Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk melihat strategi pembangunan kelembagaan dan hubungan kelembagaan yang ada di Cerebrovascular Center (CVC) RSPAD-GS antara Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna. Keberadaan CVC RSPAD-GS berawal dari kebutuhan dasar dalam menangani penderita stroke yang semakin meningkat tiap tahunnya di Indonesia menurut data Riskesda tahun 2007 Kementerian Kesehatan. Kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian adalah panjangnya birokrasi yang harus ditempuh sementara pelayanan tetap harus berjalan dengan baik. Perlunya fasilitas dan sarana prasarana, sumberdaya manusia, anggaran, struktur internal dan seorang pemimpin merupakan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan CVC RSPAD-GS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan secara umum dibawah Kepala RSPAD yang bersifat sentralistis sehingga otoritas kebijakan baik pengadaan dan pengolaan SDM, Sarana prasarana serta hal lainnya dibawah kendali dan pengawasan Kepala RSPAD. Hubungan kerjasama yang terjalin antara CVC RSPAD-GS dengan Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna dalam bersifat personal. ......This thesis is aims to look at the institutional building strategies and institutional relationship that exist in the Cerebrovascular Center (CVC) Army Hospital Center Gatot Soebroto (RSPAD-GS) between Academia, Business, Government and Users. CVC existence starts from a basic necessity in dealing with patients with stroke are increasing every year in Indonesia, according to Basic Health Research data (Riskesda) in 2007 from the Ministry of Health Republic of Indonesia. Constraints experienced in the organizing process is lengthy bureaucratic process that must be taken while the service remains to be going well. The need for facilities and infrastructure, human resources, budget, internal structure and a leader is needed in the development of CVC RSPAD-GS. This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Results from this study are generally under the management of Chief of Army Hospital Center Gatot Soebroto are to be centralized so that both policy authorities refineries procurement and human resources, facilities and infrastructure as well as other matters under the control and supervision of Chief of Army Hospital. Cooperative relationship that exists between CVC Army Hospital with Business-Academia-Government and the User is personal.

Abstrak :
KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) merupakan suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di daerah melalui usaha peningkatan ekonomi makro, Kawasan yang telah dipilih sebagai KAPET tersebut adalah kawasan yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh, memiliki beberapa sektor keunggulan, dan mempunyai peluang pengembalian investasi yang besar. Penetapan kawasan tersebut sebagai KAPET disertai dengan pemberian kemudahan dan fasilitas perpajakan dan non perpajakan yang dapat memberikan ketertarikan dan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan di kawasan tersebut. Adanya keunggulan geografis dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oieh kawasan andalan Parepare, sehingga pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 164 tahun 1998 menetapkan kawasan andalan Parepare sebagai KAPET Parepare yang meliputi Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kota Parepare sebagai pusatnya. Dengan KAPET diharapkan beberapa permasalahan yang ada di daerah terutama di Kota Parepare dapat diatasi dan minimal dikurangi. Salah satu permasalahan di Kota Parepare adalah keterbatasan berbagai sumber yang di butuhkan untuk pembangunan, baik suprastruktur terlebih infrastrukturnya. Dilain pihak, daerah harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, sehingga untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pemberdayaan daerah yang terpadu disemua aspek. Dan keberadaan KAPET diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fmplementasi kebijakannya. Kurang optimalnya implementasi kebijakan KAPET Parepare yang dirasakan selama ini semakin membuat harapan untuk memberdayakan daerah dan memberikan manfaat terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan akan semakin jauh dari yang diinginkaji. Atas dasar kondisi tersebut, maka keberadaan KAPET diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan KAPET yang berhasil itulah yang menjadi suatu harapan yang berusaha untuk dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang analisisnya memadukan hasil temuan yang berasal dari instrument penelitian studi dokumentasi, kuesioner (tabulasi prosentase) dan pedoman wawancara. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian "apa dan bagaimanakah faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan KAPET". Pengkajian terhadap faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu gambaran penelitian yang mendeskripsikan bahwa baik faktor komunikasi, faktor kualitas sumber daya manusia, faktor potensi sumber daya alam, faktor kemampuan dalam menerapkan kebijakan, dan faktor prosedur yang berlaku dalam struktur organisasi pada umumnya memiliki kondisi yang baik. Hanya saja terdapat beberapa faktor untuk diperhatikan secara seksama, yaitu faktor sumber daya manusia yang pada beberapa aspek perlu untuk ditingkatkan terutama aspek kesulitan yang sering dihadapi oleh pegawai dalam memahami pekerjaanya, aspek untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seringkali dikerjakan oleh orang lain, termasuk aspek mengatasi hambatan yang dialami dalam bekerja yang kurang profesional. Perhatian terhadap faktor sumber daya manusia tersebut harus diikuti juga dengan perhatian terhadap potensi sumber daya alam yang ketersediaan dan pengelolaannya dianggap belum optimal. Mengingat pentingnya implementasi kebijakan KAPET untuk mendukung pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di daerah, maka faktor yang juga mendukung keberhasilannya adalah kerjasama antara BP KAPET Parepare dengan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah dipilih yaitu kebijakan investasi, kebijakan penataan ruang, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan antisipatif kemajuan KAPET Parepare.

