Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaruh tingkat pengungkapan informasi strategis terhadap nilai perusahaan. Meskipun informasi strategis perusahaan dipandang sebagai informasi yang relevan, temuan tentang manfaat pengungkapan informasi strategis masih terbatas. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk menganalisis pengaruh waktu pengungkapan terhadap nilai perusahaan, yang belum ditelusuri sebelumnya. Penelitian ini mengamati 236 sampel perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2015, dengan menggunakan Strategic Information Disclosure Scores SIDS yang telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengungkapan informasi strategis memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini selaras dengan pandangan tradisional tentang manfaat pengungkapan. Sementara, penelitian ini tidak menemukan pengaruh waktu pengungkapan informasi strategis terhadap nilai perusahaan. Kemudian, penelitian ini juga melakukan pengujian terhadap dua sub sampel berdasarkan reporting lag, dan hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif pengungkapan informasi strategis terhadap nilai perusahaan, baik untuk perusahaan dengan shorter maupun longer reporting lag.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the effect of the strategic information disclosure on firm value. Although the company 39 s strategic information is regarded as relevant information, findings about the benefits of strategic information disclosure is still limited. In addition, this study also tries to analyze the effect of disclosure timing on firm value, which have been underresearched previously. This research observed at 236 samples of listed companies in Indonesia Stock Exchange BEI in 2015, using Strategic Information Disclosure Scores SIDS , which has been adapted to the prevailing regulations in Indonesia. This research found that the level of strategic information disclosure has a positive effect on firm value. These findings are in line with the traditional view of the benefits of disclosure. Meanwhile, this research found that disclosure timing of strategic information has no effect on firm value. Then, this research tested the two sub samples based on the reporting lag, and the results show that strategic information disclosure has a positive effect on firm value, both for companies with shorter and longer reporting lag.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pelibatan pemangku kepentingan, pengungkapan model laporan keberlanjutan, dan upaya PT X yang bergerak di industri pertambangan batu bara untuk berkontribusi dalam Sustainable Development Goals SDG. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. PT X melakukan persiapan pelibatan pemangku kepentingan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga menghasilkan laporan-laporan yang dapat menunjang pelibatan. Pelibatan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh PT X masih dapat ditingkatkan lagi karena dari laporan IKM ditemukan bahwa hanya 2 dari 4 atribut yang menyatakan bahwa masyarakat merasa puas. Model pengungkapan dibuat dengan berpedoman pada GRI G4, dengan mengungkapkan aspek keterlibatan pemangku kepentingan, remunerasi, air, kepatuhan, kepegawaian, kesehatan dan keselamatan kerja K3, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, efluen dan limbah, serta pelatihan dan pendidikan 9 aspek, tidak seluruh aspek diungkapkan. PT X telah melakukan upaya yang signifikan dalam pemenuhan SDG 6 Air Bersih dan Sanitasi, 8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 14 Kehidupan di Bawah Air, 15 Kehidupan di Daratan, dan 16 Keadilan, Perdamaian dan Institusi Yang Kuat. ......This study aims to analyze stakeholder engagement, model of sustainability disclosure, and PT X 39s efforts in the coal mining industry to contribute to Sustainable Development Goals SDG. This research is a qualitative research with a descriptive analysis method. PT X used third party services in creating reports needed for the engagement. The involvement of stakeholders conducted by PT X can still be improved because of the Community Satisfaction Index IKM report found only 2 of 4 attributes state that the community feel satisfied. The disclosure model is based on GRI G4, with various related aspects such as remuneration, water, compliance, employee affair, health and safety K3, employment, effluent and waste issues, and training and education 9 aspects, not all aspects are disclosed . PT X has made significant efforts in the fulfillment of SDG 6 Water Supply and Sanitation, 8 Decent Work and Economic Growth, 9 Industry, Innovation and Infrastructure, 12 Accountability and Responsible Production, 14 Life on Under Water, 15 Life on the Mainland, and 16 Justice, Peace and Strong Institutions.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan good corporate governance dan pengungkapan sukarela dapat mempengaruhi tingkat asimetri informasi perusahaan serta bagaimana kepemilikan keluarga mempengaruhi asosiasi tersebut. Good corporate governance dinilai berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship, sedangkan untuk pengungkapan sukarela menggunakan score berdasarkan dengan checklist pengungkapan yang digunakan oleh Chau dan Gray (2010). Pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda yang menggunakan sampel sebanyak 233 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance dan pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap tingkat asimetri informasi. Namun good corporate governance mempengaruhi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Kepemilikan keluarga terbukti tidak terpengaruh terhadap hubungan antara good corporate governance dengan asimetri informasi, good corporate governance dengan pengungkapan sukarela serta pengungkapan sukarela dengan asimetri informasi. This study aims to determine good corporate governance and voluntary disclosure can effect information asymmetry level also how family ownership effects the association. Good corporate governance is measure based on an index issued by Indonesian Institute for Corporate Directorship, while voluntary disclosure using a score based on the disclosure checklist that used by Chau and Gray (2010). Hypothesis testing is came out using multiple linear regresion model with sample of 233 companies listed on Bursa Efek Indonesia during 2008. The results of the this study show that good corporate governance and voluntary disclosure do not affect the level of information asymmetry. But good corporate governance has positive and significant influence on voluntary disclosure level. Family ownership is proven not affected the association between good corporate governance and information asymmetry level, good corporate governance and voluntary disclosure, and also voluntary disclosure and information asymmetry level.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengungkapan Value at Risk dan keakuratan pengungkapan Value at Risk dengan data Bank di Indonesia. Untuk mengukur pengungkapan Value at Risk, maka berbagai metode dalam pengukuran Value at Risk diambil dari periode data selama 2011 sampai 2015. Tesis ini menunjukkan Historical Simulation merupakan metode Value at Risk yang paling populer. Keakuratan Value at Risk dilihat dengan jumlah Value at Risk yang mengandung informasi tentang volatilitas dari perdagangan treasury dan imbal hasil perdagangan treasury. Diketahui metode parametrik Value at Risk dengan menggunakan efek asimetrik menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode Value at Risk Historical Simulation. Selanjutnya, evaluasi kualitas pengungkapan Value at Risk diuji kembali dan tidak menunjukkan peningkatan kualitas yang berarti. Tesis ini menunjukkan Value at Risk yang diukur dengan Historical Simulation mengandung informasi yang sedikit tentang imbal hasil dari perdagangan treasury.

