundation in second language acquisition, this book has become the leading introduction to the subject for students of linguistics, psychology and education, and trainee language teachers. Now in its third edition, the textbook offers comprehensive coverage of fundamental concepts, including second language acquisition (SLA) in adults and children, in formal and informal learning contexts, and in diverse socio-cultural settings, and takes an interdisciplinary approach, encouraging students to consider SLA from linguistic, psychological and social perspectives. Each chapter contains a list of key terms, a summary, and a range of graded exercises suitable for self-testing and class discussion. The third edition has been revised throughout, and features new material on the practical aspects of teaching language, along with updated online resources, including new classroom activities to accompany each chapter, as well as updated references and further reading suggestions"--"