Abstrak :
Skripsi ini mempelajari dampak dari pengembangan pelabuhan dalam rencana Tol Laut pada perekonomian Indonesia, terutama pada output, pendapatan dan lapangan pekerjaan mengunakan metode inter-regional input output IRIO . Pengembangan pelabuhan yang dianalisis adalah pengembangan pada periode tahun 2017. Studi ini membagi Indonesia menjadi lima wilayah yakni Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Nusa Tenggara Maluku. Skripsi ini menyimpulkan bahwa wilayah Sumatera akan paling diuntungkan oleh pengembangan pelabuhan. Wilayah ini akan menciptakan output tambahan sebesar Rp 25,7 triliun, dimana Rp 13,45 triliun akan diciptakan dalam wilayah sendiri dan Rp 9,4 trilliun diluar wilayah Sumatera. Selain itu akan tercipta lapangan kerja sebanyak 154,000 dimana 139,000 di dalam wilayah dan 15,000 diwilayah lain. Akan juga tercipta pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun, dimana Rp 2,67 triliun didalam wilayah dan Rp. 0,33 trilliun diluar wilayah. Wilayah Papua Nusa Tenggara Maluku akan mendapat keuntungan paling sedikit dari pengembangan pelabuhan. Dalam wilayah itu akan tercipta output sebesar Rp 1,3 trilliun, lapangan pekerjaan sebanyak 9,800 dan Rp 0,24 triliun pendapatan. Studi ini juga menyimpulkan bahwa wilayah Jawa Bali menerima inter-regional effect paling besar diantara wilayah lainnya karena wilayah itu adalah penyedia bahan baku penting seperti mesin listrik, produk penyulingan, logam yang sudah diproses dan semen untuk wilayah lainnya. ......This thesis studies the impact of port development within the Sea Toll Plan on the Indonesia economy, especially on output, income and labor using the inter regional input output IRIO model. The port development analyzed in this thesis is for the year of 2017. The study divided Indonesia into five regions Sumatera, Java Bali, Kalimantan, Sulawesi and Papua Nusa Tenggara Maluku regions. The thesis concludes that Sumatera will benefit the most from the port developments. The region is set to increase output by Rp. 25.47 trillion, of which Rp. 13.45 trillion within its own region and Rp. 9.4 trillion outside the region. It will also create 154,000 jobs, of which 139,000 within its own region and 15,000 in other regions. The development will also create Rp. 2.8 trillion in income, of which Rp. 2.67 trillion within its own region and 0.33 trillion outside of the region. The region of Papua Nusa Tenggara Maluku will benefit the least out of the development project. The project will generate Rp. 1,3 trillion in output, 9,800 jobs and Rp. 0.24 trillion in income. This study also concludes that Java Bali received the most spill over or inter regional effect because it is the main supplier of essential inputs such as electric machinery refinery products, processed metals and cement to the other regions.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara terbesar dan terkaya yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola, baik itu dilihat dari sektor kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Masing-masing sektor tersebut dapat dikelola menjadi sebuah industri yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara serta dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi industri diberbagai sektor pada umumnya lebih mementingkan keuntungan saja, tanpa memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk hidup sekitarnya. Artinya, para perilaku industri melakukan eksploitasi semaunya saja dengan mengambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya, namun tidak memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitarnya. Untuk dapat memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam dengan baik, maka diperlukan suatu kebijakan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien serta pada saat yang bersamaan juga memastikan kelestarian lingkungan dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan yang telah disusun dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat scara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan dan berkelanjutan. Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) dapat dijadikan sebagai program strategies guna mendukung program pembangunan nasional yang telah disusun, terutama dalam mengakselerasi industrialisasi di berbagai sektor sehingga menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dunia yang semakin eksploitatif serta merusak kehidupan makhluk hidup dan lingkungan.

Abstrak :
Konsep green economy merupakan suatu konsep yang relatif baru, namun konsep ini sejatinya merupakan pengembangan dari suistainable development. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sangat populer dipergunakan di negara-negara barat. Konsep ini sudah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam konteks perubahan climate change dan green economy, Bappenas telah meluncurkan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). ICCSR ini memuat strategi sembilan sektor, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan, dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2013 ke depan. Sehubungan dengan ICCSR di atas maka peran Kementerian Keuangan sangat vital. Untuk itu kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk mendorong pengembangan energi panas bumi dan energi terbarukan, memperbaiki hasil hutan dan mengkases pasar karbon REDD dan isu terkait dengan pendapatan dari sektor kehutanan, serta mekanisme insentif kehutanan daerah.

Abstrak :
Pada dekade 1980-an banyak kritik ditujukan pada pengajaran dan analisis ilmu ekonomi pembangunan. Usaha memproduksi pangan yang memadai, usaha menyediakan lapangan pekerjaan, dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal ternyata tidak mampu menghilangkan kemiskinan. Pendekatan Sustainable Livelihoods dengan berpusat pada aset yang dimiliki oleh khususnya kaum miskin dan livelihoods strategies yang dipergunakan diharapkan bisa menutup kekurangan yang dirasakan dalam usaha mengatasi masalah kemiskinan. Dalam pendekatan Sustainable Livelihoods, konsep keberlanjutan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Ada empat jenis keberlanjutan yang harus diperhatikan yaitu keberlanjutan ekologis, ekonomis, sosial, institutional dan kelembaman (resilience)....

Abstrak :
This research try to reveal the social network in the economic activity, because it looks as the social capital for maintain the existence and development economic effort. As theoritical, strong and weak the social network get influence by the trust, but the high trust will be to the sides which have the family relationship, friendship and the same ethnic. The result research to five the effort of adorned plants indicated that social network went on between the entrepreneur with aganed, etrerpreneur with land owner, enterprenuer with consumer and between the entrepreneur of adorned plant. Use the land without contract, giving the payment arrears and management the effort bough by the washer is the result of the social network which be in the effort of adorned plants. The high trust in the social network not usually have the family relationship and the same ethnic.