---

ABSTRACT
We study on Value at Risk disclosure and the accuracy of the disclosed Value at Risk for a sample Bank in Indonesia. To measure Value at Risk disclosure, we used many different method of Value at Risk over the period 2011-2015. This thesis shows Historical Simulation is the most popular Value at Risk method. We assess the accuracy of Value at Risk by studying the number Value at Risk contain information about the volatility of trading revenues and return of trading revenues. Parametric Value at Risk method by consider the assymmetric information shows better quality than Value at Risk Historical Simulation Method. Furthermore, the accuracy of the disclosed Value at Risk retested, and the quality of Value at Risk disclosure shows no sign of improvement over time. This thesis shows Value at Risk computed using Historical Simulation contains very little information about future return of trading revenue.

Abstrak :
Environmental, social and governance (ESG) konsep semakin banyak diadopsi di pasar saham, sehingga isu lingkungan, sosial, dan tata kelola penting bagi konsumen, investor, dan pemangku kepentingan. Hal yang sama berlaku untuk keberadaan board gender diversity (BGD). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang mengungkapkan ESG yang terdaftar di BEI selama tiga tahun. Menerapkan analisis regresi data panel sebagai framework ekonometrik, dalam menjelaskan efek tidak langsung dari keberadaan BGD terhadap konsekuensi pengungkapan ESG dan reaksi pasar. Hasil temuan konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu menemukan pengaruh negatif signifikan pengungkapan ESG terhadap reaksi pasar dan keberadaan BGD memperkuat pengaruh negatif pengungkapan ESG pada sub-score lingkungan.Temuan konsisten dengan teori stakeholder, dan agency. Penelitian berkontribusi untuk membantu investor dan manajer portofolio mengevaluasi keberadaan BGD mempengaruhi ESG dan pasar serta membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selain itu, regulator dapat menambah kebijakan untuk memasukkan BGD sebagai persyaratan perusahaan publik. Keterbatasan penelitian pada ketersediaan informasi komposisi gender perusahaan yang mengungkapkan ESG dan masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang menerapkannya, sehingga penelitian tentang pengaruih tidak langsung BGD terhadap pengungkapan ESG dan pasar belum banyak dilakukan. ......Environmental, social and governance (ESG) concepts are increasingly being adopted in the stock market and are important to consumers, investors and stakeholders. The conditions are the same for presence of board gender diversity. This study uses all samples of companies listed on the IDX for three years that have issued ESG disclosures. Applying panel data regression analysis as an econometric framework, in explaining the indirect effect of the presence of BGD on the consequences of ESG disclosure and market reaction. The findings are consistent with previous research, a significant negative effect of ESG disclosure on market reaction and the presence of BGD strengthens the negative effect of ESG disclosure, but on the environmental sub-score. The findings are consistent with stakeholder and agency theory. Research contributes to helping investors and portfolio managers evaluate how the presence of BGD affects ESG and the market and helps them make better investment decisions. In addition, regulators may add policies to include gender diversity as a standard requirement for public companies. This research is limited by the availability of information regarding the gender composition of companies that disclose ESG and there are still very few companies in Indonesia that apply it, and not much research has been conducted on the indirect effect of BGD on ESG disclosure and the market.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaruh tingkat keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap earnings response coefficient yang menggambarkan hubungan antara laba dengan imbal hasil saham. Penelitian ini membuat hipotesis bahwa pengumuman laba dan pengungkapan sukarela bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham. Hipotesis ini menjelaskan bahwwa investor akan menggunakan seluruh informasi dalam laporan tahunan bersama dengan laba yang dilaporkan perusahaan untuk membuat keputusan investasi. Pengujian hipotesis ini menggunakan model regresi antara imbal hasil saham dengan perubahan laba. Sampe yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat di BEI pada periode 2009-2010. Penilaian pengungkapan sukarela dilakukan dengan menggunakan metode disclosure index. Sedangkan item pengungkapan sukarela dikembangkan berdasarkan Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) dengan penyesuaian pada Kep-134/BL/2006 dan KNKG 2006. Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa pengungkapan sukarela dan laba bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham seperti yang telah dibuktikan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait earnings response coefficient. Uji sensitivitas dengan periode yang berbeda memberikan hasil yang berbeda dalam penelitian ini.

