Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang proses pembantaran tersangka pengguna narkoba di Poires Metro Jakarta Pusat. Pembantaran di sini adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka, karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan / rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Indonesia bukan lagi Sebagai ternpat transit dalam perdagangan narkoba, tetapi sudah menjadi tempat pemasaran bahkan telah menjadi tempat produksi ilegal narkoba. Berdasarkan data jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terlaporkan terus rneningkat dari tahun ketahun. Sehingga, Pimpinan Polri telah menargetkan terhadap penanganan kasus narkoba yang dibebankan kepada setiap Polsek sebanyak 5 (lima) kasus dalam sebulan dan Satuan Narkoba Polres sebanyak 10 (sepuluh) kasus setiap bulannya, menjadi dasar untuk selalu konsisten dalam penanggulangan narkoba apalagi ada penekanan bahwa narkoba adalah kasus yang diprioritaskan penanganannya. Untuk memenuhi harapan masyarakat, maka Polda Metro Jaya mengeiuarkan kebijakan kembali berupa keputusan intern Polda Metro Jaya melalui Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya No. 168 tahun 2002 tentang petunjuk menangani tersangka pengguna narkoba. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengguna narkoba yang sifatnya baru pemula dan berstatus pelajar atau mahasiwa Serta memenuni syarat yang telah ditentukan dapat dilakukan pembantaran dalam rangka rehabilitasi terhadap dirinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba seperti faktor keluarga, faktor individu, faktor dunia kerja dan faktor X atau faktor Iainnya. Dari hasil penelitian yang saya Iakukan, terdapat suatu kepastian bahwa seseorang menggunakan narkoba disebabkan oleh adanya permasalahan dalam hidupnya. Ketika ada permasaiahan tersebutlah, pengaruh dari Iuar untuk menggunakan narkoba menjadi lebih mudah untuk mempengaruhinya.

Dalam proses pengungkapan narkoba, dapat dipastikan bahwa kasus tersebut hasil dari penyelidikan kepolisian. Dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa poiisi dalam mengungkap kasus narkoba selalu menggunakan cepu (istilah Kepolisian untuk informan).

Prosedur pembantaran telah diatur dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya yang menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan pembantaran, maka terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tim penyalahgunaan narkoba sesuai "dengan Sprint Kapolda Metro Jaya. Dalam aturan atau prosedur pembantaran, dijelaskan bahwa pengamatan penyidik, dokter dan dari psikologi kepoiisian adaiah yang utama daIam menentukan seseorang merupakan pemakai pemula atau tidak. Tetapi dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa walaupun pengamatan-pengamatan tersebut, menunjukkan bahwa seseorang pengguna pemula, tanpa ada keputusan dari pimpinan yaitu Kapolres atau Tim, maka pembantaran tidak bisa dilaksanakan.

Abstrak :
Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang membatasi kebebasan bergerak seseorang. Pemberlakuan KUHAP menetapkan secara limitatif wewenang penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari pembatasan hak asasi tanpa dasar. Penahanan mempunyai arti penting karena dapat mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan bukanlah pemidanaan karena seseorang yang berstatus tahanan belum tentu bersalah. Hal ini didasarkan pada asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam KUHAP. Tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Pengaturan penangguhan penahanan dalam Pasal 31 KUHAP sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia untuk hidup bebas. Penuntut umum memiliki wewenang untuk memberikan penangguhan penahanan setelah menerima tanggung jawab atas tersangka. Berdasarkan Pasal 31 KUHAP penuntut umum dapat memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai alasan dan jaminan dalam pemberian penangguhan penahanan. Pada praktiknya penuntut umum memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka berdasarkan pertimbangan yang bersifat subyektif. Hal ini kurang memberikan kepastian hukum dan tidak ada pembatasan yang obyektif untuk menilai tindakan penuntut umum dalam memberikan penangguhan penahanan.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang strategi penyelenggaraan rumah tahanan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam rangka mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan bebas dari KKN.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa persoalan yang dihadapi dalam pelayanan di Rutan BNN yaitu : 1. Beberapa kebutuhan mendasar dari penghuni Rutan BNN tidak dipenuhi oleh BNN, hal tersebut berdampak terjadinya KKN antara petugas dan penghuni rumah tahanan BNN; 2. Fasilitas yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PP No. 58 tahun 1999 dan peraturan internasional tentang standar minimum layanan tahanan (PBB dan ICRC); 3. Petugas penjaga Rutan merupakan petugas kontrak sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola tahanan sangat minim. Strategi dapat dilaksanakan dengan: 1.Pemenuhan Kebutuhan dasar Penghuni Rutan BNN; 2. Pembenahan fasilitas Rutan BNN; 3. Penempatan tahanan dan narapidana; 4.Peningkatan fasilitas kesehatan, pemeriksaan berkala serta pemisahan tahanan yang sakit; 5.Adanya Kegiatan tahanan dan narapidana selama di Rutan BNN; dan 6.Pembinaan Petugas Rutan BNN. Kendala-kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan strategi tersebut yaitu: 1. Kurangnya dukungan penentu Kebijakan dan keterbatasan anggaran dalam pengelolaan Rutan BNN sesuai standar; dan 2. Lokasi dan status kepemilikan lahan untuk pengembangan sarana Rutan di komplek BNN Cawang yang masih belum jelas.

---

This thesis discusses the implementation of the strategy within the detention National Narcotics Agency in order to realize the humane care and freedom from corruption. The research method is descriptive qualitative approach. Based on the results of the study found that the problems faced by the ministry on BNN detention are: 1. Some basic needs of residents are not met by detention BNN, it affects the occurrence of corruption among officials and residents BNN arrest; 2. Facilities that do not conform to the standards set by the PP number 58 of 1999 and international regulations on minimum standards of detention services (UN and ICRC); 3. Prison guards are contract workers so that their knowledge and skills in managing resistance are minimal. Strategies can be implemented: 1. Fulfillment the basic needs of the BNN detention occupants; 2. Settling the BNN detention facility; 3. To allocate between detainees and prisoners; 4. Improving health facilities, periodic inspection and separation of prisoners who are sick; 5. Activities for detainees and prisoners held in BNN detention, and 6. Coaching BNN Prison Officers. Constraints that will be faced in implementing the strategy are: 1. Lack of support for policy makers and budget constraints in the management of BNN detention standards; 2. Location and land tenure for the development of facilities in the BNNcomplex detention Cawang are still unclear.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years. This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years.