Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pancasila democracy departs and stems from the embodiment of the Pancasila precepts, which received the legitimacy of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and MPRS Decree Tap / MPRS / 1968 / XXXVn of 1968. Pancasila as the basic of state and open state ideology should also be an inspiration and motivation in the implementation process of Direct Election of District Head, which is also regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Law 32/2004, Law 1/2015, and Law 8/2015 so that when the politicalization of religion in the process ofElection of Governor of DKI Jakarta did not cause widespread contraction that reveals the urgency of Pancasila, NKRI, Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Unity in Diversity and NKRI State law. Based on the phenomena occurring as a result of the Direct election of the Governor of DKI Jakarta , the people realize the importance of Pancasila in the process of democracy through by examining what is meant by "PANCASILA DEMOCRACY " and what is the relevance of PANCASILA in the democratic process of Direct election of district head? This study presents explorations based on bibliography and phenomenological studies that reveal the urgency of Pancasila democracy in the process of local head election and conceptual theoretical as an effort to re-actualize the whole understanding of democracy called "Pancasila democracy".

Abstrak :
Perkembangan masyarakat yang dinamis menginginkan birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Dengan pelayanan publik yang prima dimungkinkan dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Aktualisasi demokrasi pancasila dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia bertitik tolak pada arti penting peran serta masyarakat, mulai dari merumuskan kriteria pelayanan, cara pemberian pelayanan, mengatur keterlibatan masing-masing, mengatur mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik agar dapat secara bersama-sama membangun komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Ini semua sudah tertuang dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan pemerintah No 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya sudah berasaskan demokrasi pancasila. Rembug pelayanan publik (RPM) merupakan aktualisasi pelayanan publik berlandaskan demokrasi pancasila.