---

This study examines the impact of voluntary disclosure level in annual report on earnings response coefficient which defines the relationship between earnings and return. The study hypothesizes that the informativeness of earnings and voluntary disclosure is working complementay to affect return. This hypothesis assumes that investor will the information provided in annual report together with information in earnings to make an investment decision. To test the hypothesis, current stock returns are regressed against curent earnings changes. The sample consist of 84 manufacturing companies listed in BEI with period on 2009-2010. The amount of voluntary disclosure is measured using disclosure index. Meanwhile, checklist of voluntary disclosure items developed by Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) and also adjusment with Kep-134/BL/2006 and KNKG 2006. The findings of the test of the differences support the hypothesis that voluntary disclosure and informativeness of earnings work together to affect return that have been identified in previous studies regarding earnings response coefficient. The findings give different result in different holding period.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengungkapan sukarela terhadap nilai informasi laba yang diwakili oleh earning response coefficient (ERC). Pengaruh pengungkapan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode interaksi dan variabel kontrol price to book value, leverage, dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian adalah 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Berdasarkan hasil uji empiris, diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap ERC. Penelitian lebih lanjut yang membagi pengungkapan sukarela menjadi dua kategori informasi yaitu informasi keuangan dan informasi sosial dan lingkungan, diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan kedua jenis informasi tersebut masing-masing tidak berpengaruh terhadap ERC.

---

This study aims to study the effect of voluntary disclosure on informativeness of earnings measured by earning response coefficient (ERC). This study used multiple regression analysis with interaction method and control variables price to book value, leverage, and firm size. The sample of this study consist of 120 manufacturing companies listed at the Indonesia Stock Exchange. The empirical results of this study conclude that voluntary disclosure doesn't have significant effect on earning response coefficient. The extent of the study also gave conclusion that voluntary disclosure divided into financial information and social enviromental information, each category also doesn?t have effect on earning response coefficient.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 di Indonesia selama tahun 2006 -2010. Penelitian ini menggunakan metode skoring checklist yang komponennya disesuaikan dengan isi SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku efektif setelah berjalan 4 tahun diimplementasikan (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2006 kepatuhan LKPD sebesar 38% dan meningkat hingga 54% di tahun 2010. Pos yang paling meningkat kepatuhannya adalah kebijakan fiskal dan asumsi makro, sebab BPK mewajibkan pelaporan secara lengkap untuk proses audit dan pos ini yang paling diperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.

---

This thesis analyze the disclosure compliance of local government financial reports of regencies in Indonesia for the period of 2006-2010 against Government Accounting Standard Regulation PP 24 Year of 2005. This study used scoring method through checklist, which the checklist components adapted to PP 24 year of 2005. The standard effective after 4 years implemented (2008). The result shows in 2006 LKPD compliance only 38% and increased to 54% in 2010. Fiscal policy and macro assumptions are the section that increase most, it‟s because BPK urgency for LKPDs to deliver a complete statement to get through the audit process and because mostly citizens concern only on this section.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan manufaktur dalam laporan tahunan. Peraturan yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan adalah peraturan BAPEPAM-LK Kep-134/BL/2006. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Variabel yang diteliti adalah likuiditas, profitabilitas, leverage, reputasi auditor dan kepemilikan saham oleh publik (<5%), dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata pengungkapan wajib sebesar 66%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya perusahaan belum memberikan cukup pengungkapan yang diminta oleh BAPEPAM-LK. Sedangkan, skor rata-rata pengungkapan sukarela sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa laporan tahunan bukanlah media utama pengungkapan sukarela perusahaan. Hubungan antara luas pengungkapan sukarela dengan karakteristik perusahaan dianalisis mengggunakan metode regresi. Hasilnya, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Reputasi auditor ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sementara untuk variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

---

The thrust of this research is to examine the level of mandatory disclosure compliance using BAPEPAM-LK’s regulation, Kep-134/BL/2006. Besides, this research is to examine the extent of voluntary disclosure of listed manufacturing companies on Indonesia Stock Exchange and firm characteristics influenced it. The variables investigated were as follows: liquidity, profitability, leverage, auditor’s reputation and shares owned by public less than 5%, with company size as the control variable. The results indicate that, on average, 66% score of mandatory items of information. Thus, companies in general have not responded adequately to the mandatory disclosure requirements of BAPEPAM-LK. Meanwhile, on average, companies disclose 8% of the voluntary items of information. It leads to conclude that annual report is not the main source to disclose voluntary information. The association between the extent of voluntary disclosure and various firm characteristics were examined using regression analysis. It found that leverage has negative significant factor of voluntary disclosure. Then, auditor's reputation has positive significant factor of the extent of voluntary disclosure. Meanwhile, company size was significantly positive associated with the extent of voluntary disclosure. The remaining variables were found insignificant in explaining voluntary disclosure.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dengan pendekatan kualitatif normatif tentang penerapan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis untuk mengungkapkan kerahasiaan bank untuk keperluan perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, telah ada pengecualian untuk bank secrey untuk keperluan perpajakan dalam undang-undang perbankan yaitu Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 42 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses ke Informasi Keuangan untuk Tujuan Tujuan Perpajakan bersama dengan PMK 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah oleh PMK 19 / PMK.03 / 2018, ketentuan kerahasiaan bank dalam Undang- undang Perbankan dianggap tidak berlaku lagi. Skripsi ini menganalisis jika ada hambatan nyata yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan dan sektor Perbankan dalam melaksanakan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis dalam hal pengungkapan kerahasiaan bank dan apakah Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis telah efektif dalam atau tidak. mengungkapkan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan sejak penerapan kebijakan ini dimulai pada bulan September 2018. Dalam kesimpulan, setelah berlakunya UU No. 9 tahun 2017 dan No. 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 19 / PMK.03 / 2018, permintaan tertulis kerahasiaan bank diatur dalam undang-undang Perbankan untuk mendapatkan data keuangan nasabah bank tidak lagi dianggap sah. Namun, untuk Informasi dan Bukti Informasi (IBK), menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-16 / PJ / 2017, Direktorat Jenderal Pajak masih harus membuat permintaan tertulis. Penulis merekomendasikan, baik Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan perlu melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan dan Perjanjian Internasional dengan hanya mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak tertentu yang dapat mendapatkan akses ke informasi keuangan pelanggan dan Bank harus melakukan sosialisasi dalam mengirim laporan sesuai dengan pedoman Standar Pelaporan Umum untuk mencegah revisi yang bisa menyebabkan ketidakefisienan.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze with normative qualitative approach about the implementation of Automatic Exchange of Information (AEoI) in order to disclose bank secrecy for taxation purposes in Indonesia. Previously, there have been exceptions to bank secrey for taxation purposes inside Banking laws which are Article 41 paragraph (1) Law No. 7 year 1992 as Amended by Law No. 10 year 1998 about Banking and Article 42 paragraph (1) Law No. 21 year 2008 about Sharia Banking. However, since the enactment of Law Number 9 of 2017 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu for Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Purposes of Taxation Purposes along with PMK 70/PMK.03/2017 as amended by PMK 19/PMK.03/2018, the bank secrecy provisions in Banking Laws have been waived. This thesis will provide an analysis if there are any real obstacles obtained from the banking sector, Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority and Banking sector in carrying out AEoI in regards to disclosure of bank secrecy and whether or not AEoI has been effective in disclosing bank secrecy for taxation purposes since the implementation of this policy began in September 2018. In conclusion, eversince the enactment of Law No. 9 year 2017 and No. 70/PMK.03/2017 as Amended by No. 19/PMK.03/2018, the written request of bank secrecy regulated inside Banking laws to obtain financial data of bank customers is no longer considered as valid. However, for Information and Evidence of Information (IBK), according to Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-16/PJ/2017, Directorate General of Taxes still have to make a written request. The author recommends, both the Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority need to protect the security and confidentiality of customer data in accordance with the provisions of the Taxation Laws, Regulations and International Agreements by allowing only certain Directorate General of Tax officials that can get access to customers financial information and The banks have to socialize in sending reports in accordance with the Common Reporting Standard guidelines to avoid revision for efficiency.