Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisa implementasi kebijakan pemenuhan hak sipil terhadap penyandang disabilitas netra dalam Pemilu dengan studi kasus Pemilu Legislatif 2014 di DKI Jakarta. Penelitian ini ingin melihat apakah kebijakan yang sudah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan sudah diimplementasikan dengan empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi serta menganalisa apa saja faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa kebijakan yang baik harus disertai dengan implementasi yang baik pula karena banyak temuan lapangan yang mengarahkan kepada tidak terlaksananya implementasi secara baik karena tidak terpenuhinya empat variabel tersebut. ......Thesis discusses the analysis of the implementation of civil rights compliance policies against persons with disabilities in the general election with a case study of legislative elections in 2014 in DKI Jakarta. This study wanted to see if the policy has been implemented properly by the election organizers. The study trying to analyze how the policy has been implemented by four variables: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Analyze what are the factors inhibiting and supporting the implementation of the policy. The results of the study suggest that good policy must be accompanied by a good implementation that lead to failure in implementation as well due to nonfulfillment of the four variables.

Abstrak :
Sebanyak 45% orang tua yang memiliki anak disabilitas di Kota Depok masih malu, menelantarkan anaknya, dan tidak memberikan kasih sayang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan orang tua yang memiliki anak disabilitas dan determinannya di Kota Depok Jawa Barat tahun 2022. Penelitian menggunakan desain cross sectional, pengumpulan data melalui pengisian kuesioner online pada 120 orang tua yang memiliki anak disabilitas yang tinggal di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua menerima anak disabilitas di Kota Depok Jawa Barat Tahun 2022 sudah baik dengan nilai rata-rata 86,79 (skala 100). Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan, sikap, nilai religiusitas, dukungan tenaga kesehatan, dan pendapatan memiliki hubungan bermakna dengan penerimaan orang tua yang memiliki anak disabilitas. Dukungan tenaga kesehatan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan penerimaan orang tua yang memiliki anak disabilitas di Kota Depok Jawa Barat. Orang tua yang cukup mendapat dukungan dari tenaga kesehatan berpeluang menerima anaknya yang mengalami disabilitas 5,6 kali dibanding dengan orang tua yang kurang mendapat dukungan tenaga kesehatan setelah dikontrol oleh pengetahuan, sikap, nilai religiusitas dan pendapatan. ......As many as 45% of parents who have children with disabilities in Depok City are still ashamed, neglect their children, and do not give abundant love. This study aims to determine the acceptance of parents who have children with disabilities and their determinants in Depok City, West Java in 2022. The study used a cross sectional design, collecting data through filling out online questionnaires on 120 parents of children with disabilities living in Depok City. The results showed that parents accepting children with disabilities in Depok City, West Java in 2022 were good with an average score of 86.79 (scale 100). The results showed that knowledge, attitudes, religious values, support from health workers, and income had a significant relationship with the acceptance of parents who had children with disabilities. The support of health workers is the most dominant factor related to the acceptance of parents who have children with disabilities in Depok City, West Java. Parents who have adequate support from health workers have the opportunity to accept their children with disabilities 5.6 times compared to parents who do not receive support from health workers after being controlled by knowledge, attitudes, religious values and income.

Abstrak :
Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan Desa merencanakan, mengatur dan mengelola anggaran dan program pembangunan secara mandiri untuk kemajuan desa itu sendiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu syarat kemajuan desa adalah keterlibatan dan partisipasi seluruh masyarakat. Di sisi lain, selama ini penyandang disabilitas yang ada di desa menghadapi permasalahan seperti kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang rendah hingga stigma negatif dari lingkungan sekitar. Konsep desa inklusi kemudian dipandang sebagai solusi masalah para penyandang disabilitas tersebut sekaligus pendukung pembangunan desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep serta implementasi desa inklusi disabilitas dan mengetahui strategi pemberdayaan warga penyandang disabilitas di Desa Sendangtirto, Berbah-Sleman. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desa inklusi cukup efektifmemenuhi kebutuhan warga penyandang disabilitas, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian, serta menjadikan mereka lebih aktif terlibat dalam pembangunan di Desa Sendangtirto. Strategi pemberdayaan warga penyandang disabilitas dilakukan pemerintah desa dengan memberikan layanan optimal kepada warga penyandang disabilitas, berupa penyediaan fasilitas umum yang aksesibel, pemberian pelatihan keterampilan serta pelibatan mereka dalam musyawarah desa. Namun, penelitian juga menemukan masih adanya permasalahan berupa data penyandang disabilitas yang tidak ter-update serta penanganan penyandang tuna grahita yang menjadi mayoritas warga disabilitas di Desa Sendangtirto belum dilakukan dengan tepat. Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa data warga penyandang disabilitas perlu dikelola dengan baik oleh KDD (Kelompok Difabel Desa) dan pemerintah desa dan melakukan penguatan keluarga penyandang tuna grahita. Untuk itu pemerintah desa dan KDD perlu bekerja sama dengan lembaga sosial atau panti sosial untuk mengatasi perawatan warga tuna grahita tersebut. ......The existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages allows villages to plan, regulate and manage budgets and development programs independently for theprogress of the village itself and improve community welfare. One of the conditions for village progress is the involvement and participation of the entire community. On the other hand, so far people with disabilities in the village face problems such as poverty, low quality of human resources to negative stigma from the surrounding environment. The concept of an inclusive village is then seen as a solution to the problems of persons with disabilities as well as a supporter of village development. This research is intended to explore the concept and implementation of a disability inclusion village and to find out strategies for empowering people with disabilities in Sendangtirto Village, Berbah-Sleman. The research method used is descriptive qualitative with data collection instruments through observation, interviews and literature review. The results showed that the implementation of inclusive villages was quite effective in meeting the needs of people with disabilities, increasing self-confidence and independence, and making them more actively involved in development in Sendangtirto Village. The village government has implemented a strategy of empowering people with disabilities by providing optimal services to residents with disabilities, in the form of providing accessible public facilities, providing skills training and involving them in village meetings. However, the research also found that there were still problems in the form of data on persons with disabilities that were not updated and the handling of mentally disabled people who were the majority of people with disabilities in Sendangtirto Village had not been carried out properly. The implication of the results of this study is that data on people with disabilities needs to be managed properly by the KDD (Village Disability Group) and the village government and to strengthen families of people with mental disabilities. For this reason, the village government and KDD need to work together with social institutions or social institutions to address the care of these mentally disabled people.

