Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Hening Hapsari Setyorini, author

Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor di pengadilan niaga: Studi kasus No.03/PKPU/2005/PN.Niaga.JKT.PST

Penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua cara ini pada hakekatnya berbeda baik dari segi proses, dasar pengajuan maupun akibat, namun keduanya saling terkait. PKPU berbeda dengan Kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan debitor pailit...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18476

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Djoko Triwibowo, author

Perjanjian penanggungan utang (borgtocht): Studi kasus di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. = Borgtocht agreement: Case study at PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19627

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Daniel Alfredo, author

Definisi utang berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permasalahannya = The definition of debt under act No. 37 year 2004 regarding bankruptcy and postponement of debt payment and its problems

Hubungan bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dalam dunia usaha dengan tujuan ekonomis, yaitu mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya perikatan yang dilakukan para pelaku bisnis tersebut terkadang menimbulkan masalah di saat perikatan yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak dapat dilaksanakan, yang kemudian menimbulkan utang yang harus dipenuhi....

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19909

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yoanes Oetomo Putra, author

Pembatalan perjanjian hutang piutang yang didasarkan pada akta jual beli tanah palsu yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/PDT.G/2012/PT.TK.) = Debt cancellation of the agreement are based on the deed of sale and purchase of land fake made by the land deed official temporary (analysis of the indonesian supreme court ruling Number 17/PDT/G/2012/PT.TK) / Yoanes Oetomo Putra

ABSTRAK
Profesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara....

2017

T46995

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aritonang, Nestia, author

Perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan putusan pailit atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh kurator menurut undang-undang no 37 tahun 2004 = The legal protection and legal remedy for debtor after the annulment of bankruptcy verdict over the bankruptcy assets which have been executed by the curator according to law of republic of Indonesia number 37 year 2004

Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan pernyataan pailit debitor atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa setelah pembatalan putusan pailit, debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, kecuali terhadap harta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54335

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ernesto, author

Tinjauan yuridis tentang fungsi rapat kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut undang-undang no. 37 tahum 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor. Hal mana, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta pailit. Pada saat ini salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung peran aktif dari kreditor dalam proses kepailitan adalah melalui suatu format yang disebut...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16575

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian