Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Variasi tuturan emosi para demonstran memunculkan prasangka negatif masyarakat terhadap demonstrasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: bentuk dan jenis tuturan emosi mahasiswa Kota Baubau dalam ranah demonstrasi; Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Data lisan dikumpullkan menggunakan metode simak bebas cakap, teknik dokumentasi, dan catat. Data dianalisis dengan teori tindak tutur Searle dan teori Goleman. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tuturan emosi mahasiswa kota Baubau dalam ranah demonstrasi ada empat, yaitu kata, frasa, kalimat dan ungkapan Selanjutnya, jenis tuturan emosi mahasiswa Kota Baubau dalam ranah demonstrasi, yakni kemarahan, kesedihan, ketakutan, kenikmatan, dan kejengkelan."

"Tulisan ini membahas wacana argumentatif dalam ceramah para ulama Indonesia tentang hukum demonstrasi. Argumen tersebut dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu argumen prodemonstrasi dan argumen kontrademonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perbedaan unsur-unsur argumentasi yang dibangun oleh para ulama dalam pendapatnya tentang hukum demonstrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari video-video ceramah dalam laman YouTube dengan tiga kriteria: 1) video berdurasi tidak lebih dari 10 menit, 2) video bermuatan argumentasi pro atau kontra demonstrasi, dan 3) ceramah itu disampaikan oleh ustaz asal Indonesia. Atas dasar itu, dipilih enam video yang dibagi menjadi tiga ceramah prodemonstrasi dan tiga ceramah kontrademonstrasi. Setelah itu, video-video tersebut ditranskripsi dengan teknik ortografis untuk dijadikan sebagai data analisis. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori Toulmin (2013). Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan penyampaian klaim serta sumber data dan pembenaran yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum Islam. Klaim dalam pendapat prodemonstrasi cenderung bersifat tersirat secara logis. Data dan pembenaran yang digunakannya berasal dari sumber sekunder hukum Islam, yaitu urf dan mashlahah mursalah. Sementara itu, klaim dalam pendapat kontrademonstrasi bersifat lugas dengan data dan pembenaran yang berasal dari Al-Qur’an dan sunah/hadis Nabi.

---

This paper discusses the argumentative discourse in the lectures of the Indonesian ulemas about the law of demonstration. The argument is divided into two points of view, that is the pro-demonstration argument and the counter-demonstration argument. The purpose of this study is to describe the differences in the elements of argumentation developed by the ulemas in their opinion about the law of demonstration. The method used in this research is qualitative method. The source of the data used comes from video lectures on the YouTube page with the following criteria: 1) videos are about 10 minutes long, 2) videos containing pro-demonstration or counter-demonstration arguments, and 3) the lectures are delivered by Indonesian ulemas. On that basis, six videos were selected which were divided into three pro-demonstrations and three counter-demonstrations. After that, the videos were transcribed using orthographic techniques to be used as data analysis. The theory used to analyze the data is the theory of Toulmin (2013). The results of this study are found differences in the submission of claims as well as sources of data and warrant that are used as the basis for determining Islamic law. Claims in pro-demonstration opinions tend to be logically implied. The data and the warrant it uses come from the second source of Islamic law, namely urf and marshalah mursalah. Meanwhile, the claims in the counter-demonstration opinion are straightforward with data and warrant derived from the Qur'an and hadith."

"Tulisan ini membahas tentang asesmen risiko demonstrasi dan terorisme di PT. X berdasarkan ISO 31000. Terdapat perbedaan level risiko dari asesmen risiko yang telah dilakukan PT. X, demonstrasi yang selalu terjadi setiap tahun ditempatkan pada level yang rendah. Sementara terorisme belum pernah terjadi, ditempatkan pada level risiko sedang. Analisis dalam penulisan ini menggunakan ISO 31000 untuk mengetahui dasar penentuan dalam asesmen risiko PT. X. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa perbedaan risiko yang ada disebabkan oleh perbedaan kesiapan penanganan kontrol risiko yang terlihat dari diperlukannya expert judgement pada risiko terorisme. Selain itu, perbedaan tersebut juga disebabkan oleh sikap manajemen utama PT. X dalam menghadapi risiko yang terlihat dalam penggunaan tindakan suap sebagai bentuk toleransi konsekuensi dari risiko demonstrasi.

---

This paper discusses the risk assessment of demonstration and terrorism at PT. X based on ISO 31000. There is a different level of risk from the risk assessment conducted by PT. X, demonstration that always occurs every year is placed at a low level. While terrorism has never happened, it is placed at a moderate level of risk. The analysis in this paper uses ISO 31000 to know the basic determinant on the risk assessment of PT. X. Result of analysis shows that the differences in risks are caused by differences in readiness of handling risk controls that seen from the need for expert judgment on risk terrorism. In addition, the differences are also caused by the attitude of the main management PT. X that seen in the use of bribery as a form of consequences tolerance of demonstration risk."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terbakarnya empat personel Polres Cianjur. Situasi unjuk rasa saat itu, terjadi pembakaran kardus dan ban bekas oleh peserta aksi kemudian ke-empat personel tersebut berinisiatif keluar dari ikatan pasukan untuk memadamkan api yang terbakar tanpa menggunakan alat pemadam api ringan, peralatan dan perlengkapan Dalmas. Seketika itu salah satu peserta aksi unjuk rasa melempar plastik yang berisi bensin kepada petugas hingga api menyambar kepercikan bensin dan membakar ke-empat personel Polres Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan wawancara secara mendalam terhadap dokumen dan pihak yang terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian massa aksi unjuk rasa tidak mendapat perhatian khusus dari pimpinan Polres Cianjur. Hal ini terlihat dari data yang telah penulis dapatkan bahwa hanya dua personel yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dan pelatihan singkat dari 71 personel Sat. Sabhara. Pada penelitian ini teori manajemen digunakan untuk menggambarkan pengelolaan personel Polres Cianjur dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Sedangkan teori kompetensi digunakan untuk menganalisa kemampuan personel dalam melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa. Selain itu, terdapat konsep HAM dan pengendalian massa digunakan untuk menganalisa pelaksanaan aksi unjuk rasa. Kendala yang dihadapi Polres Cianjur dalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa terlihat pada kurangnya pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada personel Dalmas. Oleh sebab itu, penulis melengkapi analisa dengan menggunakan konsep pembinaan pelatihan sehingga dapat memberikan gambaran dalam upaya perbaikan pengamanan aksi unjuk rasa yang damai.

---

This research was motivated by a demonstration that resulted in the burning of four Cianjur Police Personnel. The demonstration situation at that time, there was burning of carboard and used tires by the participants of the action then the four personnel took the initiative to leave a troop bond to extinguish the burning fire without using light fire extinguishers and Dalmas equipment and supplies. Immediately, one of the protesters threw a plastic bag filled with gasoline at the officers until the fire grabbed sparks of gasoline and burned the four Cianjur Police personnel. This research uses a qualitative method with a case study approach with in-dept interviews of the documents and parties involved. This study found that the provision of knowledge and skills in controlling mass demonstrations did not receive special attention from the leadership of Cianjur District Police. This can be seen from data that the author has obtained that only two personnel have attended training and brief training from 71 of Patrol personnel. In this study, management theory is used to describe mass management control by Cianjur District Police. Meanwhile, competency theory is used to analyze the ability of personnel in carrying out the task of securing demonstration. In addition, there are concepts of human rights and mass control used to analyze the implementation of demonstrations. In fact, most of the Cianjur District peronnel did not have the knowledge and skill for mass control. Therefore, the author completes the analysis by using the concept of training development so that it can provide an overview in effort to improve the security of peaceful demonstrations."

"Most public services delivered through contemporary contracting out of public private partnership demonstrate agencies and firms will form the relational governance of a dynamic equilibrium between a control-oriented standard contract and a trust-oriented relational contract. In this article, the cultures and arts campaigns representative of such ethnic groups as the Hoklo, Hakka, Mainlanders, Indigenous peoples, and New Immigrants held in Taoyuan City in recent years were selected as cases for exploring the characteristics of relational governance. In-depth interviews were conducted with the stakeholders in relevant agencies, firms and ethnic groups. The research goal is to explore the dynamics, performance perception, and collective actions of relational governance which formed by agencies, firms, and ethnic groups in the contracting out local arts and cultural campaigns. The multiple case studies in this article have found that the key factors affecting campaign performance is institutional characteristics, namely, the outsourcing of campaigns led by the ethnic representative agency. In other words, the Hakka and Indigenous campaigns are often contracted out by dedicated agencies, thus the ethnic groups and firms also jointly fulfill and bear accountabilities. Campaign outsourcing is more inclined toward the trust-oriented relational governance. By contrast, Hoklo, Mainlanders, and New Immigrants campaigns are planned and outsourced by ordinary agencies, thus the ethnic groups’ involvement is limited, mostly taking part only in campaign shows. Campaign outsourcing is inclined toward the control-oriented relational governance. It was also found that the setup of the ethnic representative agency and the ethnic groups’ participation are crucial to improving performance of ethnic cultural and arts campaigns, which are more in line with the spirit of contemporary democratic governance. Based on the research finding, agencies were suggested to employ more trust-oriented relational governance, establish partnership with firms, and encourage professional ethnic groups coproducing local ethnic cultural and arts campaigns."

"There has long been a conventional understanding that mass communication studies in Japan started with the introduction of theories of mass communication from the USA in the 1950s. However, as this paper demonstrates, a new academic paradigm, ‘newspaper studies’ (shinbungaku) had begun to take shape as early as the 1920s. At first the infant discipline occupied a very marginal position in mainstream academia, but as Japan prepared for war during the 1930s, giving information increasing strategic importance, these early media studies became associated with the state's mobilization for total war. This paper identifies three competing perspectives in pre‐war newspaper studies: an empiricist‐historical perspective, a constructionist perspective, and a Marxist perspective. It then demonstrates how the second perspective transformed itself into a logic of propaganda, and joined hands with ultra‐nationalism. The paper concludes by arguing that the parameters of the discursive space concerning mass media in the 1920s and 1930s survived to the post‐war era."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang demonstrasi rompi kuning yang memprotes kebijakan kenaikan pajak karbon pemerintah Prancis. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu pembentukan opini publik media Prancis terhadap demonstrasi rompi kuning dan dampak kebijakan kenaikan pajak karbon terhadap sektor produsen dan konsumen. Pada tahun 2015, pemerintah Prancis melalui Konferensi Paris (COP21) menandatangani perjanjian untuk membatasi kenaikan emisi karbon 1.5% sampai 2% untuk mengurangi pengaruh dari pemanasan global. Namun upaya kenaikan pajak karbon tersebut berujung protes panjang dari kelompok masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang menjadi sasaran dari demonstran, sejumlah wartawan juga turut mengalami kekerasan oleh demonstran. Penelitian ini akan berfokus kepada pembentukan opini publik yang dilakukan oleh media Prancis terhadap demonstran rompi kuning. Untuk membantu penulisan penelitian, teori frame-building akan membantu untuk menganalisis terkait pembentukan opini publik. Analisis pasar juga akan digunakan untuk membantu memahami dampak kebijakan kenaikan pajak karbon terhadap sektor produsen dan konsumen. Temuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah adanya bias media Prancis terhadap pemerintah dalam peliputan tentang demonstrasi rompi kuning dan perubahan pola perilaku produsen dan konsumen dalam kebijakan karbon yang diberlakukan pemerintah Prancis.

---

ABSTRACTThis thesis examine the yellow vests demonstration that protesting the policy measures of increasing carbon tax by government of France. The aim for this research is to answer two research questions, to examine the shaping of public opinion by French media towards yellow vests demonstration and the impact of carbon tax for two sectors, producers and consumers. In 2015, the government through Conference of Paris (COP21) signed the agreement to limit the increase of the carbon emission around 1.5% to 2% to reduce the implication of global warming. But the carbon tax measures led to protest for a long time. The protestors not only aimed their grievances to the government but also towards French media which experiencing violence. This research will focus on public opinion making by French media towards yellow vests movement. To help the examination of research writing, frame-building theory will guide to analyse the public opinion making. Market analysis will also used to guide understanding of increasing carbon tax policy impact towards two sectors, producers and consumers. The findings of the research is bias practiced by French media towards government in coverage of yellow vests demonstration and both producers consumers changing pattern to adapt the measures taken by the French government."