Ditemukan 102 dokumen yang sesuai dengan query
Agreta Indah Gusumawati
"
Desentralisasi di Indonesia telah mendorong terjadinya pemekaran daerah. Banyak daerah telah memisahkan diri dari kabupaten/kota yang ada dan mendirikan kabupaten/kota baru. Akibatnya, jumlah kabupaten/kota di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari 276 (65 kota, 249 kabupaten) pada tahun 1998 menjadi 514 (98 kota; 416 kabupaten) pada tahun 2014. Melalui penelitian ini, kami menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja kabupaten/kota. Secara khusus, dengan menggunakan metode Difference-in-Differences dan data di level kabupaten/kota dari tahun 2001 hingga ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T52006
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yana Syafriyana Hijri
"
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan jumlah pembentukan DOB di Indonesia. Hanya dalam waktu setengah dekade bertambah menjadi lima kali lipat. Kurun waktu 1999-2009 menunjukkan kenaikan yang signifikan, jumlah provinsi naik 27%, kabupaten 70,1%, dan jumlah kota 57,6%. Sampai dengan bulan Juni 2009, telah terbentuk 205 DOB, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Sehingga, total DOB saat ini berjumlah 33 Provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota, ditambah 5 Kota dan 1 ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T34986
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fery Tri Setyawan
"
Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak desentralisasi terhadap penyediaan infrastruktur. Menggunakan pendekatan logit, penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kualitas jalan antar desa di Indonesia tahun 2011-2018. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan BPD berhubungan positif dengan probabilitas desa memiliki kualitas jalan yang baik. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari keberadaan BPD sebagai lembaga demokrasi untuk menyalurkan partisipasi masyarakat, mengawasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kualitas jalan. Dengan demikian mendukung ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T54763
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fuad Putera Perdana Ginting
"
Arus desentralisasi memicu terjadinya pemekaran daerah di seluruh wilayah Indonesia. Alasan dan pertimbangan pemekaran ini tidak hanya dari sisi politis seperti; keinginan mendapatkan jabatan pemerintahan di DOB baru, atau alasan administratif seperti; upaya mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya, ada juga pemekaran daerah yang dilandasi oleh semangat kolektivitas etnis. Salah satunya adalah Kabupaten Pakpak Bharat yang terbentuk pada tahun 2003. Pemekaran itu menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat daerah dengan etnis yang homogen (etnis Pakpak), meskipun harus melepaskan sebagian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alifah Pratisara Tenrisangka
"
Perpindahan ibu kota sudah mendekati tahapan realisasi yang artinya status Jakarta sebagai Ibu kota akan berpindah ke kota lain. Sebagai ibu kota negara secara a quo, Jakarta telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan banyaknya privilege. Bahkan selain menjadi bagian dari kota metropolitan dunia, Jakarta dicanangkan menjadi kota global dunia. Kondisi dan statusnya sebagai ibu kota ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota yang mendapatkan privilege berupa diterapkannya desentralisasi asimetris. Namun menjadi pertanyaan besar, setelah tidak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hanoum Salsabila
"
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan e-government untuk mengatasi masalah desentralisasi sehingga dapat meningkatkan dan memperluas hubungan antara pemerintah dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui e-government untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan salah satu izin lingkungan yang harus dibuat untuk pengambilan keputusan dan dasar pemberian ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Andayani Budisetyowati
"
Dalam upaya menangani masalah aktual dan konseptual otonomi daerah era reformasi, penelitian disertasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai (a) keberadaan dan hakikat otonomi daerah, (b) hubungan antara daerah otonom dan pemerintah, dan (c) hubungan antar daerah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinjauan dari perspektif Ilmu Hukum Tata Negara. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Areal Division of Powers (ADP) dari Arthur Maass yang berakar pada Teori Kedaulatan Rakyat. Teori tersebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
D1770
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: DEPDAGRI, 1981
352.283 IND h (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Akhmad Rizal Shidiq
"
Tulisan ini menemukan bahwa implementasi dari program desentralisasi di Indonesia selama 1999-2002 tidak selalu mencerminkan akuntabilitas yang lebih baik dan mampu membawa keuntungan sosial berdasarkan rent based on transfer arrangement ketimbang sistim sentralisasi dari rejim Orde Barn. Terlihat bagaimana rents based on transfers secara massive di zaman Orde Baru diatur berdasarkan aliansi dari militer, birokrasi, dan kapitalis, yang dengan aturan dan institusinya menangani masalah koordinasi dan meminimasi ongkos politik (political cost). Sebagai hasilnya, pembangunan kapitalis ...
"
2003
EFIN-51-2-Juni2003-177
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Joko Tri Haryamito
"
Fiscal decentralization reform era started since January 1st, 2001, with the implications of changes from central¬ized to highly decentralized. Unfortunately, it led to a greater dependence on the Local Government to Central Govern¬ment through the Intergovernmental Transfers, especially on General Allocation Fund (DAU) and also a few on the Spe¬cific Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing (DBH). Based on that problem, this research aims to describe regional performances since 2008 until 2014, using several indicators ...
"
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2017
351 JBP 9:1 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