Abstrak :
Seluruh warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Sebagai upaya untuk meningkatkan peluang perbaikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, disusunlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memuat berbagai pengaturan tentang hak penyandang disabilitas dan kewajiban Negara dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, dalam Pasal 53 ayat (1) undang-undang tersebut mengamanatkan jumlah keterwakilan minimum tenaga kerja penyandang disabilitas sebesar 2% (dua persen) pada berbagai institusi maupun perusahaan, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini membahas kondisi pemenuhan ketentuan tersebut khususnya terkait aspek persamaan kesempatan kerja penyandang disabilitas dalam ruang lingkup industri perbankan BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak faktor yang dapat menghambat optimalisasi pemenuhan ketentuan tersebut, baik dari sisi penyandang disabilitas, pemberi kerja dan pemerintah. Penelitian ini juga merumuskan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh negara sebagai upaya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas atas persamaan kesempatan kerja pada sektor formal, khususnya pada industri perbankan BUMN. ......All Indonesia’s citizens have the right to work and get a decent standard of living, including people with disabilities. To enhance the opportunities for enhancing the well-being of individuals with disabilities, the legislative measure known as Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities was formulated. This law encompasses a range of additional provisions of the rights of individuals with disabilities and the responsibilities of the State in its endeavours to satisfy these rights. Regarding the matter of employment, Article 53 Paragraph 1 of Law Number 8/2016 on Persons with Disabilities presented a minimum representation of 2% (two percent) of workers with disabilities in various institutions and companies, including State-Owned Enterprises (SOEs). This study examined the factors contributing to satisfying these provisions, explicitly focusing on equitable employment possibilities within the SOEs banking industry for people with disabilities. This study found that there was numerous factors impeded the effective fulfilment of these provisions, encompassing barriers encountered by individuals with disabilities, employers, and governmental entities. This study is anticipated to serve as a valuable resource for informing the State on potential measures that may be implemented to enhance the fulfilment of equitable employment opportunities for individuals with disabilities rights in the formal sector, with a particular focus on the banking industry within SOEs.

Abstrak :
Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Kesamaan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas diatur mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan dan instansi daerah untuk menyediakan kuota 1 bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah terdapat aturan tersebut, penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu communication, resource, dispositions, dan bureacratic structure. Dari keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu faktor communication, resource, dan bureaucratic structure. ......Through DKI Jakarta governor regulation number 107 of 2014 about Equality Of Employment Opportunities For Person With Disabilities, the local government regulated a policy about person with disabilities recruitment that oblige every company and local government agencies to provide a 1 quota of job for person with disabilities. Although the regulation exist, however many person with disabilities having a hard time to get a decent job. Based on those problems, this research aim to analyze factors that influencing implementation of person with disabilities recruitment policy. This research uses post positivist approaches and data collection method are through in depth interview and literature study. The result shows that there are four factor which is communication, resource, dispositions, and bureaucratic structure that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. Of the four factors, communication, resource, and bureaucratic structure are the most dominant factor that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy.

Abstrak :
"Disability and chronic illness represents a special kind of cultural diversity, the "other" to "normal" able-bodiedness. Most studies of disability consider disability in North American or European contexts; and studies of diversity in Japan consider ethnic and cultural diversity, but not the differences arising from disability. This book therefore breaks new ground, both for scholars of disability studies and for Japanese studies scholars. It charts the history and nature of disability in Japan, discusses policy and law relating to disability, examines caregiving and accessibility, and explores how disability is viewed in Japan. Throughout the book highlights the tension between individual responsibility and state intervention, the issues concerning how care for disability is paid for, and the special problem of how Japan is providing care for its large and increasing population of elderly people."-- "Disability and chronic illness represents a special kind of cultural diversity, the "other" to "normal" able-bodiedness. Most studies of disability consider disability in North American or European contexts; and studies of diversity in Japan consider ethnic and cultural diversity, but not the differences arising from disability. This book therefore breaks new ground, both for scholars of disability studies and for Japanese studies scholars. It charts the history and nature of disability in Japan, discusses policy and law relating to disability, examines caregiving and accessibility, and explores how disability is viewed in Japan"